Abstract :
Gusti Ikromi Akbar, 18920042, Strategi Pengelolaan Corporate Social Responsibility (Csr)
Oleh Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin. Pembimbing 1 Rahmi Widyant ; Pembimbing 2
Harlie.
Kota Banjarmasin sebagai pusat kegiatan wilayah di Kalimantan Selatan yang merupakan
kota terpadat di kalimantan dan termasuk salah satu kota besar di Indonesia juga dikarenakan jika
melihat jumlah perusahaan yang berdomisili di Kota Banjarmasin pada tahun 2019 berjumlah
1500 perusahaan yang telah diterbitkan TDP (Tanda daftar Perusahaan), membuat Kota
Banjarmasin menjadi salah satu kota di Indonesia yang menjadi sasaran urbanisasi dan
menimbulkan banyak permasalahan sosial. Dengan banyaknya dunia usaha dan data kemiskinan
tentunya pemerintah Kota Banjarmasin berusaha menjalankan fungsi regulasinya, karena dalam
menangani kemiskinan tersebut pemerintah Kota Banjarmasin dengan APBD yang ada tidaklah
mampu dalam melakukan pembangunan secara menyeluruh. Hal Ini membuat Pemerintah Kota
Banjarmasin membentuk Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tetang Tanggung Jawab
Perusahaan Kepada Masyarakat dengan tujuan membangun sinergi (keterpaduan) antara
pemerintah daerah dan perusahaan untuk membantu masyarakat secara tepat sasaran dan dapat
dipertanggung jawabkan sehingga pembangunan kesejahteraan dapat dilaksanakan secara
berkelanjutan.
Penelitian ini bertujuan untuk Menganalisis Implementasi, Strategi serta Hambatan
Pemerintah dalam menerapkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tetang Tanggung Jawab
Perusahaan Kepada Masyarakat Responden penelitian ini adalah Walikota Banjarmasin, Wakil
Ketua II DPRD Kota Banjarmasin, Ketua, Sekretaris dan Anggota BCSR juga Masyarakat.
Penelitian ini penelitian Kualitatif dengan pendekatan Deskriptif , juga menggunakan analisis
SWOT
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi peraturan Nomor 14 Tahun 2016
tidak sesuai dengan yang diharapkan, strategi pemerintah masih kurang maksimal juga ada
beberapa hambatan yang belum teratasi oleh pemerintah.
Gusti Ikromi Akbar, 18920042, Management Strategy of Corporate Social Responsibility (CSR)
by the Government of Banjarmasin. Thesis Supervisor 1: Rahmi Widyanti; Thesis Supervisor 2:
Harlie
Banjarmasin City as the centre of South Kalimantan?s activity is the most densely
populated city in Kalimantan and is also one of Indonesia?s metropolis, which is defined by the
number of affiliated business ventures that reside in Banjarmasin. In 2019, Banjarmasin has
become one of the urbanization targets in Indonesia with more than 1500 firms established by
Certificate of Company Registration (Tanda Daftar Perusahaan), which is also a cause of social
issues. With the current ratio of business ventures and poverty sphere, the Government of
Banjarmasin City is fighting to implement its regulatory function, because the finance is being
spread thin to keep up with the holistic development and the demand to lower the poverty rate. To
counter this disadvantage, the Govenrment of Banjarmasin City formalized Regional Regulation
of Banjarmasin Number 14/2016 of Corporate Social Responsibility (CSR) to unify the2
Government and the corporations in supporting the local community effectively and responsibly, in sync with
the utmost goal to create sustainable development of welfare.
This research is geared towards analyzing the implementation, strategy and hindrance experienced by
the Government of Banjarmasin City in applying the Regional Regulation of Banjarmasin Number 14/2016 of
Corporate Social Responsibility (CSR). The respondents of this research are the Mayor of Banjarmasin, Vice
Chairman II of Banjarmasin?s Regional House of Representatives, Chairman, Secretary and Members of BCSR
and a few respondents from the community. This research is designed to follow the qualitative model and
descriptive approach, based on SWOT analysis.
The outcome of this research shows that the implementation of Regional Regulation of Banjarmasin
Number 14/2016 of Corporate Social Responsibility (CSR) has yet to yield significant result, while the
Government?s strategy is not at the peak of its performance and the obstacles in implementing the regulation has
yet to be overcome.