DETAIL DOCUMENT
TANGGUNG JAWAB HUKUM TENTANG KEBERADAAN PELACURAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU NOMOR 6 TAHUN 2002 TENTANG PEMBERANTASAN PELACURAN
Total View This Week0
Institusion
Universitas Islam Kalimantan M A B Banjarmasin
Author
ASIKIN, MUHAMMAD RAMA AULIA
Subject
K Law (General) 
Datestamp
2021-05-24 04:16:27 
Abstract :
Skripsi ini berjudul ?Tanggung Jawab Hukum Tentang Keberadaan Pelacuran Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Pelacuran?. Yang dalam penulisannya menggunakan metode penelitian yang bersifat normatif, dengan menggunakan pendekatan undang-undang. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : (1) Bagaimana ketentuan hukum tentang keberadaan pelacuran berdasarkan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Pelacuran ?, (2) Bagaimana tanggung jawab hukum terhadap pelaku pelacuran berdasarkan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Pelacuran ?. Dari penelitin hukum yang telah dilakukan dengan menggunakan peneitian yang disebutkan diatas dapat disimpulkan bahwa, pada rumusan masalah yang pertama mengenai tindak pidana pelacuran, namum penyebabnya selain karena masalah sosial ekonomi tetapi juga lebih dari pengaruh lingkungan keluarga dan pergaulan. Sedangkan pada rumusan masalah yang kedua akan membahas studi kasus tanggung jawab hukum bagi pelaku Pelacuran. This thesis entitled "Legal Responsibility Regarding the Existence of Prostitution Based on the Regional Regulation of the City of Banjarbaru Number 6 of 2002 concerning the Eradication of Prostitution". Which in writing uses a normative research method, using a statutory approach. The formulation of the problems in this study are: (1) What are the legal provisions regarding the existence of prostitution based on the Regional Regulation of the City of Banjarbaru Number 6 of 2002 concerning the Eradication of Prostitution? Eradication of Prostitution? From the legal research that has been carried out using the research mentioned above, it can be concluded that, in the formulation of the first problem regarding the crime of prostitution, the cause is not only due to socio-economic problems but also more from the influence of the family and social environment. Meanwhile, the second problem formulation will discuss a case study of legal responsibility for prostitutes. 
Institution Info

Universitas Islam Kalimantan M A B Banjarmasin