PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN
EKSPLOITASI SEKS KOMERSIAL ANAK
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Muhammadiyah Metro
Author
SOFYAN, SOFYAN
Subject
Ilmu Hukum
Datestamp
2025-02-18 06:51:47
Abstract :
Faktor-faktor yang menyebabkan eksploitasi anak di wilayah Kota Metro adalah faktor ekonomi, faktor budaya, faktor kontrol sosial. Kenyataan yang terjadi khususnya fenomena eksploitasi anak di Kota Metro semakin lama semakin bertambah. Maka permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah perlindungan hukum terhadap eksploitasi anak di wilayah Kota Metro? dan bagaimanakah upaya dalam mencegah terjadinya eksploitasi pekerja anak di wilayah Kota Metro? Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu melakukan penelitian di lapangan yaitu dengan teknik wawancara. Berdasarkan hasil pembahasan maka dapat disimpulkan tindak pidana eksploitasi anak telah diatur secara jelas, dalam ketentuan Undang-Undang Dasar 1945, KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008, serta Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014. Penegakan hukum terhadap tindak pidana eksploitasi anak dalam tingkat penyidikan oleh pihak Kepolisian Polres Kota Metro dimulai dengan adanya pengungkapan kasus hingga penanganan perkara. Penegakan hukum dalam kasus tindak eksploitasi anak akan dilakukan secara tegas kepada pelaku, baik dalam kasus eksploitasi ekonomi maupun dalam eksploitasi seksual. Dengan ditemukanya unsur tindak pidana dalam kasus tindak eksploitasi anak, maka proses hukum akan berlanjut hingga selesai di peradilan. Upaya yang dapat dilakukan adalah dengan memberi sosialisasi kepada masyarakat luas arti pentingnya hak-hak anak dan mengefektifkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana eksploitasi terhadap anak. Selain memberi hukum yang berat kepada pelaku kasus eksploitasi anak, untuk meminimalisirnya Pemerintah Kota Metro juga harus memberi pemahaman kepada masyarakat luas tentang undang-undang perlindungan anak sehingga masyarakat paham dan bisa membantu Pemerintah Kota Metro untuk melindungi anak-anak dari kasus eksploitasi. Disamping itu, Pemerintah Kota Metro juga harus memberi pemahaman tentang hak-hak anak kepada anak-anak korban eksploitasi dan orang-orang terdekat anak-anak korban eksploitasi supaya anak korban eksploitasi ini tidak lagi menjadi korban. Berdasarkan kesimpulan maka saran yang dapat diberikan adalah diharapkan dengan adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tindak eksploitasi anak, mampu menjadi dasar bagi aparat penegak hukum untuk mengungkap dan menindak setiap pelaku tindak kejahatan eksploitasi anak. Diharapkan aparat penegak hukum dan dinas instansi terkait dapat saling bekerja sama dalam mengungkap dan menangani berbagai bentuk kasus tindak eksploitasi anak, serta mampu mempelajari dan mengungkap modus yang digunakan oleh pelaku dalam tindak eksploitasi anak.
Faktor-faktor yang menyebabkan eksploitasi anak di wilayah Kota Metro adalah faktor ekonomi, faktor budaya, faktor kontrol sosial. Kenyataan yang terjadi khususnya fenomena eksploitasi anak di Kota Metro semakin lama semakin bertambah. Maka permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah perlindungan hukum terhadap eksploitasi anak di wilayah Kota Metro? dan bagaimanakah upaya dalam mencegah terjadinya eksploitasi pekerja anak di wilayah Kota Metro? Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu melakukan penelitian di lapangan yaitu dengan teknik wawancara. Berdasarkan hasil pembahasan maka dapat disimpulkan tindak pidana eksploitasi anak telah diatur secara jelas, dalam ketentuan Undang-Undang Dasar 1945, KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008, serta Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014. Penegakan hukum terhadap tindak pidana eksploitasi anak dalam tingkat penyidikan oleh pihak Kepolisian Polres Kota Metro dimulai dengan adanya pengungkapan kasus hingga penanganan perkara. Penegakan hukum dalam kasus tindak eksploitasi anak akan dilakukan secara tegas kepada pelaku, baik dalam kasus eksploitasi ekonomi maupun dalam eksploitasi seksual. Dengan ditemukanya unsur tindak pidana dalam kasus tindak eksploitasi anak, maka proses hukum akan berlanjut hingga selesai di peradilan. Upaya yang dapat dilakukan adalah dengan memberi sosialisasi kepada masyarakat luas arti pentingnya hak-hak anak dan mengefektifkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana eksploitasi terhadap anak. Selain memberi hukum yang berat kepada pelaku kasus eksploitasi anak, untuk meminimalisirnya Pemerintah Kota Metro juga harus memberi pemahaman kepada masyarakat luas tentang undang-undang perlindungan anak sehingga masyarakat paham dan bisa membantu Pemerintah Kota Metro untuk melindungi anak-anak dari kasus eksploitasi. Disamping itu, Pemerintah Kota Metro juga harus memberi pemahaman tentang hak-hak anak kepada anak-anak korban eksploitasi dan orang-orang terdekat anak-anak korban eksploitasi supaya anak korban eksploitasi ini tidak lagi menjadi korban. Berdasarkan kesimpulan maka saran yang dapat diberikan adalah diharapkan dengan adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tindak eksploitasi anak, mampu menjadi dasar bagi aparat penegak hukum untuk mengungkap dan menindak setiap pelaku tindak kejahatan eksploitasi anak. Diharapkan aparat penegak hukum dan dinas instansi terkait dapat saling bekerja sama dalam mengungkap dan menangani berbagai bentuk kasus tindak eksploitasi anak, serta mampu mempelajari dan mengungkap modus yang digunakan oleh pelaku dalam tindak eksploitasi anak.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
