TANGGUNG JAWAB HUKUM DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DALAM PEKERJAAN PROYEK YANG TIDAKSESUAI SPESIFIKASI PEKERJAAN
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Muhammadiyah Metro
Author
Agung, Taufik Holiq Jaya
Subject
Ilmu Hukum
Datestamp
2021-02-02 03:11:49
Abstract :
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Lampung Timur sebagai instansi yang menerima tugas pembantuan dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat yaitu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia. Pendelegasian wewenang tersebut bertujuan untuk menjaga kualitas pelayanan publik agar tetap optimal mengingat banyaknya tugas pemerintah daerah selain menyelenggarakan pelayanan publik. Penelitian dengan judul ?Tanggung Jawab Hukum Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dalam Pekerjaan Proyek Yang Tidak Sesuai Dengan Spesifikasi Pekerjaan? dan memiliki rumusan masalah yaitu; Bagaimanakah Tanggung Jawab Hukum Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Dalam Pekerjaan Proyek Yang Tidak Sesuai Dengan Spesifikasi Pekerjaan serta Faktor apakah yang menjadi kendala Tanggung Jawab Hukum Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dalam Pekerjaan Proyek Yang Tidak Sesuai Dengan Spesifikasi Pekerjaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah dengan melakukan penelitian di lapangan yaitu dengan melihat fakta-fakta yang ada dalam Analisis Tanggung Jawab Hukum Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dalam Pekerjaan Proyek Yang Tidak Sesuai Dengan Spesifikasi Pekerjaan. Namun demikian penulis juga tetap menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, teori-teori dan konsep-konsep yang berhubungan dengan penelitian ini. Berdasarkan analisa data yang dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa; Aparat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) atau Dinas Bina Marga/Dinas PU di daerah sesuai kewenangan jalan nasional, provinsi, kota/kabupaten, masih banyak yang tidak memahami akan jeratan hukum akan mengenai mereka, jika membiarkan jalan rusak tanpa dilakukan perbaikan segera. Sesuai Pasal 24 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, penyelenggara wajib segera dan patut untuk memperbaiki jalan yang rusak yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Dalam pertanggung jawaban hukum yang harus dilaksanakan ternyata ada kelemahan apabila oknum yang menjadi pelanggar aturan tersebut adalah pejabat, dan dapat dimungkinkan jerat hukum akan berlaku lemah.
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Lampung Timur sebagai instansi yang menerima tugas pembantuan dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat yaitu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia. Pendelegasian wewenang tersebut bertujuan untuk menjaga kualitas pelayanan publik agar tetap optimal mengingat banyaknya tugas pemerintah daerah selain menyelenggarakan pelayanan publik. Penelitian dengan judul ?Tanggung Jawab Hukum Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dalam Pekerjaan Proyek Yang Tidak Sesuai Dengan Spesifikasi Pekerjaan? dan memiliki rumusan masalah yaitu; Bagaimanakah Tanggung Jawab Hukum Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Dalam Pekerjaan Proyek Yang Tidak Sesuai Dengan Spesifikasi Pekerjaan serta Faktor apakah yang menjadi kendala Tanggung Jawab Hukum Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dalam Pekerjaan Proyek Yang Tidak Sesuai Dengan Spesifikasi Pekerjaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah dengan melakukan penelitian di lapangan yaitu dengan melihat fakta-fakta yang ada dalam Analisis Tanggung Jawab Hukum Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dalam Pekerjaan Proyek Yang Tidak Sesuai Dengan Spesifikasi Pekerjaan. Namun demikian penulis juga tetap menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, teori-teori dan konsep-konsep yang berhubungan dengan penelitian ini. Berdasarkan analisa data yang dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa; Aparat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) atau Dinas Bina Marga/Dinas PU di daerah sesuai kewenangan jalan nasional, provinsi, kota/kabupaten, masih banyak yang tidak memahami akan jeratan hukum akan mengenai mereka, jika membiarkan jalan rusak tanpa dilakukan perbaikan segera. Sesuai Pasal 24 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, penyelenggara wajib segera dan patut untuk memperbaiki jalan yang rusak yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Dalam pertanggung jawaban hukum yang harus dilaksanakan ternyata ada kelemahan apabila oknum yang menjadi pelanggar aturan tersebut adalah pejabat, dan dapat dimungkinkan jerat hukum akan berlaku lemah.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
