EVALUASI SISTEM ADMINISTRASI PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI DAN PEMOTONGAN
PPH PASAL 23 ATAS JASA MAKLON PADA
PT. GRADIAL PERDANA PERKASA
DI SURABAYA
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Wijaya Putra
Author
MUCHAROMAH NURUL, SAMSIYAH
Subject
HF Commerce
Datestamp
2021-03-15 04:59:37
Abstract :
Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dipungut/dipotong oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang berkaitan dengan transaksi yang berhubungan dengan penyerahan (penjualan atau pembelian atau transaksi lainnya) barang atau jasa kena pajak yang dilakukan oleh wajib pajak badan maupun orang pribadi. Jadi setiap transaksi yang berhubungan dengan penyerahan barang/jasa kena pajak maka akan dikenakan PPN atas barang/jasa tersebut. Pengenaan PPN atas transaksi tersebut biasanya diikuti dengan pembuatan faktur pajak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem administrasi Pajak Pertambahan Nilai dan pemotongan PPh pasal 23 atas jasa maklon dan berdasarkan peraturan perundang?undangan perpajakan. Pasal 1 Undang-undang No. 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan bahwa, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terhutang orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Fungsi pajak dibagi menjadi dua, yaitu: Fungsi Budgetair dan Fungsi Regulerend. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Pendekatan kualitatif dipilih karena dalam melakukan pengamatan terhadap perusahaan sebagai obyek penelitian untuk memahami keadaan sebenarnya. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa SPT Masa PPN dan Faktur Pajak. Dari perhitungan PPN Keluaran dan PPN Masukan yang diketahui beban pajak terutang PPN dalam SPT Masa PPN. Apabila laporan SPT Masa PPN kurang bayar harus disetor ke kas negara. Dari hasil pembahasan dapat diketahui peranan sistem administrasi Pertambahan Nilai atas transaksi BKP/JKP yang diterapkan perusahaan dapat menguranggi keteledoran Pembayaran.
Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dipungut/dipotong oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang berkaitan dengan transaksi yang berhubungan dengan penyerahan (penjualan atau pembelian atau transaksi lainnya) barang atau jasa kena pajak yang dilakukan oleh wajib pajak badan maupun orang pribadi. Jadi setiap transaksi yang berhubungan dengan penyerahan barang/jasa kena pajak maka akan dikenakan PPN atas barang/jasa tersebut. Pengenaan PPN atas transaksi tersebut biasanya diikuti dengan pembuatan faktur pajak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem administrasi Pajak Pertambahan Nilai dan pemotongan PPh pasal 23 atas jasa maklon dan berdasarkan peraturan perundang?undangan perpajakan. Pasal 1 Undang-undang No. 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan bahwa, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terhutang orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Fungsi pajak dibagi menjadi dua, yaitu: Fungsi Budgetair dan Fungsi Regulerend. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Pendekatan kualitatif dipilih karena dalam melakukan pengamatan terhadap perusahaan sebagai obyek penelitian untuk memahami keadaan sebenarnya. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa SPT Masa PPN dan Faktur Pajak. Dari perhitungan PPN Keluaran dan PPN Masukan yang diketahui beban pajak terutang PPN dalam SPT Masa PPN. Apabila laporan SPT Masa PPN kurang bayar harus disetor ke kas negara. Dari hasil pembahasan dapat diketahui peranan sistem administrasi Pertambahan Nilai atas transaksi BKP/JKP yang diterapkan perusahaan dapat menguranggi keteledoran Pembayaran.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
