TINJAUAN YURIDIS SANKSI TINDAK PIDANA KEPEMILIKAN
SENJATA TAJAM MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 12 TAHUN 1951
TENTANG KEPEMILIKAN SENJATA TAJAM
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Islam Kalimantan M A B Banjarmasin
Author
Gunawan, Gunawan
Subject
K Law (General)
Datestamp
2021-09-09 02:10:56
Abstract :
Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum. Dimana kehidupan bernegara diatur oleh norma-norma yang berlaku di negara tersebut. Perbuatan pidana atau tindak pidana adalah kejahatan yang melanggar unsurunsur hukum pidana. Salah satu tindak pidana yang perlu mendapat perhatian adalah tindak pidana membawa senjata penikam, atau sering disingkat dengan senjata tajam. Bagaimana pengaturan Hukum terhadap kepemilikan senjata tajam dalam perspektif hukum positif Indonesia?. Bagaimana bentuk sanksi pada kepemilikian senjata tajam menurut Undang-undang Darurat No.. 12 Tahun 1951 ?. penelitian ini menggunakan metode deskriptif yaitu dengan pendekatan secara Normatif dalam mengumpulkan data-data tentang kepemilikan senjata tajam. Hasil dari penelitian ini yaitu Undang-Undang No. 12 Tahun 1951 menjadi satusatunya payung hukum yang mengatur mengenai senjata tajam tentuya menjadi satu-satunya acuan bagi masyarakat untuk tidak melakukan hal yang tercantum dalam Undang-Undang. The Unitary State of the Republic of Indonesia is a state of law. Where state life is governed by the prevailing norms in the country. A criminal act or a criminal offence is a crime that violates elements of criminal law. One of the crimes that needs attention is the crime of carrying a stabbing weapon, or often abbreviated to a sharp weapon. How is the Legal regulation of gun ownership sharp in the perspective of Indonesian positive law?. How to form sanctions on the ownership of sharp weapons according to Emergency Law No. 12, 1951?. This study uses descriptive methods that are normative approach in collecting data on sharp gun ownership. The result of this study is Law No. 12 of 1951 to be the only legal that regulates sharp weapons is certainly the only reference for the public not to do the things listed in the Law.
Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum. Dimana kehidupan bernegara diatur oleh norma-norma yang berlaku di negara tersebut. Perbuatan pidana atau tindak pidana adalah kejahatan yang melanggar unsurunsur hukum pidana. Salah satu tindak pidana yang perlu mendapat perhatian adalah tindak pidana membawa senjata penikam, atau sering disingkat dengan senjata tajam. Bagaimana pengaturan Hukum terhadap kepemilikan senjata tajam dalam perspektif hukum positif Indonesia?. Bagaimana bentuk sanksi pada kepemilikian senjata tajam menurut Undang-undang Darurat No.. 12 Tahun 1951 ?. penelitian ini menggunakan metode deskriptif yaitu dengan pendekatan secara Normatif dalam mengumpulkan data-data tentang kepemilikan senjata tajam. Hasil dari penelitian ini yaitu Undang-Undang No. 12 Tahun 1951 menjadi satusatunya payung hukum yang mengatur mengenai senjata tajam tentuya menjadi satu-satunya acuan bagi masyarakat untuk tidak melakukan hal yang tercantum dalam Undang-Undang. The Unitary State of the Republic of Indonesia is a state of law. Where state life is governed by the prevailing norms in the country. A criminal act or a criminal offence is a crime that violates elements of criminal law. One of the crimes that needs attention is the crime of carrying a stabbing weapon, or often abbreviated to a sharp weapon. How is the Legal regulation of gun ownership sharp in the perspective of Indonesian positive law?. How to form sanctions on the ownership of sharp weapons according to Emergency Law No. 12, 1951?. This study uses descriptive methods that are normative approach in collecting data on sharp gun ownership. The result of this study is Law No. 12 of 1951 to be the only legal that regulates sharp weapons is certainly the only reference for the public not to do the things listed in the Law.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
