Aplikasi Monitoring Pengadaan, Persediaan, Penggunaan ATK dan Logistik pada Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin Berbasis Web
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Islam Kalimantan M A B Banjarmasin
Author
Putri, Liestyana
Subject
Q Science (General)
Datestamp
2022-08-29 01:30:25
Abstract :
Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kalimantan Selatan adalah lembaga pemerIntah nonkementrian di Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerIntahan di bidang pertanahan secara nasional, regional dan sektoral. BPN dulu dikenal dengan sebutan Kantor Agraria. BPN diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional. Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin adalah instansi vertikal dari Badan Pertanahan Nasional yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kantor Wilayah BPN.Perkembangan teknologi didalam Kantor Pertanahan Indonesia dapat dilihat dari adanya sistem teknologi informasi untuk mempermudah proses penyebaran informasi dan pengelolaan data keperluan kantor atau ATK. Namun tidak semua Kantor Pertanahan yang ada di wilayah Indonesia yang telah memanfaatkan perkembangan sistem dan teknologi informasi, salah satunya iyalah Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin.Dalam pengelolaan data keperluan kantor atau ATK, sistem pengolahan nya secara manual atau sudah menggunakan komputer tetapi belum menggunakan Internet. Sistem tersebut tentu saja memiliki banyak segali kelemahan yang implikasinya adalah lemahnya sistem pengelolaan data ATK pada Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin yang kurang efektif The National Land Agency (BPN) of South Kalimantan is a non-ministerial government agency in Indonesia that has the task of carrying out government duties in the land sector nationally, regionally and sectorally. BPN was formerly known as the Agrarian Office. BPN is regulated through Presidential Regulation Number 10 of 2006 concerning the National Land Agency. The Banjarmasin City Land Office is a vertical agency of the National Land Agency which is under and directly responsible to the BPN Regional Office. However, not all land offices in the territory of Indonesia have utilized the development of information systems and technology, one of which is the Banjarmasin City Land Office. The system, of course, has many weaknesses, the implication of which is the ineffectiveness of the ATK data management system at the Banjarmasin City Land Office.
Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kalimantan Selatan adalah lembaga pemerIntah nonkementrian di Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerIntahan di bidang pertanahan secara nasional, regional dan sektoral. BPN dulu dikenal dengan sebutan Kantor Agraria. BPN diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional. Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin adalah instansi vertikal dari Badan Pertanahan Nasional yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kantor Wilayah BPN.Perkembangan teknologi didalam Kantor Pertanahan Indonesia dapat dilihat dari adanya sistem teknologi informasi untuk mempermudah proses penyebaran informasi dan pengelolaan data keperluan kantor atau ATK. Namun tidak semua Kantor Pertanahan yang ada di wilayah Indonesia yang telah memanfaatkan perkembangan sistem dan teknologi informasi, salah satunya iyalah Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin.Dalam pengelolaan data keperluan kantor atau ATK, sistem pengolahan nya secara manual atau sudah menggunakan komputer tetapi belum menggunakan Internet. Sistem tersebut tentu saja memiliki banyak segali kelemahan yang implikasinya adalah lemahnya sistem pengelolaan data ATK pada Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin yang kurang efektif The National Land Agency (BPN) of South Kalimantan is a non-ministerial government agency in Indonesia that has the task of carrying out government duties in the land sector nationally, regionally and sectorally. BPN was formerly known as the Agrarian Office. BPN is regulated through Presidential Regulation Number 10 of 2006 concerning the National Land Agency. The Banjarmasin City Land Office is a vertical agency of the National Land Agency which is under and directly responsible to the BPN Regional Office. However, not all land offices in the territory of Indonesia have utilized the development of information systems and technology, one of which is the Banjarmasin City Land Office. The system, of course, has many weaknesses, the implication of which is the ineffectiveness of the ATK data management system at the Banjarmasin City Land Office.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
