KEBERADAAN TENAGA KERJA WANITA DALAM PERSPEKTIF
HUKUM POSITIF INDONESIA
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Islam Kalimantan M A B Banjarmasin
Author
Rahmatullah, Rahmatullah
Subject
K Law (General)
Datestamp
2021-07-12 03:37:59
Abstract :
Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, termasuk wanita. Oleh karena itu mereka perlu memiliki kedudukan yang jelas serta diberikan perlindungan. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui kedudukan hukum tenaga kerja wanita di Indonesia serta untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap tenaga kerja wanita dalam perspektif Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis normatif. Jenis datanya meliputi data primer dan data sekunder yang dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan. Pasal 27 UUD 1945 menyatakan bahwa tenaga kerja memiliki kedudukan yang sama dengan pengusaha, walaupun secara sosial ekonomis kedudukan keduanya tidak sama karena kedudukan pengusaha lebih tinggi dari tenaga kerja. Kedudukan tidak sederajat ini dalam hubungan kerja menimbulkan adanya kecenderungan pengusaha untuk berbuat sewenang-wenang terhadap tenaga kerja. Dalam hukum ketenagakerjaan Indonesia pihak-pihak dipenting, tidak saja pelaku usaha, namun juga pihak lain. Pihak lain diperhatikan dan diberi perlindungan seperti pekerja yang secara sosial mempunyai kedudukan sangat lemah, jika dibandingkan dengan posisi pengusaha yang cukup mapan. Pasal 102 ayat 2 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 menyatakan bahwa pada intinya pekerja dalam melaksanakan hubungan industrial berkewajiban untuk menjalankan pekerjaan demi kelangsungan produksi, memajukan perusahaan, dan sisi lain menerima hak sebagai apresiasi dalam melaksanakan tugas-tugasnya, selain menjalankan fungsi lainnya, melalui serikat pekerja untuk memperjuangkan kesejahteraan anggota serta keluarganya dengan tetap menjaga ketertiban dan kelangsungan produksi barang dan/atau jasa dan berupaya mengembangkan keterampilan serta memajukan perusahaan. hukum ketenagakerjaan telah memenuhi persyaratan formil dan materiil sebagai hukum yang memberikan pengayoman, kepastian hukum (asas legalitas), serta sebagai salah satu pilar dalam suatu negara hukum yang menjunjung tinggi tegaknya supremasi hukum (the rule of law).
Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, termasuk wanita. Oleh karena itu mereka perlu memiliki kedudukan yang jelas serta diberikan perlindungan. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui kedudukan hukum tenaga kerja wanita di Indonesia serta untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap tenaga kerja wanita dalam perspektif Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis normatif. Jenis datanya meliputi data primer dan data sekunder yang dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan. Pasal 27 UUD 1945 menyatakan bahwa tenaga kerja memiliki kedudukan yang sama dengan pengusaha, walaupun secara sosial ekonomis kedudukan keduanya tidak sama karena kedudukan pengusaha lebih tinggi dari tenaga kerja. Kedudukan tidak sederajat ini dalam hubungan kerja menimbulkan adanya kecenderungan pengusaha untuk berbuat sewenang-wenang terhadap tenaga kerja. Dalam hukum ketenagakerjaan Indonesia pihak-pihak dipenting, tidak saja pelaku usaha, namun juga pihak lain. Pihak lain diperhatikan dan diberi perlindungan seperti pekerja yang secara sosial mempunyai kedudukan sangat lemah, jika dibandingkan dengan posisi pengusaha yang cukup mapan. Pasal 102 ayat 2 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 menyatakan bahwa pada intinya pekerja dalam melaksanakan hubungan industrial berkewajiban untuk menjalankan pekerjaan demi kelangsungan produksi, memajukan perusahaan, dan sisi lain menerima hak sebagai apresiasi dalam melaksanakan tugas-tugasnya, selain menjalankan fungsi lainnya, melalui serikat pekerja untuk memperjuangkan kesejahteraan anggota serta keluarganya dengan tetap menjaga ketertiban dan kelangsungan produksi barang dan/atau jasa dan berupaya mengembangkan keterampilan serta memajukan perusahaan. hukum ketenagakerjaan telah memenuhi persyaratan formil dan materiil sebagai hukum yang memberikan pengayoman, kepastian hukum (asas legalitas), serta sebagai salah satu pilar dalam suatu negara hukum yang menjunjung tinggi tegaknya supremasi hukum (the rule of law).
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
