DETAIL DOCUMENT
TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP KONSUMEN AKIBAT IKLAN YANG TIDAK BENAR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
Total View This Week0
Institusion
Universitas Islam Kalimantan M A B Banjarmasin
Author
Anggiliany, Shintia
Subject
K Law (General) 
Datestamp
2021-05-24 02:44:44 
Abstract :
Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dapatkah pelaku usaha bertanggung jawab atas iklan yang tidak benar dan adakah sanksi jika melanggarnya. Dalam hal tersebut, penelitian memfokuskan dua rumusan masalah, yaitu bagaimana ketentuan-ketentuan pemberian informasi atas produk oleh pelaku usaha yang diatur dalam undang-undang perlindungan konsumen dan bagaimana tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen akibat iklan yang tidak benar. Penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penegak hukum merupakan jalan terakhir, telah diatur dalam Pasal 9 ayat (1) UUPK bahwa pelaku usaha dilarang mengiklankan, suatu barang atau jasa secara tidak benar. Jika pelaku usaha melanggar ketentuan-ketentuan tersebut, maka ancaman yang didapat yaitu dipidana dengan pidana penjara selama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) Pasal 62 ayat (1) UUPK. This research aims to answer whether business actors are responsible for false advertisements and are there any sanctions for violating them. In this regard, the research focuses on two problem formulations, namely how the provisions for providing information on products by business actors are regulated in the consumer protection law and what are the responsibilities of business actors to consumers due to incorrect advertisements. The research used in this research is normative legal research. Law enforcers are a last resort, it has been regulated in Article 9 paragraph (1) of the UUPK that business actors are prohibited from advertising, an item or service incorrectly. If the business actor violates these provisions, then the threat they receive is that they will be punished with imprisonment for 5 years or a maximum fine of Rp. 2,000,000,000.00 (two billion rupiah) Article 62 paragraph (1) UUPK. 
Institution Info

Universitas Islam Kalimantan M A B Banjarmasin