IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 40/PUU-X/2012 TENTANG
IZIN TUKANG GIGI
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Islam Kalimantan M A B Banjarmasin
Author
Adistya, Ade
Subject
K Law (General)
Datestamp
2023-01-07 03:58:48
Abstract :
Pada tahun 2012, seorang dokter gigi mengajukan gugatan dan uji materi UU No 29 Tahun 2004 Kedokteran, Pasal 73 (1), 73 (2) dan 78 dilakukan. Mahkamah Konstitusi juga menguatkan kasus ini, menafsirkan kembali Pasal 73(1), 73(2), dan 78. /PUU-X/2012 dan Permenkes No. 39 Tahun 2014 tidak mengatur tentang tumbuh kembang gigi pada tukang kayu sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 40/PUU-X/2012. Kajian ini bersifat preskriptif hukum dan, selain mengkaji asas-asas hukum yang bersifat ilmiah untuk menganalisis persoalan yang dikaji, kajian ini lebih menekankan pada data sekunder baik teori regulasi maupun teori hukum. Metode penelitian ini merupakan gabungan dari penelitian deskriptif dan kualitatif yang menggunakan data kualitatif dan ditulis secara deskriptif. Kajian tersebut mengungkapkan bahwa profesi kedokteran gigi berada di mata UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Oleh karena itu, sudah selayaknya seorang teknisi gigi memiliki standar kompetensi untuk memenuhi standar medis, seperti yang dilakukan oleh profesional medis lainnya. Keputusan Menteri Kesehatan No. 39 Tahun 2014. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 40/PUU-X/2012, pelatihan teknisi gigi belum diatur. Seperti halnya pelayanan kesehatan lainnya, Sekda Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pelatihan, Perizinan, dan Pengawasan Tenaga Profesional Gigi mengatur pengembangan pelatihan berkelanjutan bagi profesi teknisi gigi menuju sertifikasi teknisi gigi sudah tepat. Jalankan izin praktik. In 2012 a dentist filed a lawsuit that led to a judicial review of law number 29 of 2004 concerning medicine, article 73 paragraph 1, 73 paragraph 2 and article 78. The lawsuit was also granted by the constitutional court by giving another interpretation regarding article 73 paragraph 1 , 73 paragraph 2 and article 78. This research is focused on 2 problem formulations, namely how the position of dental artisans after the decision of the constitutional court number 40/PUU-X/2012 and how the regulation of the minister of health number 39 of 2014 which has not regulated the development of carpenters teeth as specified in the decision of the constitutional court number 40/PUU-X/2012. This research is juridical normative, this research emphasizes more on secondary data, both regulations and legal theories, in addition to examining legal principles that are scientific in nature in order to analyze the problems studied. This research method is a combination of descriptive and qualitative research which utilizes qualitative data and is described descriptively. From this study, it was found that dental artisans have a position in the eyes of the law in Law No. 29 of 2004 concerning the practice of medicine. Thus it is appropriate for dental artisans to have competency standards to meet health service standards as other health workers to carry out their practice. Minister of Health Regulation number 39 of 2014 which does not yet regulate the development of dental artisans as stipulated in the decision of the constitutional court number 40/PUU-X/ 2012. As with other health services, it is appropriate that the Minister of Health Number 39 of 2014 concerning coaching, licensing and supervision of dental artisans regulates the development of continuous training of the dental artisan profession to obtain dental artisan competency certification which will be used to carry out practice permits.
Pada tahun 2012, seorang dokter gigi mengajukan gugatan dan uji materi UU No 29 Tahun 2004 Kedokteran, Pasal 73 (1), 73 (2) dan 78 dilakukan. Mahkamah Konstitusi juga menguatkan kasus ini, menafsirkan kembali Pasal 73(1), 73(2), dan 78. /PUU-X/2012 dan Permenkes No. 39 Tahun 2014 tidak mengatur tentang tumbuh kembang gigi pada tukang kayu sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 40/PUU-X/2012. Kajian ini bersifat preskriptif hukum dan, selain mengkaji asas-asas hukum yang bersifat ilmiah untuk menganalisis persoalan yang dikaji, kajian ini lebih menekankan pada data sekunder baik teori regulasi maupun teori hukum. Metode penelitian ini merupakan gabungan dari penelitian deskriptif dan kualitatif yang menggunakan data kualitatif dan ditulis secara deskriptif. Kajian tersebut mengungkapkan bahwa profesi kedokteran gigi berada di mata UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Oleh karena itu, sudah selayaknya seorang teknisi gigi memiliki standar kompetensi untuk memenuhi standar medis, seperti yang dilakukan oleh profesional medis lainnya. Keputusan Menteri Kesehatan No. 39 Tahun 2014. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 40/PUU-X/2012, pelatihan teknisi gigi belum diatur. Seperti halnya pelayanan kesehatan lainnya, Sekda Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pelatihan, Perizinan, dan Pengawasan Tenaga Profesional Gigi mengatur pengembangan pelatihan berkelanjutan bagi profesi teknisi gigi menuju sertifikasi teknisi gigi sudah tepat. Jalankan izin praktik. In 2012 a dentist filed a lawsuit that led to a judicial review of law number 29 of 2004 concerning medicine, article 73 paragraph 1, 73 paragraph 2 and article 78. The lawsuit was also granted by the constitutional court by giving another interpretation regarding article 73 paragraph 1 , 73 paragraph 2 and article 78. This research is focused on 2 problem formulations, namely how the position of dental artisans after the decision of the constitutional court number 40/PUU-X/2012 and how the regulation of the minister of health number 39 of 2014 which has not regulated the development of carpenters teeth as specified in the decision of the constitutional court number 40/PUU-X/2012. This research is juridical normative, this research emphasizes more on secondary data, both regulations and legal theories, in addition to examining legal principles that are scientific in nature in order to analyze the problems studied. This research method is a combination of descriptive and qualitative research which utilizes qualitative data and is described descriptively. From this study, it was found that dental artisans have a position in the eyes of the law in Law No. 29 of 2004 concerning the practice of medicine. Thus it is appropriate for dental artisans to have competency standards to meet health service standards as other health workers to carry out their practice. Minister of Health Regulation number 39 of 2014 which does not yet regulate the development of dental artisans as stipulated in the decision of the constitutional court number 40/PUU-X/ 2012. As with other health services, it is appropriate that the Minister of Health Number 39 of 2014 concerning coaching, licensing and supervision of dental artisans regulates the development of continuous training of the dental artisan profession to obtain dental artisan competency certification which will be used to carry out practice permits.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
