PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN YANG DILAKUKAN OLEH KEJAKSAAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Muhammadiyah Metro
Author
Nopendi, Armal
Subject
Ilmu Hukum
Datestamp
2021-01-08 02:34:29
Abstract :
Jaksa sebagai penyidik merangkap sebagai penuntut umum dalam penanganan tindak pidana korupsi. Untuk menyelesaikan tugasnya jaksa harus bekerja sama dengan pihak lain yang terkait seperti polisi, hakim, dan penasihat hukum karena dalam melakukan kerja sama dalam suatu aturan atau hukum yang sifatnya pasti. Maka tujuan penelitian adalah untuk mengetahui konsekuensi hukum terhadap penyidikan dan penuntutan yang dilakukan oleh kejaksaan dalam perkara tindak pidana korupsi dan untuk mengetahui alasan hukum dilakukan penyidikan sekaligus penuntutan yang dilakukan oleh kejaksaan dalam perkara tindak pidana korupsi. Proses pengumpulan dan penyajian dengan penelitian ini maka digunakan pendekatan secara yudiris empiris. Berdasarkan hasil penelitian maka kesimpulan dalam penelitian ini yaitu penangan perkara tindak pidana korupsi oleh jaksa dimulai dengan pelaksanaan penyidikan, selanjutnya penuntutan dan pelaksanaan putusan, persoalan mendasar dalam pelaksaan penanganan ini adalah persoalan penyidikan, karena akan menentukan keseluruhan proses selanjutnya. Kewenangan Jaksa sebagai sebagai penyidik untuk saat ini secara khusus disebutkan dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan menentukan bahwa kejaksaan mempunyai tugas dan kewenangan melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Kejaksaan memiliki tugas untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana korupsi yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Alasan hukum dilakukan penyidikan sekaligus penuntutan yang dilakukan oleh kejaksaan dalam perkara tindak pidana korupsi yaitu alasan filosofis, sosiologis, historis dan praktis. Wewenang penyelidikan, penyidikan, penangkapan dan penahanan berada di tangan Kepolisian. Sedangkan penuntutan berada ditangan Kejaksaan. Pemisahan kekuasaan ini oleh penulis dianggap cukup ideal, karena pengawasan yang sifatnya timbal-balik antara Kepolisian dan Kejaksaan dapat terjadi. Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka saran dalam penelitian ini yaitu disarankan agar dalam penanganan perkara korupsi Jaksa yang berperan sebagai penyidik dan penuntut secara sungguh-sungguh guna didapatkannya bukti-bukti yang kuat sehingga dapat dilimpahkan ke pengadilan dan kepada jaksa guna menghindari pandangan miring masyarakat hendaknya dalam proses penanganan tindak pidana korupsi khususnya dalam penyidikan dan penuntutan kasus tindak pidana korupsi sesuai dengan aturan yang berlaku. Disarankan untuk menghindari tunggakan perkara dan memenuhi rasa keadilan masyarakat
Jaksa sebagai penyidik merangkap sebagai penuntut umum dalam penanganan tindak pidana korupsi. Untuk menyelesaikan tugasnya jaksa harus bekerja sama dengan pihak lain yang terkait seperti polisi, hakim, dan penasihat hukum karena dalam melakukan kerja sama dalam suatu aturan atau hukum yang sifatnya pasti. Maka tujuan penelitian adalah untuk mengetahui konsekuensi hukum terhadap penyidikan dan penuntutan yang dilakukan oleh kejaksaan dalam perkara tindak pidana korupsi dan untuk mengetahui alasan hukum dilakukan penyidikan sekaligus penuntutan yang dilakukan oleh kejaksaan dalam perkara tindak pidana korupsi. Proses pengumpulan dan penyajian dengan penelitian ini maka digunakan pendekatan secara yudiris empiris. Berdasarkan hasil penelitian maka kesimpulan dalam penelitian ini yaitu penangan perkara tindak pidana korupsi oleh jaksa dimulai dengan pelaksanaan penyidikan, selanjutnya penuntutan dan pelaksanaan putusan, persoalan mendasar dalam pelaksaan penanganan ini adalah persoalan penyidikan, karena akan menentukan keseluruhan proses selanjutnya. Kewenangan Jaksa sebagai sebagai penyidik untuk saat ini secara khusus disebutkan dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan menentukan bahwa kejaksaan mempunyai tugas dan kewenangan melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Kejaksaan memiliki tugas untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana korupsi yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Alasan hukum dilakukan penyidikan sekaligus penuntutan yang dilakukan oleh kejaksaan dalam perkara tindak pidana korupsi yaitu alasan filosofis, sosiologis, historis dan praktis. Wewenang penyelidikan, penyidikan, penangkapan dan penahanan berada di tangan Kepolisian. Sedangkan penuntutan berada ditangan Kejaksaan. Pemisahan kekuasaan ini oleh penulis dianggap cukup ideal, karena pengawasan yang sifatnya timbal-balik antara Kepolisian dan Kejaksaan dapat terjadi. Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka saran dalam penelitian ini yaitu disarankan agar dalam penanganan perkara korupsi Jaksa yang berperan sebagai penyidik dan penuntut secara sungguh-sungguh guna didapatkannya bukti-bukti yang kuat sehingga dapat dilimpahkan ke pengadilan dan kepada jaksa guna menghindari pandangan miring masyarakat hendaknya dalam proses penanganan tindak pidana korupsi khususnya dalam penyidikan dan penuntutan kasus tindak pidana korupsi sesuai dengan aturan yang berlaku. Disarankan untuk menghindari tunggakan perkara dan memenuhi rasa keadilan masyarakat
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
