DETAIL DOCUMENT
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes) TAHUN 2018 DALAM BIDANG PEMBANGUNAN DESA ( Studi Di Desa Pengalangan Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik)
Total View This Week0
Institusion
Universitas Wijaya Putra
Author
GREGORIUS, MIGAR
Subject
JQ Political institutions Asia 
Datestamp
2022-11-15 09:24:10 
Abstract :
Gregorius Migar, NPM :15031026, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Progam Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Wijaya Putra.?implementasi kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDdes) Tahun 2018 dalam bidang pembangunan Desa Pengalangan Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) tahun 2018 terhadap pelaksanaan pembangunan desa serta untuk Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) tahun 2018 terhadap pelaksanaan pembangunan desa di Desa Pengalangan Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi dan wawancara. Informan dalam penelitian ini berjumlah 14 orang. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis interaktif yang terdiri pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan (APBDes) tahun 2018 terhadap pelaksanaan pembangunan desa di Desa Pengalangan belum efektif berdasarkan tiga dimensi implementasi kebijakan yaitu organisasi, interpretasi, dan aplikasi. Sedangkan faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan (APBDes) terhadap pelaksanaan pembangunan desa adalah : 1) Kurangnya komunikasi antar Tim Pelaksana Kegiatan Desa (TPKD) kegiatan pembangunan desa yang sudah dibentuk berdasarkan SK Kepala Desa; 2) Masyarakat setempat tidak dilibatkan dalam pengerjaan proyek dan masih diwarnai oleh kepentingan kepala desa dengan sekretaris desa; 3.) Kurangnya pemahaman Tugas pokok dan fungsi (Tupoksi ) dari perangkat desa khususnya Sekertaris Desa sehingga terjadi tumpah tindih ( overlapping) tugas dan wewenang. 
Institution Info

Universitas Wijaya Putra