ANALISA TINDAK PIDANA PORNOGRAFI MELALUI MEDIA SOSIAL BERDASARKAN
PASAL 27 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 PERUBAHAN ATAS
UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI
ELEKTRONIK
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Islam Kalimantan M A B Banjarmasin
Author
Maulana, Jimmy
Subject
K Law (General)
Datestamp
2021-05-24 03:56:25
Abstract :
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tindak pidana pornografi melalui media sosial berdasaran Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. Atau penelitian kepustakaan (Library Research), yaitu mencari data melalui literatur-literatur yang sudah ada sekaligus dapat diambil kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan-permasalahan yang telah dirumuskan. Hasil penelitian pornografi melaui media sosial berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 juncto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pornografi adalah sebuah tindak pidana terhadap nilai-nilai kesusilaan atau kesopanan yang hidup di masyarakat dengan menggunakan sarana komputer untuk melakukan perbuatannya, dengan cara mendistribusikan dan/atau, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan dengan sengaja dan tanpa hak. Analisa tindak pidana di dalam Pasal 27 Ayat (1) tidak memenuhi prinsip lex certa dan lex stripta yaitu rumusan tindak pidana harus jelas ?memuat unsur-unsur baik perbuatan, keadaan maupun akibat? dan rumusan tindak pidana itu haruslah ketat, tidak bersifat karet dan tidak multitafsir. Ketidakjelasan unsur perbuatan, keadaan dan akibat serta terbukanya tafsir, bisa dilihat dari unsur Pasal 27 Ayat (1) yang tidak ada memuat di ketentuan umum dan dipenjelasan pasal demi pasal apa yang dimaksud dengan Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, Tidak jelas mana yang menjadi bagian inti (bestanddeel), apakah ?mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya? dan Frasa ?Kesusilaan? dalam Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengeneralisir bentuk-bentuk Delik Kesusilaan yang dikenal dalam Bab XIV KUHP yakni kejahatan terhadap kesusilaan. This research aims to determine the crime of pornography through social media based on law number 19 of 2016 amandements of Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. This research uses a type of normative method or library research, which is looking for data through existing literature and conclusions can be drawn as an answer to the problems that have been formulated. The results of this research, pornography through social media based on Article 27 Verse (1) Law of The Republic Indonesia Number 19 of 2016 Juncto Law Number 11 of 2008 Concerning Information and Electronic Transactions, pornography is a criminal act against the values of decency or courtesy that lives in society using computers to carry out its actions, by distributing and/or, transmitting and/or making the access to electronic information and/or electronic documents that have the content of violting immoral and without rights contains elements of both actions, conditions and consuquenses and the formulation of actions the punishment must be strict, not rubbery and not multiple interpretations. The unclear elements of actions, conditions and consequenses as well as open interpretations can be seen from the elements of article 27 paragraph (1) which do not exist in general provisions and it is explained that article by article is meant by electronic documents which have contents that violate decency, it is not clear which ones are be a core part (bestanddeel), whether to distribute, transmit, and/or make accessible and the pharse morality in the law on information and electronic transaction generalize the forms of moral offenses known in chapter XIV of the criminal code, namely crimes against decency.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tindak pidana pornografi melalui media sosial berdasaran Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. Atau penelitian kepustakaan (Library Research), yaitu mencari data melalui literatur-literatur yang sudah ada sekaligus dapat diambil kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan-permasalahan yang telah dirumuskan. Hasil penelitian pornografi melaui media sosial berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 juncto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pornografi adalah sebuah tindak pidana terhadap nilai-nilai kesusilaan atau kesopanan yang hidup di masyarakat dengan menggunakan sarana komputer untuk melakukan perbuatannya, dengan cara mendistribusikan dan/atau, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan dengan sengaja dan tanpa hak. Analisa tindak pidana di dalam Pasal 27 Ayat (1) tidak memenuhi prinsip lex certa dan lex stripta yaitu rumusan tindak pidana harus jelas ?memuat unsur-unsur baik perbuatan, keadaan maupun akibat? dan rumusan tindak pidana itu haruslah ketat, tidak bersifat karet dan tidak multitafsir. Ketidakjelasan unsur perbuatan, keadaan dan akibat serta terbukanya tafsir, bisa dilihat dari unsur Pasal 27 Ayat (1) yang tidak ada memuat di ketentuan umum dan dipenjelasan pasal demi pasal apa yang dimaksud dengan Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, Tidak jelas mana yang menjadi bagian inti (bestanddeel), apakah ?mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya? dan Frasa ?Kesusilaan? dalam Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengeneralisir bentuk-bentuk Delik Kesusilaan yang dikenal dalam Bab XIV KUHP yakni kejahatan terhadap kesusilaan. This research aims to determine the crime of pornography through social media based on law number 19 of 2016 amandements of Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. This research uses a type of normative method or library research, which is looking for data through existing literature and conclusions can be drawn as an answer to the problems that have been formulated. The results of this research, pornography through social media based on Article 27 Verse (1) Law of The Republic Indonesia Number 19 of 2016 Juncto Law Number 11 of 2008 Concerning Information and Electronic Transactions, pornography is a criminal act against the values of decency or courtesy that lives in society using computers to carry out its actions, by distributing and/or, transmitting and/or making the access to electronic information and/or electronic documents that have the content of violting immoral and without rights contains elements of both actions, conditions and consuquenses and the formulation of actions the punishment must be strict, not rubbery and not multiple interpretations. The unclear elements of actions, conditions and consequenses as well as open interpretations can be seen from the elements of article 27 paragraph (1) which do not exist in general provisions and it is explained that article by article is meant by electronic documents which have contents that violate decency, it is not clear which ones are be a core part (bestanddeel), whether to distribute, transmit, and/or make accessible and the pharse morality in the law on information and electronic transaction generalize the forms of moral offenses known in chapter XIV of the criminal code, namely crimes against decency.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
