DETAIL DOCUMENT
IMPLEMENTASI APLIKASI E-SPPT PBB-P2 TAHUN 2023 DI KECAMATAN GAMPENGREJO KABUPATEN KEDIRI
Total View This Week0
Institusion
Universitas Diponegoro
Author
Arsyana, Pravda Izvestia Dyah
Subject
Social Science and Political Science 
Datestamp
2025-02-13 01:07:32 
Abstract :
Peningkatan efisiensi dalam pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di suatu daerah dipengaruhi oleh kinerja pemerintah dalam memungut pajak dan masyarakat dalam ketertibannya untuk membayar pajak. Dengan perkembangan teknologi yang pesat, upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kediri adalah bekerja sama dengan Bapenda Kabupaten Kediri untuk memberikan pelayanan pajak melalui implementasi aplikasi E-SPPT PBB-P2. Pemerintah daerah menghadapi tantangan dalam mengelola dan memfasilitasi pembayaran pajak secara efektif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pelaksanaan E-SPPT PBB-P2 di Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan analisis dokumen. Peneliti melakukan wawancara dengan pegawai Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), camat, dan wajib pajak yang menggunakan aplikasi E-SPPT PBB-P2. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan dari Grindle yang menekankan pada isi kebijakan dan lingkungan implementasi sebagai faktor penentu keberhasilan kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi E-SPPT PBB-P2 di Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri telah memberikan manfaat signifikan dalam hal efisiensi pemungutan dan pembayaran PBB. Faktor yang berhasil dilaksanakan yaitu kepentingan kelompok sasaran yang terlibat dalam sosialisasi dan tipe manfaat yang jelas bagi masyarakat seperti kemudahan dalam melakukan pembayaran pajak secara digital. Namun, terdapat beberapa aspek yang belum sepenuhnya berhasil seperti derajat perubahan yang diinginkan yang mana masih ada kelompok masyarakat kesulitan beradaptasi dengan teknologi baru dan sumber daya yang diinginkan yang mana petugas pajak masih belum memadai dilihat dari segi jumlah pelaksana. Selain itu, letak pengambilan keputusan yang melibatkan Bapenda dan perangkat kecamatan juga menunjukkan adanya tantangan dalam koordinasi dan komunikasi yang efektif. E-SPPT PBB-P2 telah meningkatkan kemudahan dan efisiensi dalam pembayaran pajak, tetapi masih diperlukan upaya lebih lanjut dari pemerintah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan pegawai tentang teknologi digital. Saran yang diberikan adalah pemerintah daerah perlu meningkatkan sosialisasi bagi masyarakat dan pelatihan bagi petugas pajak, serta memperkuat dukungan teknis untuk memastikan bahwa semua pengguna aplikasi dapat memanfaatkan aplikasi ini secara maksimal. Kata Kunci: implementasi kebijakan; digitalisasi pajak daerah; pajak bumi dan bangunan; E-SPPT PBB-P2. 
Institution Info

Universitas Diponegoro