DETAIL DOCUMENT
PELAKSANAAN RESTITUSI TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
Total View This Week0
Institusion
Universitas Muhammadiyah Metro
Author
SUHENDRO, ARBI TIO
Subject
Ilmu Hukum 
Datestamp
2025-02-18 07:39:47 
Abstract :
Kasus tindak pidana kekerasan seksual semakin marak terjadi di dalam masyarakat kita, khususnya terhadap anak. Fenomena ini sudah begitu meresahkan serta mencemaskan masyarakat, sehingga perlu perhatian dan penangan yang serius dari semua pihak, utamanya negara harus hadir dalam memberikan perlindungan bagi warganya. Salah satu bentuk perlindungan hukum bagi anak korban tindak pidana kekerasan seksual adalah dengan mendapatkan restitusi. Penelitian sejalan dengan penulis untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan restitusi terhadap anak korban kekerasan seksual di kabupaten Lampung Timur dan apa faktor penghambat dalam pelaksaan restitusi terhadap anak korban kekerasan seksual di kabupaten Lampung Timur. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan yuridis empiris. penelitian ini mermerlukan sumber data sekunder dan primer dengan metode pengumpulan data melalui studi pustaka, observasi dan wawancara. Hasil dari penelitian adalah Pelaksanaan restitusi terhadap anak korban kekerasan seksual di Lampung Timur sudah sesuai berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana. Kendala atau faktor penghambat yaitu faktor Aturan Hukum, faktor Penegak Hukum, faktor Birokrasi, faktor ekonomi, faktor Sosiologis dan faktor Pendidikan. Kemudian masih sangat minim pengetahuan mengenai seks education dan aturan pengajuan permohonan restitusi. Sehingga para anak korban dan keluarga korban minim pengetahuan mengenai permohonan pengajuan restitusi. Saran penulis perlu adanya perbaikan tentang tata cara pengajuan permohonan restitusi pada PP No. 43 Tahun 2017 dan pelatihan khusus seperti diklat dan bimbingan teknis terkait pemberian restitusi bagi Penyidik dan Penuntut Umum kemudian Perlu adanya Posbakum (Pos Bantuan Hukum) pada tiap pengadilan. 
Institution Info

Universitas Muhammadiyah Metro