PENETAPAN PAJAK PENGHASILAN TERHADAP USAHA JASA
KONSTRUKSI BERDASRKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR
51 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS USAHA
JASA KONTRUKSI
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Muhammadiyah Metro
Author
Septiana, Dea
Subject
Ilmu Hukum
Datestamp
2021-02-09 04:05:44
Abstract :
Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang sangat penting bagi penyelengaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan nasional. Sehingga Pemerintah menempatkan kewajiban perpajakan sebagai salah satu pewujudan kewajiban kenegaraan yang merupakan sarana dalam pembiayaan negara dalam pembangunan nasional guna tercapainya tujuan negara. Penelitian dengan judul ?Penetapan Pajak Penghasilan Terhadap Usaha Jasa Konstruksi ? memiliki rumusan masalah Apakah yang menjadi faktor penghambat dalam penerapan Pph atas usaha jasa Kontruksi serta Bagaimana perlakuan perpajakannya dalam hal pengusaha terlambat melakukan perpanjang Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah dengan melakukan penelitian di lapangan yaitu dengan melihat fakta-fakta yang ada dalam Analisis Hukum Pajak Terhadap Pajak Penghasilan Atas Usaha Jasa Konstruksi Namun demikian penulis juga tetap menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, teori-teori dan konsep-konsep yang berhubungan dengan penelitian ini. Berdasarkan analisa data yang dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa; Masalah utama yang dihadapi oleh indutri konstruksi di Indonesia adalah adanya kewenangan pemerintah yang dijalankan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (Selanjutnya disingkat LPJK), dimana lembaga ini hanya merupakan lembaga yang merupakan asosiasi pengusaha bidang jasa konstruksi diluar pemerintahan yang memiliki wewenang untuk mengeluarkan sertifikasi, namun sertifikasi tersebut menjadi suatu konsidi untuk menjalankan peraturan perpajakan yang dikeluarkan pemerintah dalam bidang jasa konstruksi; Atas keterlambatan perpanjangan Sertifikasi dibidang usaha jasa konstruksi, maka besarnya tarif dikenakan sama dengan yang tidak memiliki sertifikasi;Atas kesalahan penerapan pasal dalam hal pemotongan pajak atas jasa konstruksi, maka pengusaha dapat melakukan PBK (Pemindahbukuan) dengan cara melampirkan bukti pemotongan pajak yang telah dilakukan disertai dengan Surat Pemindahbukuan (PBK).
Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang sangat penting bagi penyelengaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan nasional. Sehingga Pemerintah menempatkan kewajiban perpajakan sebagai salah satu pewujudan kewajiban kenegaraan yang merupakan sarana dalam pembiayaan negara dalam pembangunan nasional guna tercapainya tujuan negara. Penelitian dengan judul ?Penetapan Pajak Penghasilan Terhadap Usaha Jasa Konstruksi ? memiliki rumusan masalah Apakah yang menjadi faktor penghambat dalam penerapan Pph atas usaha jasa Kontruksi serta Bagaimana perlakuan perpajakannya dalam hal pengusaha terlambat melakukan perpanjang Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah dengan melakukan penelitian di lapangan yaitu dengan melihat fakta-fakta yang ada dalam Analisis Hukum Pajak Terhadap Pajak Penghasilan Atas Usaha Jasa Konstruksi Namun demikian penulis juga tetap menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, teori-teori dan konsep-konsep yang berhubungan dengan penelitian ini. Berdasarkan analisa data yang dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa; Masalah utama yang dihadapi oleh indutri konstruksi di Indonesia adalah adanya kewenangan pemerintah yang dijalankan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (Selanjutnya disingkat LPJK), dimana lembaga ini hanya merupakan lembaga yang merupakan asosiasi pengusaha bidang jasa konstruksi diluar pemerintahan yang memiliki wewenang untuk mengeluarkan sertifikasi, namun sertifikasi tersebut menjadi suatu konsidi untuk menjalankan peraturan perpajakan yang dikeluarkan pemerintah dalam bidang jasa konstruksi; Atas keterlambatan perpanjangan Sertifikasi dibidang usaha jasa konstruksi, maka besarnya tarif dikenakan sama dengan yang tidak memiliki sertifikasi;Atas kesalahan penerapan pasal dalam hal pemotongan pajak atas jasa konstruksi, maka pengusaha dapat melakukan PBK (Pemindahbukuan) dengan cara melampirkan bukti pemotongan pajak yang telah dilakukan disertai dengan Surat Pemindahbukuan (PBK).
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
