TINJAUAN HUKUM TERHADAP CYBER CRIME DI INDONESIA
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Islam Kalimantan M A B Banjarmasin
Author
Wulandari, Rizka
Subject
K Law (General)
Datestamp
2021-07-12 03:34:00
Abstract :
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan cyber crime dalam hukum positif Indonesia, kendala-kendala yang dihadapi pemerintah Indonesia dalam menangani masalah cyber crime, dan bagaimana strategi Pemerintah Iondonesia dalam penanganan Cyber Crime. Penelitian ini bersifat normatif. Bahan hukum primer yang digunakan seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945; Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; Undang?Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang ITE No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang?Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Cyber crime merupakan suatu perbuatan merugikan orang lain atau instansi yang berkaitan dan pengguna fasilitas dengan sistem Informasi dan Transaksi Elektronik yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri maupun orang lain secara materi, maupun hanya untuk sekedar memuaskan jiwa pelaku atau orang tersebut. Cyber crime merupakan kejahatan transnasional dimana kejahatan ini melintasi batas?batas negara dan dapat memberikan ancaman bagi stabilitas suatu negara dan kawasan bahkan dunia. Ini dianggap sebagai ancaman keamanan karena kejahatan transnasional dapat mengancam segala aspek kehidupan termasuk pembangunan kehidupan sosial kemasyarakatan dalam sebuah negara. Upaya-upaya yang dilakukan sehubungan dengan masalah pembuktian oleh pengadilan dan penyidikan oleh polri dalam cyber crime dapat digunakan berbagai macam cara, antara lain dengan mengoptimalkan, mengembangkan pengetahuan dan kemampuan penyidik dalam Dunia Cyber, menambahkan dan meningkatkan fasilitas komputer forensik dalam POLRI.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan cyber crime dalam hukum positif Indonesia, kendala-kendala yang dihadapi pemerintah Indonesia dalam menangani masalah cyber crime, dan bagaimana strategi Pemerintah Iondonesia dalam penanganan Cyber Crime. Penelitian ini bersifat normatif. Bahan hukum primer yang digunakan seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945; Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; Undang?Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang ITE No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang?Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Cyber crime merupakan suatu perbuatan merugikan orang lain atau instansi yang berkaitan dan pengguna fasilitas dengan sistem Informasi dan Transaksi Elektronik yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri maupun orang lain secara materi, maupun hanya untuk sekedar memuaskan jiwa pelaku atau orang tersebut. Cyber crime merupakan kejahatan transnasional dimana kejahatan ini melintasi batas?batas negara dan dapat memberikan ancaman bagi stabilitas suatu negara dan kawasan bahkan dunia. Ini dianggap sebagai ancaman keamanan karena kejahatan transnasional dapat mengancam segala aspek kehidupan termasuk pembangunan kehidupan sosial kemasyarakatan dalam sebuah negara. Upaya-upaya yang dilakukan sehubungan dengan masalah pembuktian oleh pengadilan dan penyidikan oleh polri dalam cyber crime dapat digunakan berbagai macam cara, antara lain dengan mengoptimalkan, mengembangkan pengetahuan dan kemampuan penyidik dalam Dunia Cyber, menambahkan dan meningkatkan fasilitas komputer forensik dalam POLRI.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
