PERANAN KEPOLISIAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA JAMINAN FIDUSIA
BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN
FIDUSIA
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Islam Kalimantan M A B Banjarmasin
Author
Basarrudin, Ghifar
Subject
K Law (General)
Datestamp
2022-11-19 03:24:49
Abstract :
Apabila ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan fidusia tidak dipenuhi, maka polisi yang diberi wewenang untuk menyelenggarakan perjalanan itu, melakukan pelanggaran sepanjang kontrak jaminan wali amanat mengikuti prosedur hukum. Jenis penelitian hukum preskriptif digunakan dalam penelitian ini. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang mengkonstruksi hukum sebagai sistem normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan peran Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menyelesaikan sengketa fidusia dimana hak istimewa ini dimaksudkan untuk menegakkan kewajiban fidusia jika ditetapkan Kombes Polri Nomor 8 Tahun 2011. Maka dengan ini menjamin cara yang aman, tertib, lancar dan bertanggung jawab. Peraturan ini membebankan jaminan keamanan atas eksekusi aset amanah. Ini sering menjadi batu sandungan bagi perusahaan keuangan yang mempercayakan kontrak keuangan dan ingin kehilangan aset mereka jika gagal membayar. Peraturan Kapolri ini mengatur bahwa perusahaan pemberi pinjaman harus mengajukan permohonan jaminan penegakan hukum kepada Kapolda/Caporda setempat. Keterbatasan kepolisian dalam menangani sengketa pidana fidusia adalah Bareskrim menghadapi beberapa kendala dalam mengatasi praktik penyitaan kendaraan bermotor. Apa yang dilakukan penagih utang secara internal adalah karena kurangnya staf di departemen investigasi kriminal dan buruknya kualitas staf di kantor detektif. Sedangkan faktor eksternal disebabkan oleh ketidakjelasan situasi anggota penagih utang, dan tidak adanya batasan yang jelas mengenai mekanisme kerja anggota penagih utang dalam menagih utang kepada kreditur. If the provisions contained in Article 36 of Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees are not heeded, then the police who are authorized to process the course of the trip violate the unlawful act, provided that the fiduciary guarantee agreement is in accordance with the procedures of the law. In this study, using the type of normative legal research. Normative legal research is legal research that puts the law as a normative system building The results of this study indicate that the role of the Indonesian National Police in resolving fiduciary guarantee disputes, where in the case of the issuance of the National Police Chief Regulation Number 8 of 2011, this Perkap aims to carry out the execution of fiduciary guarantees in a safe, orderly, smooth, and accountable manner. This regulation provides security guarantees for every execution of fiduciary assets which is often an obstacle for finance companies that have fiduciary their financing contracts and want to confiscate their assets if they fail to pay. In this Regulation of the National Police Chief, it is stated that the finance company must submit an application for security of execution to the local police chief/Kapolda. The constraint of the Police in Handling Criminal Dispute Cases on Fiduciary Guarantees is that there are several obstacles faced by the Criminal Investigation Unit to overcome the practice of confiscation of motor vehicles. What is done by debt collectors is internally this is caused by the lack of personnel in the criminal investigation unit and the low quality of the personnel of the detective unit. Meanwhile, external factors are caused by the unclear status of debt collector members and there is no clear limit on the working mechanism of debt collectors in collecting creditors.
Apabila ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan fidusia tidak dipenuhi, maka polisi yang diberi wewenang untuk menyelenggarakan perjalanan itu, melakukan pelanggaran sepanjang kontrak jaminan wali amanat mengikuti prosedur hukum. Jenis penelitian hukum preskriptif digunakan dalam penelitian ini. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang mengkonstruksi hukum sebagai sistem normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan peran Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menyelesaikan sengketa fidusia dimana hak istimewa ini dimaksudkan untuk menegakkan kewajiban fidusia jika ditetapkan Kombes Polri Nomor 8 Tahun 2011. Maka dengan ini menjamin cara yang aman, tertib, lancar dan bertanggung jawab. Peraturan ini membebankan jaminan keamanan atas eksekusi aset amanah. Ini sering menjadi batu sandungan bagi perusahaan keuangan yang mempercayakan kontrak keuangan dan ingin kehilangan aset mereka jika gagal membayar. Peraturan Kapolri ini mengatur bahwa perusahaan pemberi pinjaman harus mengajukan permohonan jaminan penegakan hukum kepada Kapolda/Caporda setempat. Keterbatasan kepolisian dalam menangani sengketa pidana fidusia adalah Bareskrim menghadapi beberapa kendala dalam mengatasi praktik penyitaan kendaraan bermotor. Apa yang dilakukan penagih utang secara internal adalah karena kurangnya staf di departemen investigasi kriminal dan buruknya kualitas staf di kantor detektif. Sedangkan faktor eksternal disebabkan oleh ketidakjelasan situasi anggota penagih utang, dan tidak adanya batasan yang jelas mengenai mekanisme kerja anggota penagih utang dalam menagih utang kepada kreditur. If the provisions contained in Article 36 of Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees are not heeded, then the police who are authorized to process the course of the trip violate the unlawful act, provided that the fiduciary guarantee agreement is in accordance with the procedures of the law. In this study, using the type of normative legal research. Normative legal research is legal research that puts the law as a normative system building The results of this study indicate that the role of the Indonesian National Police in resolving fiduciary guarantee disputes, where in the case of the issuance of the National Police Chief Regulation Number 8 of 2011, this Perkap aims to carry out the execution of fiduciary guarantees in a safe, orderly, smooth, and accountable manner. This regulation provides security guarantees for every execution of fiduciary assets which is often an obstacle for finance companies that have fiduciary their financing contracts and want to confiscate their assets if they fail to pay. In this Regulation of the National Police Chief, it is stated that the finance company must submit an application for security of execution to the local police chief/Kapolda. The constraint of the Police in Handling Criminal Dispute Cases on Fiduciary Guarantees is that there are several obstacles faced by the Criminal Investigation Unit to overcome the practice of confiscation of motor vehicles. What is done by debt collectors is internally this is caused by the lack of personnel in the criminal investigation unit and the low quality of the personnel of the detective unit. Meanwhile, external factors are caused by the unclear status of debt collector members and there is no clear limit on the working mechanism of debt collectors in collecting creditors.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
