UPAYA KEPOLISIAN DALAM MELAKUKAN PENEGAKAN
HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERZINAHAN
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Muhammadiyah Metro
Author
Yuliansah, Dimas Wahyu
Subject
Ilmu Hukum
Datestamp
2021-01-13 01:44:10
Abstract :
Perzinahan akan dipandang tercela atau dilarang dalam KUHP jika terjadi hal itu dilakukan dalam bingkai perkawinan. Usaha pembaharuan hukum pidana Indonesia yang didengung-dengungkan selama ini, diharapkan banyak membuat perubahanperubahan baru mengenai kelemahan aturan pidana mengenai delik perzinahan sebagaimana diatur dalam Pasal 284 KUHP. Oleh karena itu, semenjak Konsep KUHP dikeluarkan pada tahun 1964, aturan delik perzinahan mengalami perubahan signifikan. Masalah delik perzinahan merupakan salah satu contoh aktual adanya benturan antara pengertian dan paham tentang zina dalam KUHP Pasal 284 dengan kepentingan/nilai sosial masyarakat. Benturan-benturan yang sering terjadi di masyarakat, acapkali menimbulkan kejahatan baru seperti pembunuhan, penganiayaan, atau main hakim sendiri. Perzinahan dipandang sebagai perbuatan dosa yang dapat dilakukan oleh pria maupun wanita, dan dipandang sebagai suatu penodaan terhadap ikatan suci dari perkawinan. Hal ini diperparah dengan lemahnya praktik penegakan hukum. Dalam penegakan hukum pidana di Indonesia sangat berkaitan dengan kejahatan atau kriminalitas. Dalam tindakan kejahatan yang terjadi secara umum selalu melibatkan dua pihak sentral yakni pelaku kejahatan atau pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana. Pelaku biasanya merupakan pihak yang lebih kuat di bandingkan dengan korban, baik dari segi fisik ataupun dari segi yang lain. Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merasa tertarik untuk mengkaji dan mengadakan penelitian di Wilayah Hukum Polres Lampung Tengah yang berjudul: ?UPAYA KEPOLISIAN DALAM MELAKUKAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERZINAHAN?. Rumusan masalah yang diangkat dalam penulisan ini adalah bagaimana upaya kepolisian dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana perzinahan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana upaya kepolisian dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana perzinahan, baik di masa sekarang ataupun di masa yang akan datang. Terkait dengan hal tersebut, maka Peneliti melakukan penelitian tentang bagaimana upaya yang dilakukan oleh kepolisian dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana perzinahan, khususnya di wilayah Lampung Tengah. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode empiris normatif yang dilakukan dengan cara wawancara kepada narasumber yang berkompeten dan berhubungan langsung dengan penulisan skripsi ini, guna mendapatkan data secara operasional untuk penelitian empiris normatif yang dilakukan melalui penelitian lapangan. Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa Upaya kepolisian dalam penegakan dan penanganan kasus tindak pidana perzinahan, kepolisian haruslah tetap menggunakan pedoman yang tertera dalam KUHP dan KUHAP. Mengingat dalam menerapkan hukum masih ditemukan hambatan ? hambatan dalam pelaksanaan penegakannya dan Berpendapat bahwa apabila ada unsur kesengajaan dari pelaku zina tidak dapat dibuktikan maka pelaku tidak terbukti dalam perzinahan sehingga hakim memutuskan bebas dari tuntutan hukum bagi pelaku. Setelah mengambil kesimpulan, maka penulis memberikan saran yaitu : 1) Aparat penegak hukum disarankan untuk menjatuhkan pidana yang berat terhadap pelaku tindak pidana perzinahan, hal ini penting dilakukan dalam rangka memberikan efek jera dan sebagai upaya untuk meminimalisasi tindak pidana yang serupa di masamasa yang akan datang. 2) Diharapkan kepada pihak aparat penegak hukum memberikan efek jera kepada si pelaku agar pelaku tindak pidana dihukum yang sebagaimana diatur dalam KUHP agar putusan tersebut kedepanya menjadi lebih obyektif dan pelaku tidak mengulanginya lagi.
Perzinahan akan dipandang tercela atau dilarang dalam KUHP jika terjadi hal itu dilakukan dalam bingkai perkawinan. Usaha pembaharuan hukum pidana Indonesia yang didengung-dengungkan selama ini, diharapkan banyak membuat perubahanperubahan baru mengenai kelemahan aturan pidana mengenai delik perzinahan sebagaimana diatur dalam Pasal 284 KUHP. Oleh karena itu, semenjak Konsep KUHP dikeluarkan pada tahun 1964, aturan delik perzinahan mengalami perubahan signifikan. Masalah delik perzinahan merupakan salah satu contoh aktual adanya benturan antara pengertian dan paham tentang zina dalam KUHP Pasal 284 dengan kepentingan/nilai sosial masyarakat. Benturan-benturan yang sering terjadi di masyarakat, acapkali menimbulkan kejahatan baru seperti pembunuhan, penganiayaan, atau main hakim sendiri. Perzinahan dipandang sebagai perbuatan dosa yang dapat dilakukan oleh pria maupun wanita, dan dipandang sebagai suatu penodaan terhadap ikatan suci dari perkawinan. Hal ini diperparah dengan lemahnya praktik penegakan hukum. Dalam penegakan hukum pidana di Indonesia sangat berkaitan dengan kejahatan atau kriminalitas. Dalam tindakan kejahatan yang terjadi secara umum selalu melibatkan dua pihak sentral yakni pelaku kejahatan atau pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana. Pelaku biasanya merupakan pihak yang lebih kuat di bandingkan dengan korban, baik dari segi fisik ataupun dari segi yang lain. Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merasa tertarik untuk mengkaji dan mengadakan penelitian di Wilayah Hukum Polres Lampung Tengah yang berjudul: ?UPAYA KEPOLISIAN DALAM MELAKUKAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERZINAHAN?. Rumusan masalah yang diangkat dalam penulisan ini adalah bagaimana upaya kepolisian dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana perzinahan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana upaya kepolisian dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana perzinahan, baik di masa sekarang ataupun di masa yang akan datang. Terkait dengan hal tersebut, maka Peneliti melakukan penelitian tentang bagaimana upaya yang dilakukan oleh kepolisian dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana perzinahan, khususnya di wilayah Lampung Tengah. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode empiris normatif yang dilakukan dengan cara wawancara kepada narasumber yang berkompeten dan berhubungan langsung dengan penulisan skripsi ini, guna mendapatkan data secara operasional untuk penelitian empiris normatif yang dilakukan melalui penelitian lapangan. Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa Upaya kepolisian dalam penegakan dan penanganan kasus tindak pidana perzinahan, kepolisian haruslah tetap menggunakan pedoman yang tertera dalam KUHP dan KUHAP. Mengingat dalam menerapkan hukum masih ditemukan hambatan ? hambatan dalam pelaksanaan penegakannya dan Berpendapat bahwa apabila ada unsur kesengajaan dari pelaku zina tidak dapat dibuktikan maka pelaku tidak terbukti dalam perzinahan sehingga hakim memutuskan bebas dari tuntutan hukum bagi pelaku. Setelah mengambil kesimpulan, maka penulis memberikan saran yaitu : 1) Aparat penegak hukum disarankan untuk menjatuhkan pidana yang berat terhadap pelaku tindak pidana perzinahan, hal ini penting dilakukan dalam rangka memberikan efek jera dan sebagai upaya untuk meminimalisasi tindak pidana yang serupa di masamasa yang akan datang. 2) Diharapkan kepada pihak aparat penegak hukum memberikan efek jera kepada si pelaku agar pelaku tindak pidana dihukum yang sebagaimana diatur dalam KUHP agar putusan tersebut kedepanya menjadi lebih obyektif dan pelaku tidak mengulanginya lagi.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
