ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERKAWINAN BEDA AGAMA
(Studi Putusan Nomor 12/Pdt.P/2022/PN Ptk)
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Islam Kalimantan M A B Banjarmasin
Author
Mahardika, Dwi Anom
Subject
K Law (General)
Datestamp
2024-03-16 03:14:13
Abstract :
Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Putusan Nomor 12/Pdt.P/2022/PN Ptk, dimana Hakim Pengadilan Negeri Pontianak memberi izin kepada para pemohon untuk mencatatkan perkawinan beda agama dikantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota Pontianak yang berdampak bahwa telah terjadinya perkawinan beda agama, putusan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Penelitian ini merupakan penelitian normatif, yang bersifat kualitatif, teknik pengumpulan dan pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research), studi ini dilakukan dengan jalan meneliti dokumen-dokumen yang ada, sedangkan Analisis Data dalam skripsi ini didasarkan pada metode penelitian deskriftif kualitatif. Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 12/Pdt.P/2022/PN Ptk Sepatutnya hakim tidak tergesa-gesa membuat penetapan yang mengesahkan perkawinan beda agama dengan hanya berpedoman pada Pasal 35 huruf a Undang-Undang Adminstrasi Kependudukan. Melainkan wajib mempertimbangkan juga perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Hakim juga seharusnya mempertimbangkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014 yang pada pokoknya menolak permohonan judicial review Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan serta menegaskan kembali larangan perkawinan beda agama karena perbuatan tersebut merupakan legalisasi dari perbuatan zina.
Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Putusan Nomor 12/Pdt.P/2022/PN Ptk, dimana Hakim Pengadilan Negeri Pontianak memberi izin kepada para pemohon untuk mencatatkan perkawinan beda agama dikantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota Pontianak yang berdampak bahwa telah terjadinya perkawinan beda agama, putusan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Penelitian ini merupakan penelitian normatif, yang bersifat kualitatif, teknik pengumpulan dan pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research), studi ini dilakukan dengan jalan meneliti dokumen-dokumen yang ada, sedangkan Analisis Data dalam skripsi ini didasarkan pada metode penelitian deskriftif kualitatif. Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 12/Pdt.P/2022/PN Ptk Sepatutnya hakim tidak tergesa-gesa membuat penetapan yang mengesahkan perkawinan beda agama dengan hanya berpedoman pada Pasal 35 huruf a Undang-Undang Adminstrasi Kependudukan. Melainkan wajib mempertimbangkan juga perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Hakim juga seharusnya mempertimbangkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014 yang pada pokoknya menolak permohonan judicial review Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan serta menegaskan kembali larangan perkawinan beda agama karena perbuatan tersebut merupakan legalisasi dari perbuatan zina.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
