ANALISIS HUKUM TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENGABULKAN PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Muhammadiyah Metro
Author
Lestari, Siti
Subject
Ilmu Hukum
Datestamp
2021-01-12 03:27:13
Abstract :
Dispensasi umur perkawinan merupakan suatu kelonggaran yang diberikan oleh pengadilan kepada calon suami istri yang belum rnencapai batas umur terendah dalam melakukan perkawinan Pemberian dispensasi umur perkawinan tersebut dapat diberikan melalui pertimbangan-pertimbangan tertentu. Hal ini dimaksudkan agar terwujudnya tujuan perkawinan itu sendiri. Keberadaan lembaga dispensasi nikah bukan berarti tanpa adanya permasalah bagi Pengadilan agama, legalisasi pernikahan anak dibawah umur yang diberikan oleh Pengadilan Agama memberikan citra yang kurang baik bagi Pengadilan Agama Kondisi yang delematis ini membuat saya tertarik untuk melakukan penelitian tentang Pertimbangan Hakim Dalarn Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah. Penelitian ini penulis menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan yuridis empiris dan normatif. Pendekatan melalui yuridis empiris yaitu: pendekatan yuridis empiris digunakan dalam penelitian lapangan yang ditujukan pada penerapan hukum dengan mencari data melalui responden antara lain dengan teknik angkat, teknik wawancara dan mengumpulkan data yang diperlukan untuk diolah. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa Dispensasi nikah secara absolut memang menjadi kompetensi Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) jis Pasal 63 UU No. I Tahun 1974, Pasal 49 huruf (a) UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan pcrubahan kedua dengan UU Nomor 50 Tahun 2009. Pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah adalah tidak ada larangan perkawinan sesuai dengan pasal 8 Undang- Undang No 1 Tahun 1974 dan asas kemaslahatan dan kemudharatan
Dispensasi umur perkawinan merupakan suatu kelonggaran yang diberikan oleh pengadilan kepada calon suami istri yang belum rnencapai batas umur terendah dalam melakukan perkawinan Pemberian dispensasi umur perkawinan tersebut dapat diberikan melalui pertimbangan-pertimbangan tertentu. Hal ini dimaksudkan agar terwujudnya tujuan perkawinan itu sendiri. Keberadaan lembaga dispensasi nikah bukan berarti tanpa adanya permasalah bagi Pengadilan agama, legalisasi pernikahan anak dibawah umur yang diberikan oleh Pengadilan Agama memberikan citra yang kurang baik bagi Pengadilan Agama Kondisi yang delematis ini membuat saya tertarik untuk melakukan penelitian tentang Pertimbangan Hakim Dalarn Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah. Penelitian ini penulis menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan yuridis empiris dan normatif. Pendekatan melalui yuridis empiris yaitu: pendekatan yuridis empiris digunakan dalam penelitian lapangan yang ditujukan pada penerapan hukum dengan mencari data melalui responden antara lain dengan teknik angkat, teknik wawancara dan mengumpulkan data yang diperlukan untuk diolah. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa Dispensasi nikah secara absolut memang menjadi kompetensi Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) jis Pasal 63 UU No. I Tahun 1974, Pasal 49 huruf (a) UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan pcrubahan kedua dengan UU Nomor 50 Tahun 2009. Pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah adalah tidak ada larangan perkawinan sesuai dengan pasal 8 Undang- Undang No 1 Tahun 1974 dan asas kemaslahatan dan kemudharatan
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
