PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG BEKERJA MENJADI BADUT BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Islam Kalimantan M A B Banjarmasin
Author
Kartika, Yuni
Subject
K Law (General)
Datestamp
2021-09-20 03:37:13
Abstract :
Perlindungan anak sangat terkait erat dengan lima pilar yaitu, masyarakat, keluarga, orang tua, pemerintah dan pemerintahan daerah. Perlindungan anak mengusahakan agar setiap hak-hak anak tidak dirugikan. Kota Banjarmasin seperti kota lainnya yang ada tidak luput dari masalah persoalan anak, dapat dilihat dari banyaknya pekerjaan anak khususnya anak-anak yang bekerja sebagai badut. Persoalan ini menjadi sebuah tantangan bagi Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin dalam menjawab persoalan anak yang bekerja menjadi badut, sehingga diperlukan perlindungan hukum terhadap anak yang sudah bekerja. Penelitian ini difokuskan pada tiga rumusan masalah, yaitu bagaimana aturan tentang perlindungan anak menurut Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, dan bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang bekerja menjadi badut berdasarkan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, atau penelitian hukum doctrinal dimana penelitian ini dilakukan untuk mengumpulkan dan mangalisis data. Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, pendekatan perundang-undangan adalah menggunakan pendekatan peraturan daerah. Karena yang akan diteliti adaah regulasi hukum yang sedang berlaku. Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa aturan tentang perlindungan anak sangatlah penting, mengingat banyaknya kasus terhadap anak salah satunya pekerja anak. Perlindungan hukum terhadap anak yang bekerja didalam Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 17 Tahun 2014 tidak dijelaskan dengan jelas bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang bekerja atau dieksploitasi khususnya anak yang bekerja menjadi badut. Oeh karena itu perlunya dilakukan revisi peraturan daerah khususnya substansi tertentu dari peraturan daerah yang dibentuk atas dasar undang-undang perlindungan anak. Child protection is closely related to the five pillars, namely, parents, family, community, government and local government. Child protection seeks to ensure that every child's rights are not harmed. The city of Banjarmasin like other cities does not escape the problem of children's problems, this can be seen from the number of child workers, especially children who work as clowns. This issue is a challenge for the Banjarmasin City Government in responding to the problem of children who work as clowns, so that legal protection is needed for children who are already working. This research focuses on three problem formulations, namely how the rules regarding child protection according to the Banjarmasin City Regional Regulation Number 17 of 2014 concerning Child Protection, and how the legal protection of children who work as clowns is based on the Banjarmasin City Regional Regulation Number 17 of 2014 concerning Child Protection. This research is a normative legal research, or doctrinal legal research where this research is conducted to collect and analyze data. By using a statutory approach and a case approach, the statutory approach is to use a regional regulation approach. Because what will be investigated is the current legal regulations. From this study, it was found that the rules regarding child protection are very important, considering the number of cases against children, one of which is child labor. Legal protection for working children in the Banjarmasin City Regional Regulation Number 17 of 2014 is not clearly explained how the form of legal protection for children who work or are exploited, especially children who work as clowns. Therefore, it is necessary to revise regional regulations, especially certain substances from regional regulations that are formed on the basis of the child protection law.
Perlindungan anak sangat terkait erat dengan lima pilar yaitu, masyarakat, keluarga, orang tua, pemerintah dan pemerintahan daerah. Perlindungan anak mengusahakan agar setiap hak-hak anak tidak dirugikan. Kota Banjarmasin seperti kota lainnya yang ada tidak luput dari masalah persoalan anak, dapat dilihat dari banyaknya pekerjaan anak khususnya anak-anak yang bekerja sebagai badut. Persoalan ini menjadi sebuah tantangan bagi Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin dalam menjawab persoalan anak yang bekerja menjadi badut, sehingga diperlukan perlindungan hukum terhadap anak yang sudah bekerja. Penelitian ini difokuskan pada tiga rumusan masalah, yaitu bagaimana aturan tentang perlindungan anak menurut Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, dan bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang bekerja menjadi badut berdasarkan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, atau penelitian hukum doctrinal dimana penelitian ini dilakukan untuk mengumpulkan dan mangalisis data. Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, pendekatan perundang-undangan adalah menggunakan pendekatan peraturan daerah. Karena yang akan diteliti adaah regulasi hukum yang sedang berlaku. Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa aturan tentang perlindungan anak sangatlah penting, mengingat banyaknya kasus terhadap anak salah satunya pekerja anak. Perlindungan hukum terhadap anak yang bekerja didalam Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 17 Tahun 2014 tidak dijelaskan dengan jelas bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang bekerja atau dieksploitasi khususnya anak yang bekerja menjadi badut. Oeh karena itu perlunya dilakukan revisi peraturan daerah khususnya substansi tertentu dari peraturan daerah yang dibentuk atas dasar undang-undang perlindungan anak. Child protection is closely related to the five pillars, namely, parents, family, community, government and local government. Child protection seeks to ensure that every child's rights are not harmed. The city of Banjarmasin like other cities does not escape the problem of children's problems, this can be seen from the number of child workers, especially children who work as clowns. This issue is a challenge for the Banjarmasin City Government in responding to the problem of children who work as clowns, so that legal protection is needed for children who are already working. This research focuses on three problem formulations, namely how the rules regarding child protection according to the Banjarmasin City Regional Regulation Number 17 of 2014 concerning Child Protection, and how the legal protection of children who work as clowns is based on the Banjarmasin City Regional Regulation Number 17 of 2014 concerning Child Protection. This research is a normative legal research, or doctrinal legal research where this research is conducted to collect and analyze data. By using a statutory approach and a case approach, the statutory approach is to use a regional regulation approach. Because what will be investigated is the current legal regulations. From this study, it was found that the rules regarding child protection are very important, considering the number of cases against children, one of which is child labor. Legal protection for working children in the Banjarmasin City Regional Regulation Number 17 of 2014 is not clearly explained how the form of legal protection for children who work or are exploited, especially children who work as clowns. Therefore, it is necessary to revise regional regulations, especially certain substances from regional regulations that are formed on the basis of the child protection law.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
