KEKUATAN HUKUM SURAT KETERANGAN TANAH (SKT) SEBAGAI ALAT
BUKTI KEPEMILIKAN TANAH BERDASARKAN SURAT EDARAN MENTRI
ATR/BPN NO. 1756/15.I/IV/2016 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PENDAFTARAN TANAH MASYARAKAT
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Islam Kalimantan M A B Banjarmasin
Author
Rudiansyah, Muhammad
Subject
K Law (General)
Datestamp
2022-01-12 03:19:26
Abstract :
Surat Keterangan Tanah (SKT) merupakan bukti dasar kepemilikan atas sebidang tanah yang dikuasai oleh seseorang ataupun badan hukum. alas hak pada umumnya digunakan sebagai syarat dalam proses permohonan penerbitan sertifikat tanah oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Pasca dikeluarkannya Surat Edaran Mentri ATR/BPN No. 1756/15.I/IV/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftran Tanah Masyarakyat, Surat Keterangan Tanah (SKT) tidak diperlukan lagi dalam proses pendaftaran tanah. Akibatnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Surat Ketereangan Tanah tidak memiliki kedudukan hukum lagi di dalam undang-undang. Namun demikian, berdasarkan sistem publikasi yang digunakan oleh Negara Indonesia yaitu sistem publikasi negatif yang tertendensi positif (sistem publikasi campuran), dimana menurut sistem publikasi tersebut sertifikat tanah bukanlah alat bukti yang mutlak, sertifikat tanah hanyalah alat bukti yang kuat dan kapan saja dapat dilakukan gugatan terhadap sertifikat tersebut. Sehingga, secara tidak langsung Surat Keterangan Tanah (SKT) menyatakan bahwa surat keterangan tersebut merupakan alat bukti kepemilikan tanah dalam hal pembuktian kepemilikan tanah. Hal ini juga dikuatkan oleh adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Putusan Mahkamah Agung No. 2595 K/Pdt/2018 yang menyatakan bahwa ?Menyatakan sah menurut hukum Penggugat adalah pemilik atas sebidang tanah yang terletak di Jalan Pengeran Muhammad Noor, RT 46, RW. 10 Kelurahan Kuin Cerucuk, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, dengan ukuran dan batas batas sebagaimana Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sopradik) Tanggal 30 Desember 2010?. Dengan demikian, Surat Keterangan Tanah (SKT) merupakan alat bukti kepemilikan tanah yang sah dan berkekuatan hukum. Land Certificate (SKT) is basic evidence of ownership of a piece of land controlled by a person or legal entity. Pedestrian rights are generally used as a condition in the application process for the issuance of land certificates by the National Land Agency (BPN). After the issuance of the Circular of the Minister of ATR/BPN No.1756/15./IV/2016 Regarding Guidelines for the Implementation of Community Land Registration, Land Certificates (SKT) are no longer required in the land registration process. As a result, based on the prevailing laws and regulations, the Land Information Letter no longer has legal status in the law. However, based on the publication system used by the State of Indonesia, namely the negative publication system with a positive tendency (mixed publication system), according to the publication system, land certificates are not absolute evidence, land certificates are only strong evidence and a lawsuit can be filed at any time. to the certificate. Thus, indirectly the Land Certificate (SKT) states that the certificate is evidence of land ownership in terms of proving land ownership. This is also confirmed by the existence of a court decision which has permanent legal force. Supreme Court Decision No. 2595 K/Pdt 2018 which states that "Declaring that according to law the Plaintiff is the owner of a piece of land located on Jalan Pengran Muhammad Noor, RT 46 RW 10 Kelurahan Kuin Cerucuk , District of West Banjarmasin, City of Banjarmasin, with the size and boundaries as stated in the Declaration of Physical Control of Land Sector (Sopradik) dated December 30, 2010". Thus, Land Certificate (SKT) is a valid and binding proof of land ownership.
Surat Keterangan Tanah (SKT) merupakan bukti dasar kepemilikan atas sebidang tanah yang dikuasai oleh seseorang ataupun badan hukum. alas hak pada umumnya digunakan sebagai syarat dalam proses permohonan penerbitan sertifikat tanah oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Pasca dikeluarkannya Surat Edaran Mentri ATR/BPN No. 1756/15.I/IV/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftran Tanah Masyarakyat, Surat Keterangan Tanah (SKT) tidak diperlukan lagi dalam proses pendaftaran tanah. Akibatnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Surat Ketereangan Tanah tidak memiliki kedudukan hukum lagi di dalam undang-undang. Namun demikian, berdasarkan sistem publikasi yang digunakan oleh Negara Indonesia yaitu sistem publikasi negatif yang tertendensi positif (sistem publikasi campuran), dimana menurut sistem publikasi tersebut sertifikat tanah bukanlah alat bukti yang mutlak, sertifikat tanah hanyalah alat bukti yang kuat dan kapan saja dapat dilakukan gugatan terhadap sertifikat tersebut. Sehingga, secara tidak langsung Surat Keterangan Tanah (SKT) menyatakan bahwa surat keterangan tersebut merupakan alat bukti kepemilikan tanah dalam hal pembuktian kepemilikan tanah. Hal ini juga dikuatkan oleh adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Putusan Mahkamah Agung No. 2595 K/Pdt/2018 yang menyatakan bahwa ?Menyatakan sah menurut hukum Penggugat adalah pemilik atas sebidang tanah yang terletak di Jalan Pengeran Muhammad Noor, RT 46, RW. 10 Kelurahan Kuin Cerucuk, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, dengan ukuran dan batas batas sebagaimana Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sopradik) Tanggal 30 Desember 2010?. Dengan demikian, Surat Keterangan Tanah (SKT) merupakan alat bukti kepemilikan tanah yang sah dan berkekuatan hukum. Land Certificate (SKT) is basic evidence of ownership of a piece of land controlled by a person or legal entity. Pedestrian rights are generally used as a condition in the application process for the issuance of land certificates by the National Land Agency (BPN). After the issuance of the Circular of the Minister of ATR/BPN No.1756/15./IV/2016 Regarding Guidelines for the Implementation of Community Land Registration, Land Certificates (SKT) are no longer required in the land registration process. As a result, based on the prevailing laws and regulations, the Land Information Letter no longer has legal status in the law. However, based on the publication system used by the State of Indonesia, namely the negative publication system with a positive tendency (mixed publication system), according to the publication system, land certificates are not absolute evidence, land certificates are only strong evidence and a lawsuit can be filed at any time. to the certificate. Thus, indirectly the Land Certificate (SKT) states that the certificate is evidence of land ownership in terms of proving land ownership. This is also confirmed by the existence of a court decision which has permanent legal force. Supreme Court Decision No. 2595 K/Pdt 2018 which states that "Declaring that according to law the Plaintiff is the owner of a piece of land located on Jalan Pengran Muhammad Noor, RT 46 RW 10 Kelurahan Kuin Cerucuk , District of West Banjarmasin, City of Banjarmasin, with the size and boundaries as stated in the Declaration of Physical Control of Land Sector (Sopradik) dated December 30, 2010". Thus, Land Certificate (SKT) is a valid and binding proof of land ownership.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
