PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEBUN MASYARAKAT
AKIBAT TERKENA LIMBAH GARAPAN TANAH PERUSAHAAN
BATUBARA (STUDI PT. BMR DI DESA LUWE HULU KECAMATAN LAHEI BARAT KABUPATEN BARITO UTARA)
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Islam Kalimantan M A B Banjarmasin
Author
R, Bella Kristiani. SJ
Subject
K Law (General)
Datestamp
2021-10-26 04:05:21
Abstract :
Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui pengaturan hukum ijin pengelolaan pertambangan terkait dengan pembuangan tanah garapan (limbah) ke kebun warga serta mengetahui perlindungan hukum terhadap masyarakat yang terkena dampak (limbah) perusahaan batubara (studi PT BMR di Desa Luwe Hulu Kecamatan Lahei Barat Kabupaten Barito Utara). Penelitian ini merupakan penelitian huhum empiris, yakni penelitian hukum yang mana data-datanya diperoleh dari hasil observasi, serta wawancara langsung terhadap mayarakat yang menjadi subyek penelitian. Hasil dalam penelitian ini menunjukan bahwa: Pertama, Perizinan perusahaan diatur dalam pasal 36 UUPPLH dimana dalam perusahaan pertambangan yang memiliki resiko besar terhadap kerusakan lingkungan syarat diberikannya izin yaitu diwajibkan memiliki AMDAL sebagai pencegahan terjadinya dampak buruk pada lingkungan yang dapat menyebabkan kerugian pada masyarakat. Kedua, Bentuk perlindungan hukum terhadap masyarakat yang terkena dampak limbah terdapat dua jenis perlindungan hukum yaitu perlindungan hukum preventif (pencegahan) dan represif (penindakan). The purpose of this thesis research is to find out the legal arrangements for mining management permits related to the disposal of arable land (waste) into community gardens and to find out the legal protection for communities affected by coal (waste) companies (PT. BMR study in Luwe Hulu Village, West Lahei District, North Barito Regency). This research is an empirical legal research, namely legal research in which the data is obtained from observations, as well as direct interviews with the people who are the research subjects. The results in this study indicate that: First, company licensing is regulated in Article 36 of the UUPPLH where in mining companies that have a high risk of environmental damage, the condition for granting permits is that they are required to have an AMDAL as a precaution against adverse impacts on the environment that can cause harm to the community. Second, there are two types of legal protection for people affected by waste, namely preventive legal protection (prevention) and repressive legal protection (action).
Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui pengaturan hukum ijin pengelolaan pertambangan terkait dengan pembuangan tanah garapan (limbah) ke kebun warga serta mengetahui perlindungan hukum terhadap masyarakat yang terkena dampak (limbah) perusahaan batubara (studi PT BMR di Desa Luwe Hulu Kecamatan Lahei Barat Kabupaten Barito Utara). Penelitian ini merupakan penelitian huhum empiris, yakni penelitian hukum yang mana data-datanya diperoleh dari hasil observasi, serta wawancara langsung terhadap mayarakat yang menjadi subyek penelitian. Hasil dalam penelitian ini menunjukan bahwa: Pertama, Perizinan perusahaan diatur dalam pasal 36 UUPPLH dimana dalam perusahaan pertambangan yang memiliki resiko besar terhadap kerusakan lingkungan syarat diberikannya izin yaitu diwajibkan memiliki AMDAL sebagai pencegahan terjadinya dampak buruk pada lingkungan yang dapat menyebabkan kerugian pada masyarakat. Kedua, Bentuk perlindungan hukum terhadap masyarakat yang terkena dampak limbah terdapat dua jenis perlindungan hukum yaitu perlindungan hukum preventif (pencegahan) dan represif (penindakan). The purpose of this thesis research is to find out the legal arrangements for mining management permits related to the disposal of arable land (waste) into community gardens and to find out the legal protection for communities affected by coal (waste) companies (PT. BMR study in Luwe Hulu Village, West Lahei District, North Barito Regency). This research is an empirical legal research, namely legal research in which the data is obtained from observations, as well as direct interviews with the people who are the research subjects. The results in this study indicate that: First, company licensing is regulated in Article 36 of the UUPPLH where in mining companies that have a high risk of environmental damage, the condition for granting permits is that they are required to have an AMDAL as a precaution against adverse impacts on the environment that can cause harm to the community. Second, there are two types of legal protection for people affected by waste, namely preventive legal protection (prevention) and repressive legal protection (action).
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
