DETAIL DOCUMENT
ANALISIS KINERJA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN, DAN ASET DAERAH UNTUK MEREALISASIKAN TARGET BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DI KABUPATEN GRESIK
Total View This Week0
Institusion
Universitas Wijaya Putra
Author
S I S W A N T O, S I S W A N T O
Subject
JQ Political institutions Asia 
Datestamp
2021-04-30 04:09:43 
Abstract :
Siswanto, Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas IlmuSosial dan Ilmu Politik, Universitas Wijaya Putra Surabaya, Surabaya, Januari2016, Analisis Kinerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan AsetDaerah Untuk Merealisasikan Target Bea Perolehan Hak Atas Tanah danBangunan di Kabupaten Gresik, Dosen Pembimbing, Dra. Indriastuti, M.Si. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraandan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-samamelaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunannasional. Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukanhanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga negarauntuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negaradan pembangunan nasional. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah kinerjaDPPKAD Kabupaten Gresik berpengaruh terhadap peningkatan realisasipenerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Terdapat 3 (tiga) proses dalam pelaksanaan strategi pemungutanBPHTB di Kabupaten Gresik, yang pertama yaitu proses perencanaan strategi,kedua yaitu pelaksanaan strategi, dan ketiga yaitu proses evaluasi, dimanapemerintah belum melakukan evaluasi terhadap penanganan pemungutan BPHTBdi daerahnya. Penerimaan BPHTB di Kabupaten Gresik tergolong sangat efektif.Hal ini dilihat dari rasio yang berada di atas 100%. Kinerja pegawai juga dapat menjadi tolak ukur dalam peningkatanpenerimaan BPHTB. Faktor-faktor pengukuran kinerja pegawai antara lainefektivitas dan efisiensi (kecakapan kerja) pegawai, tanggung jawab, disiplin, daninisiatif pegawai dalam bekerja. Dalam hal ini kinerja pegawai pada DPPKADKabupaten Gresik sudah sesuai dengan standar operasional pelayanan. Karena diDPPKAD Kabupaten Gresik telah menerapkan sanksi yang tegas bagi pegawaiyang melanggar peraturan dan tata tertib kedinasan. 

File :
S45.pdf
Institution Info

Universitas Wijaya Putra