ANALISIS HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN HUKUMAN TAMBAHAN
SEBAGAI SARANA PENEGAKAN DISIPLIN DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Muhammadiyah Metro
Author
AMIN, WALYUDDIN
Subject
Ilmu Hukum
Datestamp
2025-02-18 07:06:39
Abstract :
Penjatuhan pidana kepada seseorang dengan menempatkannya kedalam Lembaga Pemasyarakatan pada dasarnya melihat bahwa pidana adalah alat untuk menegakan tata tertib dalam masyarakat. Pidana adalah alat untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan dengan tujuan agar tata tertib masyarakat tetap terpelihara, sehingga dengan dimasukannya ke dalam Lembaga Pemasyarakatan. Pada kenyataanya dalam lembaga ini banyak terjadi kendala, seperti kondisi Lembaga Pemasyarakatan yang memperihatinkan, dan juga kendala dari warga binaan pemasyarakatan sendiri yang kurang taat pada aturan yang berlaku padahal pembinaan yang dilakukan untuk kepentingan warga binaan sendiri sehingga amanat dari Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, tentang Pemasyarakatan dapat terlaksana, yaitu; ?membentuk warga binaan permasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya yang menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat serta menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab?. Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penyusun mengkaji dengan rumusan masalah yaitu: Bagaimanakah penggunaan hukuman tambahan sebagai sarana penegakan disiplin di Lembaga Pemasyarakatan?; Apakah yang menjadi faktor penghambat dalam penggunaan hukuman tambahan sebagai sarana penegakan disiplin di Lembaga Pemasyarakatan?. Metode penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Kendala-kendala yang dihadapi LAPAS Kelas IIA Kota Metro dalam melakukan pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan yang berimplikasi pada pelanggaran disiplin adalah sebagai berikut: a). Kurangnya jumlah personil petugas LAPAS Kota Metro yang dibandingkan dengan jumlah warga binaan pemasyarakatan yang melebihi kapasitas dalam melaksanakan program pembinaan yang mengakibatkan sulitnya pengawasan untuk menjaga keamanan dan ketertiban di LAPAS Kota Metro, b). Anggaran dana yang dialokasikan untuk kegiatan pembinaan dan kebutuhan sehari-hari bagi narapidana yang masih kurang maksimal untuk menjamin dengan baik semua pembinaan yang dilakukan, c). Dari segi warga binaan yang tidak ada minat dan bakat untuk melakukan program pembinaan, serta watak diri dari setiap narapidana yang berbeda sehingga sulit memberikan perlakuan yang sama dalam pembinaan, dan kurangnya kesadaran hukum, d). Sarana dan prasarana yang masih kurang baik dalam jumlah maupun mutu.
Penjatuhan pidana kepada seseorang dengan menempatkannya kedalam Lembaga Pemasyarakatan pada dasarnya melihat bahwa pidana adalah alat untuk menegakan tata tertib dalam masyarakat. Pidana adalah alat untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan dengan tujuan agar tata tertib masyarakat tetap terpelihara, sehingga dengan dimasukannya ke dalam Lembaga Pemasyarakatan. Pada kenyataanya dalam lembaga ini banyak terjadi kendala, seperti kondisi Lembaga Pemasyarakatan yang memperihatinkan, dan juga kendala dari warga binaan pemasyarakatan sendiri yang kurang taat pada aturan yang berlaku padahal pembinaan yang dilakukan untuk kepentingan warga binaan sendiri sehingga amanat dari Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, tentang Pemasyarakatan dapat terlaksana, yaitu; ?membentuk warga binaan permasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya yang menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat serta menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab?. Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penyusun mengkaji dengan rumusan masalah yaitu: Bagaimanakah penggunaan hukuman tambahan sebagai sarana penegakan disiplin di Lembaga Pemasyarakatan?; Apakah yang menjadi faktor penghambat dalam penggunaan hukuman tambahan sebagai sarana penegakan disiplin di Lembaga Pemasyarakatan?. Metode penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Kendala-kendala yang dihadapi LAPAS Kelas IIA Kota Metro dalam melakukan pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan yang berimplikasi pada pelanggaran disiplin adalah sebagai berikut: a). Kurangnya jumlah personil petugas LAPAS Kota Metro yang dibandingkan dengan jumlah warga binaan pemasyarakatan yang melebihi kapasitas dalam melaksanakan program pembinaan yang mengakibatkan sulitnya pengawasan untuk menjaga keamanan dan ketertiban di LAPAS Kota Metro, b). Anggaran dana yang dialokasikan untuk kegiatan pembinaan dan kebutuhan sehari-hari bagi narapidana yang masih kurang maksimal untuk menjamin dengan baik semua pembinaan yang dilakukan, c). Dari segi warga binaan yang tidak ada minat dan bakat untuk melakukan program pembinaan, serta watak diri dari setiap narapidana yang berbeda sehingga sulit memberikan perlakuan yang sama dalam pembinaan, dan kurangnya kesadaran hukum, d). Sarana dan prasarana yang masih kurang baik dalam jumlah maupun mutu.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
