PENEGAKAN HUKUM PELAKU TINDAK PIDANA KEPEMILIKAN SENJATA API ILEGAL DAN SENJATA TAJAM
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Muhammadiyah Metro
Author
Mazyd, Abdul
Subject
Ilmu Hukum
Datestamp
2021-01-12 06:34:46
Abstract :
Tindak pidana kepemilikan senjata api ilegal dan senjata oleh pelaku kejahatan dengan menggunakan alat bantu berupa senjata api dan senjata tajam dalam aksi perbuatannya, pencurian, perampokan, penodongan dengan senjata tajam dan penembakan oleh orang tak dikenal. Di Indonesia memiliki aturan yang ketat terhadap pengawasan, kepemilikan, peredaran senjata api berdasarkan UndangUndang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Permasalahan dalam tulisan ini bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kepemilikan senjata api ilegal dan senjata tajam dan apakah faktor penghambat upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kepemilikan senjata api ilegal dan senjata tajam. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris sebagai data penunjang. Yuridis normatif dilakukan untuk mendapatkan dari pustaka, literatur, jurnal dan internet yang melandasi kajian skripsi tentang penegakan hukum pelaku tindak pidana kepemilikan senjata api ilegal dan senjata tajam, sedangkan yuridis empiris dilakukan untuk mengetahui penegakan hukum pelaku tindak pidana kepemilikan senjata api ilegal dan senjata tajam yang dilakukan oleh narasumber penegak hukum sebagai data penunjang. Kesimpulan dalam penulisan ini penegakan hukum pelaku tindak pidana kepemilikan senjata api ilegal dan senjata tajam sudah dilakukan oleh kepolisian, diatur Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 sehingga dapat dijatuhkan pidana atau mempertanggung jawabkan pidana (criminal responsibility. Faktorfaktor penghambat upaya penegakan hukum pelaku tindak pidana kepemilikan senjata api ilegal dan senjata tajam dapat dijelaskan sebagai berikut : 1) sarana dan prasarana yaitu minimnya anggaran operasional yang dimiliki oleh aparat penegak hukum, 2) faktor penegak hukum terbatasnya tenaga penyidik; 3) faktor budaya dalam masyarakat kurang sadarnya hukum dan kurang kontrol pengawasan kepada keluarga. Saran yang diberikan penulis antara lain : 1) Para penegak hukum Polisi, Jaksa, Hakim harus bekerja secara profesional dalam menjatuhkan sanksi pidana. 2) Para penegak hukum dalam hal ini Polisi, Jaksa, Hakim harus selalu mempertimbangkan aspek keadilan. 3) Hakim dalam menjatuhkan hukuman harus dengan seadil-adilnya diharapkan agar hal lain seperti kepemilikan senjata api ilegal dan senjata tajam ini tidak terulang kembali.
Tindak pidana kepemilikan senjata api ilegal dan senjata oleh pelaku kejahatan dengan menggunakan alat bantu berupa senjata api dan senjata tajam dalam aksi perbuatannya, pencurian, perampokan, penodongan dengan senjata tajam dan penembakan oleh orang tak dikenal. Di Indonesia memiliki aturan yang ketat terhadap pengawasan, kepemilikan, peredaran senjata api berdasarkan UndangUndang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Permasalahan dalam tulisan ini bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kepemilikan senjata api ilegal dan senjata tajam dan apakah faktor penghambat upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kepemilikan senjata api ilegal dan senjata tajam. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris sebagai data penunjang. Yuridis normatif dilakukan untuk mendapatkan dari pustaka, literatur, jurnal dan internet yang melandasi kajian skripsi tentang penegakan hukum pelaku tindak pidana kepemilikan senjata api ilegal dan senjata tajam, sedangkan yuridis empiris dilakukan untuk mengetahui penegakan hukum pelaku tindak pidana kepemilikan senjata api ilegal dan senjata tajam yang dilakukan oleh narasumber penegak hukum sebagai data penunjang. Kesimpulan dalam penulisan ini penegakan hukum pelaku tindak pidana kepemilikan senjata api ilegal dan senjata tajam sudah dilakukan oleh kepolisian, diatur Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 sehingga dapat dijatuhkan pidana atau mempertanggung jawabkan pidana (criminal responsibility. Faktorfaktor penghambat upaya penegakan hukum pelaku tindak pidana kepemilikan senjata api ilegal dan senjata tajam dapat dijelaskan sebagai berikut : 1) sarana dan prasarana yaitu minimnya anggaran operasional yang dimiliki oleh aparat penegak hukum, 2) faktor penegak hukum terbatasnya tenaga penyidik; 3) faktor budaya dalam masyarakat kurang sadarnya hukum dan kurang kontrol pengawasan kepada keluarga. Saran yang diberikan penulis antara lain : 1) Para penegak hukum Polisi, Jaksa, Hakim harus bekerja secara profesional dalam menjatuhkan sanksi pidana. 2) Para penegak hukum dalam hal ini Polisi, Jaksa, Hakim harus selalu mempertimbangkan aspek keadilan. 3) Hakim dalam menjatuhkan hukuman harus dengan seadil-adilnya diharapkan agar hal lain seperti kepemilikan senjata api ilegal dan senjata tajam ini tidak terulang kembali.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
