Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 27/Puu-Ix/2011 Bagi Pekerja/Buruh, Penyedia Jasa Pekerja/Buruh Dan Pemberi Pekerjaan
Total View This Week0

Institusion

Universitas Wijaya Putra

Author

Suhari, Suhari

Subject

K Law (General) 

Datestamp

2023-01-05 11:00:31 

Abstract :
a. Untuk menghindari Eksploitasi Pekerja/Buruh, Mahkamah Konstitusi menawarkan 2(dua) model Outsourcing yaitu : Pertama, hubungan kerja antara Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh dengan Pekerja/Buruh tidak berbentuk Perjanjian kerja Waktu (PKWT) tertentu tetapi dengan dengan menggunakan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) Kedua, Apabila sifat hubungan kerja yang diperjanjikan adalah Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), maka Pekerja/Buruh harus tetap mendapat perlindungan atas hak-haknya sebagai Pekerja/Buruh dengan menerapkan prinsip pengalihan tindakan perlindungan bagi Pekerja/Buruh, apabila terjadi pergantian perusahaan Pemberi Pekerjaan atau perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh. b. Putusan Mahkamah Konstitusi ini mengisyaratkan bahwa setiap pekerja outsourcing terjamin perlindungan hak-haknya dalam perusahaan Pemberi Pekerjaan karena perjanjian kerjanya bersifat PKWTT (Pekerja/Buruh tetap) atau jika bersifat PKWT (Pekerja/Buruh Kontrak) Kata Kunci : Analisis Yuridis, Putusan MK 

File :
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27PUU-IX2011 BAGI PEKERJABURUH, PENYEDIA JASA PEKERJABURUH DAN PEMBERI PEKERJAAN.pdf