PENANGANAN KORUPSI
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG RI
NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Wijaya Putra
Author
S U Y A N T O, S U Y A N T O
Subject
K Law (General)
Datestamp
2020-11-09 07:50:34
Abstract :
Kurang terbukanya ruang dan gerak koordinasi, supervisi bagi KPK dengan instansi yang berwenang untuk memberantas korupsi dalam hal melakukan penyelidikan, penyidikan dan penutuntutan terhadap tindak pidana korupsi, sehingga tindakan pencegahan dan monitoring terhadap tindak pidana korupsi masih banyak menemui hambatan dan tantangan. Masih terbukanya peluang dan kesempatan seseorang dengan menyalahgunakan wewenang dan jabatan untuk melakukan tindak pidana korupsi karena dipicu oleh kurang sadar dan masih banyaknya masyarakat yang memberi peluang kepada pejabat melalui wewenangnya untuk melakukan tindakan demi kepentingan pribadi dan kepentingan beberapa orang tanpa memperhatikan kepentingan masyarakat dan Negara pada umumnya.
Kurang terbukanya ruang dan gerak koordinasi, supervisi bagi KPK dengan instansi yang berwenang untuk memberantas korupsi dalam hal melakukan penyelidikan, penyidikan dan penutuntutan terhadap tindak pidana korupsi, sehingga tindakan pencegahan dan monitoring terhadap tindak pidana korupsi masih banyak menemui hambatan dan tantangan. Masih terbukanya peluang dan kesempatan seseorang dengan menyalahgunakan wewenang dan jabatan untuk melakukan tindak pidana korupsi karena dipicu oleh kurang sadar dan masih banyaknya masyarakat yang memberi peluang kepada pejabat melalui wewenangnya untuk melakukan tindakan demi kepentingan pribadi dan kepentingan beberapa orang tanpa memperhatikan kepentingan masyarakat dan Negara pada umumnya.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
