IMPLEMENTASI SISTEM ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) DALAM PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TAPIN
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Islam Kalimantan M A B Banjarmasin
Author
Amrullah, Muhammad Maulana
Subject
H Social Sciences (General)
Datestamp
2026-09-07 02:14:22
Abstract :
Abstrak\r\nTransformasi digital dalam pelayanan publik mendorong penerapan sistem Online Single Submission (OSS) sebagai instrumen perizinan berusaha yang dirancang menyederhanakan birokrasi dan meningkatkan transparansi. Meskipun dirumuskan secara nasional, pelaksanaannya di daerah kerap menghadapi kendala kontekstual yang beragam. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi OSS dalam pelayanan perizinan berusaha di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Tapin, menggunakan kerangka teori implementasi kebijakan George C. Edward III yang mencakup komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Pendekatan kualitatif deskriptif diterapkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi terhadap aparatur DPMPTSP serta pelaku usaha setempat. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa sosialisasi kebijakan telah dilaksanakan rutin, tetapi pemahaman pelaku usaha masih terbatas akibat rendahnya literasi digital. Kompetensi aparatur tergolong memadai, namun terkendala keterbatasan jaringan internet dan sarana operasional lapangan. Disposisi pelaksana menunjukkan komitmen tinggi, sementara struktur birokrasi telah menyesuaikan diri meskipun sinkronisasi antarinstansi teknis belum optimal. Penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan digitalisasi layanan perizinan dipengaruhi oleh kesiapan sosial, infrastruktur, dan kelembagaan secara simultan, sehingga memberikan kontribusi teoretis bagi kajian implementasi kebijakan digital sekaligus masukan praktis bagi penguatan pelayanan publik berbasis teknologi di daerah.\r\n\r\nKata Kunci: Implementasi kebijakan, Online Single Submission, literasi digital.\r\n\r\nAbstract\r\nDigital transformation in public services has driven the adoption of the Online Single Submission (OSS) system as a business licensing instrument intended to simplify bureaucracy and strengthen transparency. Although formulated nationally, its local implementation frequently encounters diverse contextual constraints. This study analyzes OSS implementation in business licensing services at the Investment and One-Stop Integrated Services Office (DPMPTSP) of Tapin Regency, using George C. Edward III\'s policy implementation framework encompassing communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. A descriptive qualitative approach was applied through in-depth interviews, participatory observation, and documentation studies involving DPMPTSP officials and local business actors. The findings reveal that policy socialization has been conducted regularly, yet business actors\' understanding remains limited due to low digital literacy. Officials\' competence is relatively adequate but constrained by unstable internet connectivity and limited field facilities. Officials demonstrate strong commitment, while the bureaucratic structure has adapted accordingly, although coordination among technical agencies remains suboptimal. This study confirms that licensing service digitalization success depends simultaneously on social readiness, infrastructure, and institutional capacity, contributing theoretically to digital policy implementation studies and offering practical insights for strengthening technology-based public services.\r\n\r\nKeywords: Policy implementation, Online Single Submission, digital literacy.
Abstrak\r\nTransformasi digital dalam pelayanan publik mendorong penerapan sistem Online Single Submission (OSS) sebagai instrumen perizinan berusaha yang dirancang menyederhanakan birokrasi dan meningkatkan transparansi. Meskipun dirumuskan secara nasional, pelaksanaannya di daerah kerap menghadapi kendala kontekstual yang beragam. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi OSS dalam pelayanan perizinan berusaha di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Tapin, menggunakan kerangka teori implementasi kebijakan George C. Edward III yang mencakup komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Pendekatan kualitatif deskriptif diterapkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi terhadap aparatur DPMPTSP serta pelaku usaha setempat. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa sosialisasi kebijakan telah dilaksanakan rutin, tetapi pemahaman pelaku usaha masih terbatas akibat rendahnya literasi digital. Kompetensi aparatur tergolong memadai, namun terkendala keterbatasan jaringan internet dan sarana operasional lapangan. Disposisi pelaksana menunjukkan komitmen tinggi, sementara struktur birokrasi telah menyesuaikan diri meskipun sinkronisasi antarinstansi teknis belum optimal. Penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan digitalisasi layanan perizinan dipengaruhi oleh kesiapan sosial, infrastruktur, dan kelembagaan secara simultan, sehingga memberikan kontribusi teoretis bagi kajian implementasi kebijakan digital sekaligus masukan praktis bagi penguatan pelayanan publik berbasis teknologi di daerah.\r\n\r\nKata Kunci: Implementasi kebijakan, Online Single Submission, literasi digital.\r\n\r\nAbstract\r\nDigital transformation in public services has driven the adoption of the Online Single Submission (OSS) system as a business licensing instrument intended to simplify bureaucracy and strengthen transparency. Although formulated nationally, its local implementation frequently encounters diverse contextual constraints. This study analyzes OSS implementation in business licensing services at the Investment and One-Stop Integrated Services Office (DPMPTSP) of Tapin Regency, using George C. Edward III\'s policy implementation framework encompassing communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. A descriptive qualitative approach was applied through in-depth interviews, participatory observation, and documentation studies involving DPMPTSP officials and local business actors. The findings reveal that policy socialization has been conducted regularly, yet business actors\' understanding remains limited due to low digital literacy. Officials\' competence is relatively adequate but constrained by unstable internet connectivity and limited field facilities. Officials demonstrate strong commitment, while the bureaucratic structure has adapted accordingly, although coordination among technical agencies remains suboptimal. This study confirms that licensing service digitalization success depends simultaneously on social readiness, infrastructure, and institutional capacity, contributing theoretically to digital policy implementation studies and offering practical insights for strengthening technology-based public services.\r\n\r\nKeywords: Policy implementation, Online Single Submission, digital literacy.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
