ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT INDONESIA
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Islam Kalimantan M A B Banjarmasin
Author
Maulana, Irhash
Subject
K Law (General)
Datestamp
2021-07-02 03:32:14
Abstract :
Hak Ulayat merupakan seperangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat, yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam wilayahnya. Hak Ulayat merupakan pendukung utama penghidupan dan kehidupan masyarakat yang bersangkutan sepanjang masa. Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan kedudukan hak ulayat masyarakat hukum adat di Indonesia dan konsep perlindungan hukum pemegang hak ulayat masyarakat hukum adat. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yakni meneliti peraturan perundangan dan buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, menggunakan metode penelitian kualitatif, suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertertulis. Hak ulayat sebagai istilah teknis yuridis adalah hak yang melekat sebagai kompetensi khas pada masyarakat hukum adat, berupa wewenang/kekuasaan mengurus dan mengatur tanah seisinya dengan daya laku ke dalam maupun ke luar. Kemajuan terpenting dari pengakuan hak ulayat dalam Konstitusi di Indonesia ditemukan dalam UUD NRI Tahun 1945. Pasal 18B ayat 1 dan ayat 2 UUD NRI Tahun 1945. Kedudukan hak ulayat dalam UUPA ditentukan dalam Pasal 3 yaitu Dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada. Ketentuan tentang perlindungan hukum terhadap hak?hak masyarakat hukum adat atas tanah dan sumber daya alam di Indonesia, sangat terkait dengan ketentuan Pasal 18 B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Ketentuan tersebut memberikan posisi konstitusional bagi masyarakat hukum adat dalam hubungannya dengan negara dan landasan konstitusional bagi penyelenggara negara, bagaimana seharusnya masyarakat hukum adat diperlakukan. Penegasan terhadap perlindungan hukum hak-hak kolektif masyarakat Adat atas tanah ulayatnya lebih jelas diatur dalam Deklarasi PBB tentang pengakuan dan perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat. Customary rights is a series of authorities and obligations of a customary law community, which relates to land located within its territory. Ulayat rights are the main support for the livelihoods and lives of the people concerned throughout the ages. This study aims to describe the position of customary rights of indigenous peoples in Indonesia and the concept of legal protection for holders of customary rights of indigenous peoples. This research is a normative legal research that examines legislation and books related to research problems, using qualitative research methods, a research procedure that produces descriptive data in the form of written words. Ulayat rights as a technical juridical term are rights that are inherent as special competencies in customary law communities, in the form of authority/power to manage and regulate the land in its contents with internal and external marketability. The most important progress in recognizing ulayat rights in the Constitution in Indonesia is found in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Article 18B paragraph 1 and paragraph 2 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The position of ulayat rights in the UUPA is determined in Article 3, namely By considering the provisions in Articles 1 and 2 the implementation of ulayat rights and similar rights of customary law communities, as long as in reality they still exist. The provisions on legal protection of the rights of indigenous peoples to land and natural resources in Indonesia are closely related to the provisions of Article 18 B paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. These provisions provide a constitutional position for indigenous peoples in relation to the state and constitutional basis for state administrators, how should customary law communities be treated. The affirmation of the legal protection of the collective rights of Indigenous Peoples over their customary lands is more clearly regulated in the United Nations Declaration on the recognition and protection of the Rights of Indigenous Peoples.
Hak Ulayat merupakan seperangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat, yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam wilayahnya. Hak Ulayat merupakan pendukung utama penghidupan dan kehidupan masyarakat yang bersangkutan sepanjang masa. Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan kedudukan hak ulayat masyarakat hukum adat di Indonesia dan konsep perlindungan hukum pemegang hak ulayat masyarakat hukum adat. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yakni meneliti peraturan perundangan dan buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, menggunakan metode penelitian kualitatif, suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertertulis. Hak ulayat sebagai istilah teknis yuridis adalah hak yang melekat sebagai kompetensi khas pada masyarakat hukum adat, berupa wewenang/kekuasaan mengurus dan mengatur tanah seisinya dengan daya laku ke dalam maupun ke luar. Kemajuan terpenting dari pengakuan hak ulayat dalam Konstitusi di Indonesia ditemukan dalam UUD NRI Tahun 1945. Pasal 18B ayat 1 dan ayat 2 UUD NRI Tahun 1945. Kedudukan hak ulayat dalam UUPA ditentukan dalam Pasal 3 yaitu Dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada. Ketentuan tentang perlindungan hukum terhadap hak?hak masyarakat hukum adat atas tanah dan sumber daya alam di Indonesia, sangat terkait dengan ketentuan Pasal 18 B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Ketentuan tersebut memberikan posisi konstitusional bagi masyarakat hukum adat dalam hubungannya dengan negara dan landasan konstitusional bagi penyelenggara negara, bagaimana seharusnya masyarakat hukum adat diperlakukan. Penegasan terhadap perlindungan hukum hak-hak kolektif masyarakat Adat atas tanah ulayatnya lebih jelas diatur dalam Deklarasi PBB tentang pengakuan dan perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat. Customary rights is a series of authorities and obligations of a customary law community, which relates to land located within its territory. Ulayat rights are the main support for the livelihoods and lives of the people concerned throughout the ages. This study aims to describe the position of customary rights of indigenous peoples in Indonesia and the concept of legal protection for holders of customary rights of indigenous peoples. This research is a normative legal research that examines legislation and books related to research problems, using qualitative research methods, a research procedure that produces descriptive data in the form of written words. Ulayat rights as a technical juridical term are rights that are inherent as special competencies in customary law communities, in the form of authority/power to manage and regulate the land in its contents with internal and external marketability. The most important progress in recognizing ulayat rights in the Constitution in Indonesia is found in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Article 18B paragraph 1 and paragraph 2 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The position of ulayat rights in the UUPA is determined in Article 3, namely By considering the provisions in Articles 1 and 2 the implementation of ulayat rights and similar rights of customary law communities, as long as in reality they still exist. The provisions on legal protection of the rights of indigenous peoples to land and natural resources in Indonesia are closely related to the provisions of Article 18 B paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. These provisions provide a constitutional position for indigenous peoples in relation to the state and constitutional basis for state administrators, how should customary law communities be treated. The affirmation of the legal protection of the collective rights of Indigenous Peoples over their customary lands is more clearly regulated in the United Nations Declaration on the recognition and protection of the Rights of Indigenous Peoples.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
