ANALISIS YURIDIS TERHADAP KOMPETENSI RELATIF PENGADILAN
(Studi Kasus Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Sby)
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Islam Kalimantan M A B Banjarmasin
Author
Wijayanto, Muhammad
Subject
K Law (General)
Datestamp
2024-03-16 03:15:29
Abstract :
Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Sby, dimana Hakim Pengadilan Negeri Surabaya Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan / dikeluarkan dari tahanan. Penelitian ini merupakan penelitian normatif, yang bersifat kualitatif, teknik pengumpulan dan pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research), sedangkan Analisis Data dalam skripsi ini didasarkan pada metode penelitian deskriftif kualitatif. Kewenangan pengadilan berdasarkan konsep hukum acara Landasan menentukan kewenangan mengadili setiap Pengadilan Negeri ditinjau dari segi kompetensi relatif, diatur di dalam bagian Kedua Bab X yang terdiri dari Pasal 84, 85, dan Pasal 86 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Kewenangan Pengadilan Negeri Kepanjen karena tempat kejadian perkara (Locus delicti) berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen sebagaimana ketentuan pada pasal 84 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), namun dalam pelaksanaannya perkara Nomor 13/Pid.B/2023/PN Sby justru dilakukan pemeriksaan perkaranya di Pengadilan Negeri Surabaya, sehingga bertentangan dengan ketentuan dalam pasal 84 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang secara yuridis mengatur tentang kompetensi relatif yang mana Pengadilan dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara berdasarkan wilayah hukumnya.]
Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Sby, dimana Hakim Pengadilan Negeri Surabaya Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan / dikeluarkan dari tahanan. Penelitian ini merupakan penelitian normatif, yang bersifat kualitatif, teknik pengumpulan dan pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research), sedangkan Analisis Data dalam skripsi ini didasarkan pada metode penelitian deskriftif kualitatif. Kewenangan pengadilan berdasarkan konsep hukum acara Landasan menentukan kewenangan mengadili setiap Pengadilan Negeri ditinjau dari segi kompetensi relatif, diatur di dalam bagian Kedua Bab X yang terdiri dari Pasal 84, 85, dan Pasal 86 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Kewenangan Pengadilan Negeri Kepanjen karena tempat kejadian perkara (Locus delicti) berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen sebagaimana ketentuan pada pasal 84 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), namun dalam pelaksanaannya perkara Nomor 13/Pid.B/2023/PN Sby justru dilakukan pemeriksaan perkaranya di Pengadilan Negeri Surabaya, sehingga bertentangan dengan ketentuan dalam pasal 84 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang secara yuridis mengatur tentang kompetensi relatif yang mana Pengadilan dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara berdasarkan wilayah hukumnya.]
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
