ANALISIS TERHADAP KEDUDUKAN PIDANA KORUPSI DALAM
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INDONESIA
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Islam Kalimantan M A B Banjarmasin
Author
Zulfikrie, Ahmad
Subject
K Law (General)
Datestamp
2021-06-25 03:07:59
Abstract :
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan pidana korupsi di Indonesia serta untuk mengetahui kedudukan tindak pidana korupsi dalam perspektif hukum pidana Indonesia. Peneltian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif; suatu penelitian yang berdasarkan pada penelitian kepustakaan. Metode penelitian hukum normatif, dilakukan untuk menggali asas asas, norma, teori dan pendapat hukum yang relevan dengan masalah penelitian melalui inventarisasi dan mempelajari bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tertier. Indonesia memiliki dua jenis hukum pidana yakni hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Hukum pidana umum adalah hukum pidana yang dengan sengaja telah dibentuk untuk diberlakukan bagi setiap orang pada umumnya, sedangkan hukum pidana khusus adalah hukum pidana yang dengan sengaja telah dibentuk untuk diberlakukan bagi orang-orang tertentu saja. Korupsi merupakan hukum pidana khusus. Untuk melakukan pemberantasan korupsi dibentuklah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002. Pembentukan KPK pada prinsipnya adalah akibat ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga konvensional yang ada seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Hal ini terlihat dalam salah satu konsideran dibentuknya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 yang mengatakan bahwa lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi. This study aims to determine the regulation of corruption in Indonesia and to determine the position of corruption in the perspective of Indonesian criminal law. This research uses a normative juridical approach; a research based on library research. The normative legal research method is carried out to explore legal principles, norms, theories and opinions that are relevant to the research problem through an inventory and study of primary, secondary, and tertiary legal materials. Indonesia has two types of criminal law, namely general criminal law and special criminal law. General criminal law is a criminal law that has been intentionally established to apply to everyone in general, while special criminal law is a criminal law that has been intentionally formed to apply to certain people only. Corruption is a special criminal law. To eradicate corruption, the Corruption Eradication Commission (KPK) was formed based on Law Number 30 of 2002. The establishment of the KPK was principally the result of public distrust of existing conventional institutions such as the police, prosecutors and courts in eradicating corruption. This can be seen in one of the preambles for the establishment of Law Number 30 of 2002 which states that government institutions that handle corruption cases have not functioned effectively and efficiently in eradicating corruption.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan pidana korupsi di Indonesia serta untuk mengetahui kedudukan tindak pidana korupsi dalam perspektif hukum pidana Indonesia. Peneltian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif; suatu penelitian yang berdasarkan pada penelitian kepustakaan. Metode penelitian hukum normatif, dilakukan untuk menggali asas asas, norma, teori dan pendapat hukum yang relevan dengan masalah penelitian melalui inventarisasi dan mempelajari bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tertier. Indonesia memiliki dua jenis hukum pidana yakni hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Hukum pidana umum adalah hukum pidana yang dengan sengaja telah dibentuk untuk diberlakukan bagi setiap orang pada umumnya, sedangkan hukum pidana khusus adalah hukum pidana yang dengan sengaja telah dibentuk untuk diberlakukan bagi orang-orang tertentu saja. Korupsi merupakan hukum pidana khusus. Untuk melakukan pemberantasan korupsi dibentuklah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002. Pembentukan KPK pada prinsipnya adalah akibat ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga konvensional yang ada seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Hal ini terlihat dalam salah satu konsideran dibentuknya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 yang mengatakan bahwa lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi. This study aims to determine the regulation of corruption in Indonesia and to determine the position of corruption in the perspective of Indonesian criminal law. This research uses a normative juridical approach; a research based on library research. The normative legal research method is carried out to explore legal principles, norms, theories and opinions that are relevant to the research problem through an inventory and study of primary, secondary, and tertiary legal materials. Indonesia has two types of criminal law, namely general criminal law and special criminal law. General criminal law is a criminal law that has been intentionally established to apply to everyone in general, while special criminal law is a criminal law that has been intentionally formed to apply to certain people only. Corruption is a special criminal law. To eradicate corruption, the Corruption Eradication Commission (KPK) was formed based on Law Number 30 of 2002. The establishment of the KPK was principally the result of public distrust of existing conventional institutions such as the police, prosecutors and courts in eradicating corruption. This can be seen in one of the preambles for the establishment of Law Number 30 of 2002 which states that government institutions that handle corruption cases have not functioned effectively and efficiently in eradicating corruption.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
