IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 2
TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN
SOSIAL STUDI KASUS DI KECAMATAN KARANGPILANG
SURABAYA
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Wijaya Putra
Author
Yos, Pramadhi
Subject
JQ Political institutions Asia
Datestamp
2021-01-20 01:56:38
Abstract :
Sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 28 huruf c UndangUndang Dasar 1945, bahwa secara yuridis setiap orang berhak untuk memenuhi kebutuhan dasarnya demi meningkatkan kualitas hidupnya. Hal ini dijabarkan dalam ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 dimana salah satu kewajiban daerah sehubungan dengan penyelenggaraan otonomi daerah adalah meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial guna mencapai kesejahteraan masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Pemerintah Daerah mempunyai tugas untuk menangani persoalan-persoalan kesejahteraan sosial di daerah. Selama ini Pemerintah Kota Surabaya telah memberikan pelayanan kesejahteraan sosial melalui SKPD di tiap Kecamatan, namun karena kompleksitas persoalan sosial perkotaan di Kota Surabaya, maka agar penanganannya lebih optimal perlu didukung dengan Peraturan Daerah. SKPD Kecamatan Karangpilang Surabaya ini dijalankan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. Penelitian ini berupaya untuk mendeskripsikan Implementasi Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial secara spesifik dengan kondisi yang di dihadapi masyarakat di Kecamatan Karangpilang yang di tinjau dari segi keberadaan faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial tersebut. Berdasarkan temuan data dan anilisis kualitatif yang dilaksanakan, maka dapat dikemukan bahwa secara umum keberadaan Implementasi Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaran Kesejahteraan Sosial di Kecamatan Karangpilang, berjalan dengan baik, dan berdasarkan data pengamatan, penyelenggaraan kesejahteraan sosial ini dilakukan secara berkesinambungan dan dilakukan dengan baik. Meskipun, terdapat berbagai kendala teknis dan non teknis dalam implementasi secara utuh.
Sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 28 huruf c UndangUndang Dasar 1945, bahwa secara yuridis setiap orang berhak untuk memenuhi kebutuhan dasarnya demi meningkatkan kualitas hidupnya. Hal ini dijabarkan dalam ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 dimana salah satu kewajiban daerah sehubungan dengan penyelenggaraan otonomi daerah adalah meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial guna mencapai kesejahteraan masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Pemerintah Daerah mempunyai tugas untuk menangani persoalan-persoalan kesejahteraan sosial di daerah. Selama ini Pemerintah Kota Surabaya telah memberikan pelayanan kesejahteraan sosial melalui SKPD di tiap Kecamatan, namun karena kompleksitas persoalan sosial perkotaan di Kota Surabaya, maka agar penanganannya lebih optimal perlu didukung dengan Peraturan Daerah. SKPD Kecamatan Karangpilang Surabaya ini dijalankan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. Penelitian ini berupaya untuk mendeskripsikan Implementasi Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial secara spesifik dengan kondisi yang di dihadapi masyarakat di Kecamatan Karangpilang yang di tinjau dari segi keberadaan faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial tersebut. Berdasarkan temuan data dan anilisis kualitatif yang dilaksanakan, maka dapat dikemukan bahwa secara umum keberadaan Implementasi Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaran Kesejahteraan Sosial di Kecamatan Karangpilang, berjalan dengan baik, dan berdasarkan data pengamatan, penyelenggaraan kesejahteraan sosial ini dilakukan secara berkesinambungan dan dilakukan dengan baik. Meskipun, terdapat berbagai kendala teknis dan non teknis dalam implementasi secara utuh.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
