Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Realisasi Anggaran
pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat Periode 2016-2018
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Pakuan
Author
Nizmah, Sheilla
Indrayono, Yohanes
Herlisnawati, Dessy
Indrayono, Yohanes
Herlisnawati, Dessy
Subject
Akuntansi sektor publik
Datestamp
2022-08-29 13:48:16
Abstract :
Sheilla Nizmah, 022114019. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Realisasi Anggaran pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat Periode 2016-2018. Di bawah bimbingan Prof. Dr Yohanes Indrayono dan Dessy Herlisnawati. 2020. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Realisasi Anggaran merupakan suatu usaha untuk mengungkap hal-hal yang mempengaruhi seluruh tahapan anggaran pemerintah dan menjadi dampak baik maupun buruk kepada masyarakat. Adanya fenomena realisasi anggaran yang menumpuk pada waktu tertentu sehingga pengelolaan terburu-buru membuat anggaran yang direalisasikan tidak setara dengan output yang ditargetkan. Fenomena ini condong pada pemborosan anggaran semata dan sudah beberapa kali diulas dalam penelitian terdahulu. Namun Peneliti terdorong melakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui persoalan mendasar yang lebih dalam lagi pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat periode 2016-2018. Penelitian ini menggunakan data yang diperoleh melalui penelitian langsung di unit analisis, media-media publikasi unit analisis dan kepustakaan dengan menggunakan metode kualitatif, yakni melakukan wawancara pada pejabat yang berwenang di unit analisis. Hasil penelitian menunjukan bahwa perencanaan Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak tepat, komprehensif dan matang karena terbiasa menyalin anggaran tahun lalu yang disesuaikan tanpa memperhatikan kesiapan kerja. Perencanaan juga bersifat up-bottom, kurang partisipasi dari masyarakat dalam menyusun program/kegiatan. Sedangkan penetapannya juga alot karena banyak tarik ulur dan tawar menawar kepentingan antara eksekutif dan legislatif. Kedua hal tersebut mempengaruhi pengelolaan anggaran yang menjadi tidak proporsional, minim realisasi pada semester 1 kemudian pelaksanaan program/kegiatan melonjak di akhir tahun anggaran. Menjadikan target output tidak tercapai optimal. Faktor-faktor yang mempengaruhi diantaranya perencanaan anggaran/kegiatan, pengadaan barang & jasa, Sumber Daya Manusia (SDM), regulasi, dan proses pencairan dana. Pemerintah Provinsi Jawa Barat pun telah melakukan sejumlah upaya khususnya dalam hal realisasi belanja modal dengan cara meningkatkan koordinasi kepada pengusaha pemenang proyek, mengeluarkan kebijakan percepatan pembukaan lelang proyek, memberikan ultimatum dan blacklist para pengusaha nakal hingga rajin melakukan pelatihan SDM guna meningkatkan kapasitas internal. Solusi tambahan yang dirasa perlu, 1) Perencanaan anggaran, program/kegiatan mempertimbangkan kesanggupan dan standar biaya; 2) Membangun komitmen Pimpinan dan seluruh jajaran pengelola keuangan untuk melakukan penyerapan anggaran secara professional; 3) Penambahan pelatihan SDM; 4) Memperbaiki delegasi tugas dan wewenang; 5) Meningkatkan dan senantiasa mengedepankan koordinasi antar bidang, koordinasi dengan badan legislatif dan kementerian/lembaga; 6) Pengawasan yang ketat dalam pengelolaan, setiap progres rendah diberikan peringatan dan dimasukkan dalam pemantauan khusus; 7) Penambahan sarana dan prasarana serta sosialisasi kepada karyawan. Kata kunci : Anggaran, Realisasi, Proporsional, Provinsi Jawa Barat
Sheilla Nizmah, 022114019. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Realisasi Anggaran pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat Periode 2016-2018. Di bawah bimbingan Prof. Dr Yohanes Indrayono dan Dessy Herlisnawati. 2020. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Realisasi Anggaran merupakan suatu usaha untuk mengungkap hal-hal yang mempengaruhi seluruh tahapan anggaran pemerintah dan menjadi dampak baik maupun buruk kepada masyarakat. Adanya fenomena realisasi anggaran yang menumpuk pada waktu tertentu sehingga pengelolaan terburu-buru membuat anggaran yang direalisasikan tidak setara dengan output yang ditargetkan. Fenomena ini condong pada pemborosan anggaran semata dan sudah beberapa kali diulas dalam penelitian terdahulu. Namun Peneliti terdorong melakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui persoalan mendasar yang lebih dalam lagi pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat periode 2016-2018. Penelitian ini menggunakan data yang diperoleh melalui penelitian langsung di unit analisis, media-media publikasi unit analisis dan kepustakaan dengan menggunakan metode kualitatif, yakni melakukan wawancara pada pejabat yang berwenang di unit analisis. Hasil penelitian menunjukan bahwa perencanaan Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak tepat, komprehensif dan matang karena terbiasa menyalin anggaran tahun lalu yang disesuaikan tanpa memperhatikan kesiapan kerja. Perencanaan juga bersifat up-bottom, kurang partisipasi dari masyarakat dalam menyusun program/kegiatan. Sedangkan penetapannya juga alot karena banyak tarik ulur dan tawar menawar kepentingan antara eksekutif dan legislatif. Kedua hal tersebut mempengaruhi pengelolaan anggaran yang menjadi tidak proporsional, minim realisasi pada semester 1 kemudian pelaksanaan program/kegiatan melonjak di akhir tahun anggaran. Menjadikan target output tidak tercapai optimal. Faktor-faktor yang mempengaruhi diantaranya perencanaan anggaran/kegiatan, pengadaan barang & jasa, Sumber Daya Manusia (SDM), regulasi, dan proses pencairan dana. Pemerintah Provinsi Jawa Barat pun telah melakukan sejumlah upaya khususnya dalam hal realisasi belanja modal dengan cara meningkatkan koordinasi kepada pengusaha pemenang proyek, mengeluarkan kebijakan percepatan pembukaan lelang proyek, memberikan ultimatum dan blacklist para pengusaha nakal hingga rajin melakukan pelatihan SDM guna meningkatkan kapasitas internal. Solusi tambahan yang dirasa perlu, 1) Perencanaan anggaran, program/kegiatan mempertimbangkan kesanggupan dan standar biaya; 2) Membangun komitmen Pimpinan dan seluruh jajaran pengelola keuangan untuk melakukan penyerapan anggaran secara professional; 3) Penambahan pelatihan SDM; 4) Memperbaiki delegasi tugas dan wewenang; 5) Meningkatkan dan senantiasa mengedepankan koordinasi antar bidang, koordinasi dengan badan legislatif dan kementerian/lembaga; 6) Pengawasan yang ketat dalam pengelolaan, setiap progres rendah diberikan peringatan dan dimasukkan dalam pemantauan khusus; 7) Penambahan sarana dan prasarana serta sosialisasi kepada karyawan. Kata kunci : Anggaran, Realisasi, Proporsional, Provinsi Jawa Barat
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
