IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN BUPATI
SIDOARJO NOMOR 62 TAHUN 2018 TENTANG SISTEM
PERIZINAN TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK
(ONLINE SINGLE SUBMISSION) PADA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU(DPMPTSP) KABUPATEN SIDOARJO
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Diponegoro
Author
HANIFAH, NANDA SHERINA
Subject
Social Science and Political Science
Datestamp
2024-12-24 04:33:47
Abstract :
Desakan perubahan kerap ditujukan kepada petugas pemerintahan mengenai pelayanan masyarakat yang disediakan. Demi meningkatkan pelayanan publik di Indonesia oleh karena itu diperlukannya suatu kebijakan yang dapat mengatur agar pelayanan publik di Indonesia dapat lebih efektif. Masalah yang terjadi pada pelayanan publik adalah terdapatnya banyak keluhan masyarakat terkait dengan perizinan usaha. Menurut data Ombudsan Jawa Timur, DPMPTSP menempati urutan laporan masyarakat 2 terbesar dengan jumlah laporan sebesar 6,43%. Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi dan menganalisis Implementasi Kebijakan PERBUP Sidoarjo Nomor 62 Tahun 2018, serta mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang mendorong serta menghambat implementasi Kebijakan sistem perizinan terintegrasi secara elektronik (Online Single Submission) Berdasarkan Model Edward III. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif dimana studi ini akan mendeskripsikan dan menjabarkan objek-objek yang berhubungan pada permasalahan studi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pelayanan perizinan terintegrasi secara elektronik melalui OSS, jika dinilai dari faktor komunikasi sudah cukup baik namun perlu ditingkatkan. Sosialisasi yang diadakan sudah menyebar, tetapi ternyata ada pelaku usaha perseorangan yang terlewat sehingga belum mendapatkan informasi tersebut langsung dari pemerintah daerah. Implementasi kebijakan pelayanan perizinan terintegrasi secara elektronik melalui OSS, jika dinilai dari faktor Sumber Daya sudah baik, tetapi masih ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan Sumber daya manusia yang ada sudah cukup responsive dan sebagian besar sudah memahami kebijakan tersebut, tapi nyatanya masih terdapat pegawai yang tidak terlalu memahami kebijakan tersebut sehingga menghambat jalannya kebijakan baru tersebut. Sumber daya anggarannya juga cukup baik dengan adanya kelengkapan sarana dan prasarana, tetapi perlu diperbaiki lagi karena sering terjadinya error system pada web OSS. Implementasi kebijakan pelayanan perizinan terintegrasi secara elektronik melalui OSS, jika dinilai dari faktor Disposisi masih rendah. Implementasi kebijakan pelayanan perizinan terintegrasi secara elektronik melalui OSS, jika dinilai dari faktor Struktur Birokrasi masih rendah. Keywords: Komunikasi; Sumber Daya Manusia; Sumber Daya Anggaran; Disposisi; Struktur Birokrasi 196/PUBLIK/2024
Desakan perubahan kerap ditujukan kepada petugas pemerintahan mengenai pelayanan masyarakat yang disediakan. Demi meningkatkan pelayanan publik di Indonesia oleh karena itu diperlukannya suatu kebijakan yang dapat mengatur agar pelayanan publik di Indonesia dapat lebih efektif. Masalah yang terjadi pada pelayanan publik adalah terdapatnya banyak keluhan masyarakat terkait dengan perizinan usaha. Menurut data Ombudsan Jawa Timur, DPMPTSP menempati urutan laporan masyarakat 2 terbesar dengan jumlah laporan sebesar 6,43%. Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi dan menganalisis Implementasi Kebijakan PERBUP Sidoarjo Nomor 62 Tahun 2018, serta mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang mendorong serta menghambat implementasi Kebijakan sistem perizinan terintegrasi secara elektronik (Online Single Submission) Berdasarkan Model Edward III. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif dimana studi ini akan mendeskripsikan dan menjabarkan objek-objek yang berhubungan pada permasalahan studi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pelayanan perizinan terintegrasi secara elektronik melalui OSS, jika dinilai dari faktor komunikasi sudah cukup baik namun perlu ditingkatkan. Sosialisasi yang diadakan sudah menyebar, tetapi ternyata ada pelaku usaha perseorangan yang terlewat sehingga belum mendapatkan informasi tersebut langsung dari pemerintah daerah. Implementasi kebijakan pelayanan perizinan terintegrasi secara elektronik melalui OSS, jika dinilai dari faktor Sumber Daya sudah baik, tetapi masih ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan Sumber daya manusia yang ada sudah cukup responsive dan sebagian besar sudah memahami kebijakan tersebut, tapi nyatanya masih terdapat pegawai yang tidak terlalu memahami kebijakan tersebut sehingga menghambat jalannya kebijakan baru tersebut. Sumber daya anggarannya juga cukup baik dengan adanya kelengkapan sarana dan prasarana, tetapi perlu diperbaiki lagi karena sering terjadinya error system pada web OSS. Implementasi kebijakan pelayanan perizinan terintegrasi secara elektronik melalui OSS, jika dinilai dari faktor Disposisi masih rendah. Implementasi kebijakan pelayanan perizinan terintegrasi secara elektronik melalui OSS, jika dinilai dari faktor Struktur Birokrasi masih rendah. Keywords: Komunikasi; Sumber Daya Manusia; Sumber Daya Anggaran; Disposisi; Struktur Birokrasi 196/PUBLIK/2024
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
