ANALISIS YURIDIS TENTANG KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM PEMBAGIAN HARTA WARIS MENURUT SISTEM HUKUM PERDATA DI INDONESIA
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Islam Kalimantan M A B Banjarmasin
Author
Hesa, Mubarak Kusuma
Subject
K Law (General)
Datestamp
2020-11-25 04:12:48
Abstract :
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana hak waris yang berlaku bagi anak angkat terhadap harta orang tua angkatnya dan bagaimanakah sistem pembagian warisan terhadap anak angkat. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, maka dapat disimpulkan: Dalam hal terjadinya hak mewaris terhadap anak angkat terjadi karena pengaruh pluralisme hukum dalam bidang keperdataan yang berlaku di Indonesia. Dalam sistem Hukum Adat, anak angkat diberikan hak yang sama seperti anak kandung tetapi ada pula yang memberikan hak terhadap anak angkat dengan bagian yang berbeda. Salah satu dasar hukum yang dijadikan pegangan adalah adanya Yurisprudensi dari putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dalam Hak waris menurut BW (Burgelijk Wetboek), didalam UU ini tidak mengatur tentang hak waris anak angkat akan tetapi hanya memuat hak-hak tiap-tiap ahli waris atas bagian tertentu dari harta yang ditinggalkan dengan memakai istilah Legitieme portie. Pengaturan tentang Hukum Waris yang berlaku di Indonesia sampai saat ini berlaku 3 Sistem Hukum, yaitu Waris menurut Hukum Adat, Waris menurut Hukum Islam dan Waris menurut BW (Burgelijk Wetboek) yang pemberlakuannya didasarkan pada pilihan hukum dari masyarakat. Pengaturan waris menurut hukum adat mengacu pada sistem yang berlaku pada masing-masing masyarakat adat, Pengaturan waris menurut Hukum Islam mengacu pada Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang pembagian warisan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pengaturan waris dalam Hukum Perdata menuruti pengaturan dalam BW (Burgelijk Wetboek). This research was conducted with the aim of knowing how the inheritance rights that apply to adopted children to the assets of their adoptive parents and what is the inheritance distribution system for adopted children. By using normative juridical research methods, it can be concluded: In the event that the right to inherit from adopted children occurs due to the influence of legal pluralism in the civil sector prevailing in Indonesia. In the customary law system, adopted children are given the same rights as biological children, but there are also those who give adopted children with different parts. One of the legal bases that is used as a reference is the existence of jurisprudence from the decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia. In the Islamic legal system, adoption does not carry legal consequences in terms of blood relations and inheritance relations with adoptive parents. In inheritance rights according to BW (Burgelijk Wetboek), this Law does not regulate the inheritance rights of adopted children but contains the rights of each heir to a certain part of the inheritance using the term Legitieme portie. Regulations regarding the Law of Inheritance in effect in Indonesia to date apply 3 legal systems, namely Inheritance according to Customary Law, Inheritance according to Islamic Law and Inheritance according to BW (Burgelijk Wetboek) whose enforcement is based on the choice of law from the community. The arrangement of inheritance according to customary law refers to the system that applies to each indigenous community, the arrangement of inheritance according to Islamic Law refers to the Compilation of Islamic Law which regulates the distribution of inheritance according to the Islamic Law Compilation (KHI), inheritance arrangements in Civil Law comply with the arrangements in BW ( Burgelijk Wetboek).
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana hak waris yang berlaku bagi anak angkat terhadap harta orang tua angkatnya dan bagaimanakah sistem pembagian warisan terhadap anak angkat. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, maka dapat disimpulkan: Dalam hal terjadinya hak mewaris terhadap anak angkat terjadi karena pengaruh pluralisme hukum dalam bidang keperdataan yang berlaku di Indonesia. Dalam sistem Hukum Adat, anak angkat diberikan hak yang sama seperti anak kandung tetapi ada pula yang memberikan hak terhadap anak angkat dengan bagian yang berbeda. Salah satu dasar hukum yang dijadikan pegangan adalah adanya Yurisprudensi dari putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dalam Hak waris menurut BW (Burgelijk Wetboek), didalam UU ini tidak mengatur tentang hak waris anak angkat akan tetapi hanya memuat hak-hak tiap-tiap ahli waris atas bagian tertentu dari harta yang ditinggalkan dengan memakai istilah Legitieme portie. Pengaturan tentang Hukum Waris yang berlaku di Indonesia sampai saat ini berlaku 3 Sistem Hukum, yaitu Waris menurut Hukum Adat, Waris menurut Hukum Islam dan Waris menurut BW (Burgelijk Wetboek) yang pemberlakuannya didasarkan pada pilihan hukum dari masyarakat. Pengaturan waris menurut hukum adat mengacu pada sistem yang berlaku pada masing-masing masyarakat adat, Pengaturan waris menurut Hukum Islam mengacu pada Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang pembagian warisan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pengaturan waris dalam Hukum Perdata menuruti pengaturan dalam BW (Burgelijk Wetboek). This research was conducted with the aim of knowing how the inheritance rights that apply to adopted children to the assets of their adoptive parents and what is the inheritance distribution system for adopted children. By using normative juridical research methods, it can be concluded: In the event that the right to inherit from adopted children occurs due to the influence of legal pluralism in the civil sector prevailing in Indonesia. In the customary law system, adopted children are given the same rights as biological children, but there are also those who give adopted children with different parts. One of the legal bases that is used as a reference is the existence of jurisprudence from the decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia. In the Islamic legal system, adoption does not carry legal consequences in terms of blood relations and inheritance relations with adoptive parents. In inheritance rights according to BW (Burgelijk Wetboek), this Law does not regulate the inheritance rights of adopted children but contains the rights of each heir to a certain part of the inheritance using the term Legitieme portie. Regulations regarding the Law of Inheritance in effect in Indonesia to date apply 3 legal systems, namely Inheritance according to Customary Law, Inheritance according to Islamic Law and Inheritance according to BW (Burgelijk Wetboek) whose enforcement is based on the choice of law from the community. The arrangement of inheritance according to customary law refers to the system that applies to each indigenous community, the arrangement of inheritance according to Islamic Law refers to the Compilation of Islamic Law which regulates the distribution of inheritance according to the Islamic Law Compilation (KHI), inheritance arrangements in Civil Law comply with the arrangements in BW ( Burgelijk Wetboek).
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
