ANALISIS YURIDIS PENGGUNAAN TATA BAHASA INDONESIA DALAM SYARAT FORMIL PERJANJIAN KONTRAK KERJA SAMA (STUDI KASUS PERUSAHAAN PT. EMPAT PILAR SUKSES PRATAMA MELAWAN TIMWE ASIAN PASIFIC SDN BDH)_129 PDT 2023
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Diponegoro
Author
Abdillah, Daffarel Ammardhisa
Priyono, Ery Agus
Adhi, Yuli Prasetyo
Priyono, Ery Agus
Adhi, Yuli Prasetyo
Subject
Law
Datestamp
2025-03-07 07:45:50
Abstract :
Subyek hukum warga negara Indonesia dalam proses pembuatan kontrak perjanjian dengan pihak asing kerap menggunakan Bahasa Inggris sebagai bahasa universal tanpa mencantumkan Bahasa Indonesia di dalamnya. Bahasa Indonesia yang tidak dicantumkan dalam pembuatan sebuah kontrak perjanjian dapat mempengaruhi keabsahan hukum dari kontrak perjanjian itu sendiri. PT. Empat Pilar Sukses Pratama dengan Timwe Asian Pasific Sdn Bdh melahirkan sebuah kontrak Perjanjian Investasi tanpa mencantumkan Bahasa Indonesia di dalamnya sehingga dalam Putusan Verzet Nomor 50/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst terjadi sebuah akibat dan putusan hukum di dalamnya. Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara merupakan salah satu syarat formil dalam pembuatan perjanjian dan pencantuman Bahasa Indonesia dalam klausa atau isi perjanjian menyinggung sifat materiil dalam syarat sah sebuah perjanjian itu sendiri. Keabsahan perjanjian dinilai dari apakah perjanjian tersebut dibentuk dengan mengikuti syarat-syarat sah dalam proses pembentukannya serta apakah dalam pelaksanaannya dilaksanakan sesuai dengan aturan dan kesepakatan yang berlaku. Penelitian ini hadir untuk menjawab pertanyaan tersebut menggunakan metode Yuridis-empiris, dengan spesifikasi deskriptif-analitis, dan menggunakan data primer dan sekunder, serta menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat akibat hukum yang terjadi menyangkut keabsahan perjanjian dengan tidak dicantumkannya bahasa Indonesia dalam kontrak perjanjian serta pelanggaran terhadap beberapa peraturan perundang-undangan dalam Perjanjian Investasi yang dibuat oleh PT. Empat Pilar Sukses Pratama dengan Timwe Asian Pasific Sdn Bdh. Putusan yang diberikan oleh majelis hakim dalam Putusan Verzet Nomor 50/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst juga tidak memuaskan dikarenakan kurangnya perhatian terhadap asas kemanfaatan dan keadilan (ex aequo et bono) oleh majelis hakim. Kata Kunci: Bahasa Indonesia, Keabsahan Perjanjian, Keputusan Hakim
Subyek hukum warga negara Indonesia dalam proses pembuatan kontrak perjanjian dengan pihak asing kerap menggunakan Bahasa Inggris sebagai bahasa universal tanpa mencantumkan Bahasa Indonesia di dalamnya. Bahasa Indonesia yang tidak dicantumkan dalam pembuatan sebuah kontrak perjanjian dapat mempengaruhi keabsahan hukum dari kontrak perjanjian itu sendiri. PT. Empat Pilar Sukses Pratama dengan Timwe Asian Pasific Sdn Bdh melahirkan sebuah kontrak Perjanjian Investasi tanpa mencantumkan Bahasa Indonesia di dalamnya sehingga dalam Putusan Verzet Nomor 50/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst terjadi sebuah akibat dan putusan hukum di dalamnya. Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara merupakan salah satu syarat formil dalam pembuatan perjanjian dan pencantuman Bahasa Indonesia dalam klausa atau isi perjanjian menyinggung sifat materiil dalam syarat sah sebuah perjanjian itu sendiri. Keabsahan perjanjian dinilai dari apakah perjanjian tersebut dibentuk dengan mengikuti syarat-syarat sah dalam proses pembentukannya serta apakah dalam pelaksanaannya dilaksanakan sesuai dengan aturan dan kesepakatan yang berlaku. Penelitian ini hadir untuk menjawab pertanyaan tersebut menggunakan metode Yuridis-empiris, dengan spesifikasi deskriptif-analitis, dan menggunakan data primer dan sekunder, serta menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat akibat hukum yang terjadi menyangkut keabsahan perjanjian dengan tidak dicantumkannya bahasa Indonesia dalam kontrak perjanjian serta pelanggaran terhadap beberapa peraturan perundang-undangan dalam Perjanjian Investasi yang dibuat oleh PT. Empat Pilar Sukses Pratama dengan Timwe Asian Pasific Sdn Bdh. Putusan yang diberikan oleh majelis hakim dalam Putusan Verzet Nomor 50/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst juga tidak memuaskan dikarenakan kurangnya perhatian terhadap asas kemanfaatan dan keadilan (ex aequo et bono) oleh majelis hakim. Kata Kunci: Bahasa Indonesia, Keabsahan Perjanjian, Keputusan Hakim
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
