URGENSI PERAN INTELKAM PADA PENERBITAN SURAT KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN (SKCK) DALAM PEMILIHAN LEGISLATIF BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2011 TENTANG INTELIJEN NEGARA
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Islam Kalimantan M A B Banjarmasin
Author
SUTIKNO, DENY
Subject
K Law (General)
Datestamp
2021-06-07 04:41:05
Abstract :
Terkait dengan pembuatan SKCK dapat dikatakan polisi melakukan upaya pencegahan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat, dengan cara memberikan keterangan atau verifikasi kepada masyarakat umum dalam rangka proses konfirmasi kebenaran identitas dan catatan kriminal seseorang. SKCK tidak diberikan kepada warga negara yang masih memiliki permasalahan hukum yang belum terselesaikan. Persoalannya kemudian SKCK juga diberlakukan pada saat pemilu legislative. Terlebih Mahkamah Agung membolehkan eks koruptor menjadi calon anggota legislatif, baik tingkat daerah maupun pusat, di pemilihan umum 2019Atas dasar itu, peran Intelkam dalam pembuatan SKCK sangat penting, mengingat Mengumpulkan dan mengolah data serta menyajikan informasi dan dokumentasi kegiatan Ditintelkam. Berdasarkan permasalahan yang diajukan maka fokus penelitian ini untuk: 1) Aturan penerbitan SKCK untuk pemilihan legislatif. 2) Urgensi Peran Intelkam Pada Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Dalam Pemilihan Legislatif Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yang bersifat deskriptif analitis, dimaksudkan untuk menggambarkan fakta berupa data realita lapangan dan analisis dengan menggunakan bahan primer, tersier dan sekunder yang ada diperpustakaan. Dan penulis menganalisis dan memaparkan mengenai objek penelitian dengan memaparkan situasi masalah untuk memperoleh gambaran situasi dan keadaan, yang kemudian kemudian dianalisis untuk menghasilkan beberapa kesimpulan mengenai permasalahan yang dikaji.
Terkait dengan pembuatan SKCK dapat dikatakan polisi melakukan upaya pencegahan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat, dengan cara memberikan keterangan atau verifikasi kepada masyarakat umum dalam rangka proses konfirmasi kebenaran identitas dan catatan kriminal seseorang. SKCK tidak diberikan kepada warga negara yang masih memiliki permasalahan hukum yang belum terselesaikan. Persoalannya kemudian SKCK juga diberlakukan pada saat pemilu legislative. Terlebih Mahkamah Agung membolehkan eks koruptor menjadi calon anggota legislatif, baik tingkat daerah maupun pusat, di pemilihan umum 2019Atas dasar itu, peran Intelkam dalam pembuatan SKCK sangat penting, mengingat Mengumpulkan dan mengolah data serta menyajikan informasi dan dokumentasi kegiatan Ditintelkam. Berdasarkan permasalahan yang diajukan maka fokus penelitian ini untuk: 1) Aturan penerbitan SKCK untuk pemilihan legislatif. 2) Urgensi Peran Intelkam Pada Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Dalam Pemilihan Legislatif Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yang bersifat deskriptif analitis, dimaksudkan untuk menggambarkan fakta berupa data realita lapangan dan analisis dengan menggunakan bahan primer, tersier dan sekunder yang ada diperpustakaan. Dan penulis menganalisis dan memaparkan mengenai objek penelitian dengan memaparkan situasi masalah untuk memperoleh gambaran situasi dan keadaan, yang kemudian kemudian dianalisis untuk menghasilkan beberapa kesimpulan mengenai permasalahan yang dikaji.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
