ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
KEJAHATAN PEMALSUAN DOKUMEN NEGARA
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Islam Kalimantan M A B Banjarmasin
Author
Huriyati, Sri
Subject
K Law (General)
Datestamp
2024-03-04 03:26:22
Abstract :
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap kedudukan dokumen negara ditinjau dari sistem hukum Indonesia dan untuk mengetahui bentuk sanksi pidana pemalsuan dokumen negara ditinjau dari sistem peradilan pidana Indonesia. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku. Hasil penelitian menunjukan Dokumen negara merupakan keseluruhan catatan pada suatu lembaga pemerintahan, baik yang berupa surat-surat, barang-barang cetakan tertulis maupun data atau bahan yang memiliki berbagai kegunaan. Dalam kehidupan manusia, terjadi peristiwa penting seperti kelahiran, pernikahan, kepindahan domisili, dan bahkan kematian. Seluruh peristiwa penting yang terjadi, perlu didaftarkan dan dibukukan dalam bentuk dokumen negara, sehingga Warga Negara yang berkepentingan mempunyai bukti yang autentik tentang peristiwa-peristiwa tersebut, dengan demikian maka kedudukan hukum seseorang menjadi tegas dan jelas. Dalam rangka memperoleh atau mendapatkan kepastian kedudukan hukum seseorang, perlu adanya bukti-bukti autentik yang sifat bukti itu dapat dipedomani untuk membuktikan tentang kedudukan hukumnya. Kejahatan dokumen negara yang tercantum dalam Bab XII yang mana diatur dalam Pasal 263 sampai Pasal 276 KUHP ini sering terjadi di lingkungan masyarakat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun. Berdasarkan Pasal 263 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP) mengamanatkan bahwa salah satu unsur dari tindak pidana adalah ?dapat menimbulkan kerugian. Menurut Pasal 263 KUHP, setiap orang dapat diancam dengan pidana jika perbuatannya tersebut menimbulkan potensi kerugian dikemudian hari. Ketentuan Pasal 263 KUHP merupakan upaya melindungi publica fides atau kepercayaan umum terhadap penerima data.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap kedudukan dokumen negara ditinjau dari sistem hukum Indonesia dan untuk mengetahui bentuk sanksi pidana pemalsuan dokumen negara ditinjau dari sistem peradilan pidana Indonesia. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku. Hasil penelitian menunjukan Dokumen negara merupakan keseluruhan catatan pada suatu lembaga pemerintahan, baik yang berupa surat-surat, barang-barang cetakan tertulis maupun data atau bahan yang memiliki berbagai kegunaan. Dalam kehidupan manusia, terjadi peristiwa penting seperti kelahiran, pernikahan, kepindahan domisili, dan bahkan kematian. Seluruh peristiwa penting yang terjadi, perlu didaftarkan dan dibukukan dalam bentuk dokumen negara, sehingga Warga Negara yang berkepentingan mempunyai bukti yang autentik tentang peristiwa-peristiwa tersebut, dengan demikian maka kedudukan hukum seseorang menjadi tegas dan jelas. Dalam rangka memperoleh atau mendapatkan kepastian kedudukan hukum seseorang, perlu adanya bukti-bukti autentik yang sifat bukti itu dapat dipedomani untuk membuktikan tentang kedudukan hukumnya. Kejahatan dokumen negara yang tercantum dalam Bab XII yang mana diatur dalam Pasal 263 sampai Pasal 276 KUHP ini sering terjadi di lingkungan masyarakat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun. Berdasarkan Pasal 263 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP) mengamanatkan bahwa salah satu unsur dari tindak pidana adalah ?dapat menimbulkan kerugian. Menurut Pasal 263 KUHP, setiap orang dapat diancam dengan pidana jika perbuatannya tersebut menimbulkan potensi kerugian dikemudian hari. Ketentuan Pasal 263 KUHP merupakan upaya melindungi publica fides atau kepercayaan umum terhadap penerima data.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
