TANGGUNG JAWAB PIDANA PENGURUS BAITUL MAAL WA TAMWIL (BMT) TERHADAP PENGGELAPAN DANA SIMPANAN ANGGOTA
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Muhammadiyah Metro
Author
Ruliyanto, Ruliyanto
Subject
Ilmu Hukum
Datestamp
2021-01-13 02:55:35
Abstract :
Perkembangan lembaga keuangan syariah akhir-akhir ini tergolong cepat terhihat dari banyak bermunculannya Baitul Maal Wat Tamwil BMT sampai ke plosok pedesaan. Banyaknya lembaga keuangan syariah baik makro maupun mikro yang tersebar diberbagai pelosok tanah air rupanya belum mencapai kondisi yang ideal Hal ini nampak dari banyaknya lembaga keuangan mikro yang hanya mengejar target pendapatan masing-masing, sehingga tujuan yang lebih besar sering terabaikan khususnya dalam pengembangan ekonomi masyarakat kelas bawah Penelitian ini penulis menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan yuridis empiris dan normatif Pendekatan melalui yuridis empiris yaitu: pendekatan yuridis empiris digunakan dalam penelitian lapangan yang ditujukan pada penerapan hukum dengan mencari data melalui responden dengan teknik wawancara dan mengumpulkan data yang diperlukan untuk diolah Berdasarkan hasil penelitian didapatkan penerapan hukum terhadap tindak pidana penggelapan dana simpanan nasabah dapat dilakukan berdasarkan berbagai peraturan perundangundangan, seperti KUHP yang mengatur tentang penggelapan, pemalsuan surat, tindak pidana perbankan khususnya pada Pasal 49 ayat (I) Undang-Undang No 7 Tahun 1991 j0 Undang-Undang No. IO Tahun 1998, ketentuan tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang No. 3l Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, serta berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 8 Tahun 20 IO tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Terdapat ketentuan yang bersifat alteratif yang dapat diterapkan dengan merujuk pada ketentuan KUHP serta berbagai tindak pidana khusus di luar KUHP yang digunakan sebagai ancaman pidana penjara dan denda yang diterapkan terhadap perkara penggelapan dana simpanan nasabah bank tersebut.
Perkembangan lembaga keuangan syariah akhir-akhir ini tergolong cepat terhihat dari banyak bermunculannya Baitul Maal Wat Tamwil BMT sampai ke plosok pedesaan. Banyaknya lembaga keuangan syariah baik makro maupun mikro yang tersebar diberbagai pelosok tanah air rupanya belum mencapai kondisi yang ideal Hal ini nampak dari banyaknya lembaga keuangan mikro yang hanya mengejar target pendapatan masing-masing, sehingga tujuan yang lebih besar sering terabaikan khususnya dalam pengembangan ekonomi masyarakat kelas bawah Penelitian ini penulis menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan yuridis empiris dan normatif Pendekatan melalui yuridis empiris yaitu: pendekatan yuridis empiris digunakan dalam penelitian lapangan yang ditujukan pada penerapan hukum dengan mencari data melalui responden dengan teknik wawancara dan mengumpulkan data yang diperlukan untuk diolah Berdasarkan hasil penelitian didapatkan penerapan hukum terhadap tindak pidana penggelapan dana simpanan nasabah dapat dilakukan berdasarkan berbagai peraturan perundangundangan, seperti KUHP yang mengatur tentang penggelapan, pemalsuan surat, tindak pidana perbankan khususnya pada Pasal 49 ayat (I) Undang-Undang No 7 Tahun 1991 j0 Undang-Undang No. IO Tahun 1998, ketentuan tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang No. 3l Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, serta berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 8 Tahun 20 IO tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Terdapat ketentuan yang bersifat alteratif yang dapat diterapkan dengan merujuk pada ketentuan KUHP serta berbagai tindak pidana khusus di luar KUHP yang digunakan sebagai ancaman pidana penjara dan denda yang diterapkan terhadap perkara penggelapan dana simpanan nasabah bank tersebut.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
