KEWENANGAN PEJABAT PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP DALAM UPAYA PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Islam Kalimantan M A B Banjarmasin
Author
Hartono, Muhamad
Subject
K Law (General)
Datestamp
2022-05-21 03:50:17
Abstract :
Pemahaman yang jelas mengenai koordinasi antara pihak Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup(PPLH) dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil(PPNS) adalah tujuan dari penelitian ini. Sesuai dengan hasil dari tinjauan ini, diperoleh bahwa Pertama, koordinasi antara PPLH dan PPNS dengan tujuan akhir untuk menyetujui pedoman yang pada dasarnya dikendalikan dalam Pasal 74 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, namun koordinasi yang disinggung oleh regulasi masih ambigu, karena hal ini harus dilihat sejauh mana kekuatan PPLH bisa memberikan informasi tentang konsekuensi penilaiannya dan pemeriksaan terhadap penyidik. baik PPNS Lingkungan hidup maupun Kepolisian untuk menangani kasus pencemaran, karena PPLH memberikan pernyataan kesaksian dalam proses peradilan hukum yang diarahkan PPNS, apabila PPNS meminta PPLH yang memiliki kemampuan khusus untuk menyampaikan pernyataan ahli di bidang lingkungan hidup. Kedua Hambatan Yuridis Yang dialami oleh Pihak PPLH meliputi: a) Pasal 71 UU No. 32 Tahun 2009 , yang Ketika pekerjaan Pihak PPLH diberikan kepada pihak berwenang di atas mereka seperti gubernur dan bupati/walikota, kemudian, pada saat pekerjaan itu harus diteruskan ke pejabat struc\ktural diatasnya, probabilitas kasus dieksekusi dan diarahkan dan diberikan laporan untuk tidak diputuskan sangatlah tinggi. b) Kepmen LH Nomor 19 Tahun 2004 tanggal 29 Januari 2004 Tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Kasus Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup, untuk situasi ini ada kekaburan dalam pembagian tupoksi yang dihadapi oleh pihak PPLH. The aim of this observation is to know the Coordination between the Environmental Supervisory Officer and the Civil Servant Investigator in environmental law enforcement efforts and to know the juridical obstacles faced by the Environmental Supervisory Officer in terms of Law Enforcement Efforts Environmental Law. According to the results of the research obtained from the writing of this paper, obtained the results that the first Coordination Between Environmental Supervisory Officials (ESO) and Civil Servant Investigators (CSI) In Environmental Law Enforcement Efforts is basically already regulated in Article 74 of Law No. 32 of 2009 on Environmental Protection and Management, but the coordination referred to the law is still unclear and vague , therefore, the coordination can be seen in terms of the authority of ESO to provide data on the results of the examination and investigation to the Investigators either PPNS Environment or the Police to handle cases of pollution and / or environmental destruction, in the event that ESO provides testimony in the process of environmental law enforcement requested by PPNS, in the case of Civil Servant Investigators ask the Environmental Supervisory Officer (ESO) who has special expertise to be able to provide expert information in the field of environment, Second,juridical obstacles faced by environmental supervisory officials in terms of environmental law enforcement efforts include: a) Article 71 of Law No. 32 of 2009 , which is when the results of the supervision work of environmental supervisory officials are handed over to officials on it structurally such as governors, regents / mayors, then the possibility of cases being examined and supervised and given the report not to be followed up by the governor, regent / mayor is very large. b) Decree of the Minister of Environment No. 19 of 2004 dated January 29, 2004 concerning Guidelines for The Management of Complaints of Pollution and/or Destruction of the Environment, in this case there is confusion in terms of division of work and duties and responsibilities and authorities faced by the Environmental Supervisory Officer. Keywords: Authority, ESO and Environmental Law Enforcement
Pemahaman yang jelas mengenai koordinasi antara pihak Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup(PPLH) dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil(PPNS) adalah tujuan dari penelitian ini. Sesuai dengan hasil dari tinjauan ini, diperoleh bahwa Pertama, koordinasi antara PPLH dan PPNS dengan tujuan akhir untuk menyetujui pedoman yang pada dasarnya dikendalikan dalam Pasal 74 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, namun koordinasi yang disinggung oleh regulasi masih ambigu, karena hal ini harus dilihat sejauh mana kekuatan PPLH bisa memberikan informasi tentang konsekuensi penilaiannya dan pemeriksaan terhadap penyidik. baik PPNS Lingkungan hidup maupun Kepolisian untuk menangani kasus pencemaran, karena PPLH memberikan pernyataan kesaksian dalam proses peradilan hukum yang diarahkan PPNS, apabila PPNS meminta PPLH yang memiliki kemampuan khusus untuk menyampaikan pernyataan ahli di bidang lingkungan hidup. Kedua Hambatan Yuridis Yang dialami oleh Pihak PPLH meliputi: a) Pasal 71 UU No. 32 Tahun 2009 , yang Ketika pekerjaan Pihak PPLH diberikan kepada pihak berwenang di atas mereka seperti gubernur dan bupati/walikota, kemudian, pada saat pekerjaan itu harus diteruskan ke pejabat struc\ktural diatasnya, probabilitas kasus dieksekusi dan diarahkan dan diberikan laporan untuk tidak diputuskan sangatlah tinggi. b) Kepmen LH Nomor 19 Tahun 2004 tanggal 29 Januari 2004 Tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Kasus Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup, untuk situasi ini ada kekaburan dalam pembagian tupoksi yang dihadapi oleh pihak PPLH. The aim of this observation is to know the Coordination between the Environmental Supervisory Officer and the Civil Servant Investigator in environmental law enforcement efforts and to know the juridical obstacles faced by the Environmental Supervisory Officer in terms of Law Enforcement Efforts Environmental Law. According to the results of the research obtained from the writing of this paper, obtained the results that the first Coordination Between Environmental Supervisory Officials (ESO) and Civil Servant Investigators (CSI) In Environmental Law Enforcement Efforts is basically already regulated in Article 74 of Law No. 32 of 2009 on Environmental Protection and Management, but the coordination referred to the law is still unclear and vague , therefore, the coordination can be seen in terms of the authority of ESO to provide data on the results of the examination and investigation to the Investigators either PPNS Environment or the Police to handle cases of pollution and / or environmental destruction, in the event that ESO provides testimony in the process of environmental law enforcement requested by PPNS, in the case of Civil Servant Investigators ask the Environmental Supervisory Officer (ESO) who has special expertise to be able to provide expert information in the field of environment, Second,juridical obstacles faced by environmental supervisory officials in terms of environmental law enforcement efforts include: a) Article 71 of Law No. 32 of 2009 , which is when the results of the supervision work of environmental supervisory officials are handed over to officials on it structurally such as governors, regents / mayors, then the possibility of cases being examined and supervised and given the report not to be followed up by the governor, regent / mayor is very large. b) Decree of the Minister of Environment No. 19 of 2004 dated January 29, 2004 concerning Guidelines for The Management of Complaints of Pollution and/or Destruction of the Environment, in this case there is confusion in terms of division of work and duties and responsibilities and authorities faced by the Environmental Supervisory Officer. Keywords: Authority, ESO and Environmental Law Enforcement
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
