KEBIJAKAN ZONASI DAN PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN WARGA NEGARA
(STUDI KASUS SISTEM ZONASI SMA NEGERI 1 DAN 3 SEMARANG)
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Diponegoro
Author
Qhuraydilllah, Muhammad Octavian
Subject
Social Science and Political Science
Datestamp
2024-12-24 08:13:58
Abstract :
Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi kebijakan sistem zonasi dalam pemenuhan hak pendidikan warga negara, dengan studi kasus di SMA Negeri 1 dan SMA Negeri 3 Semarang. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif analisis untuk mengidentifikasi kelemahan, kecurangan, pelayanan, akses, keuntungan, dan kerugian yang ditimbulkan oleh implementasi kebijakan zonasi di Kota Semarang. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumen, yang kemudian dianalisis berdasarkan teori pendidikan, teori pemerataan pendidikan (Educational Equity Theory), teori kesejahteraan, dan teori pelayanan sektor publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan sistem zonasi memberikan dampak positif dalam menciptakan akses pendidikan yang lebih merata, terutama bagi siswa yang tinggal dekat dengan sekolah. Namun, kebijakan ini juga menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan kuota di sekolah tertentu, ketimpangan fasilitas pendidikan, dan praktik manipulasi data domisili oleh beberapa orang tua siswa. Pelayanan yang diberikan oleh SMA Negeri 1 dan SMA Negeri 3 Semarang dalam proses zonasi umumnya telah mempermudah siswa dalam pendaftaran, tetapi masih terdapat kendala teknis seperti kesalahan sistem daring dan validasi lokasi rumah. Penelitian ini juga menemukan bahwa kebijakan zonasi, meskipun bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi dalam pendidikan, belum sepenuhnya efektif dalam memenuhi prinsip pemerataan pendidikan. Hal ini terlihat dari ketidakpuasan sebagian siswa, terutama yang berada di luar zona, karena merasa tidak mendapatkan kesempatan yang adil untuk bersekolah di sekolah unggulan meskipun memiliki prestasi akademik yang tinggi. Penelitian ini memberikan kontribusi akademik dengan menawarkan pandangan holistik terhadap implementasi kebijakan zonasi. Selain itu, penelitian ini menekankan pentingnya pengawasan yang lebih ketat, penyesuaian kuota di sekolah tertentu, serta peningkatan literasi masyarakat tentang kebijakan zonasi untuk memastikan hak pendidikan warga negara dapat terpenuhi secara adil dan merata. Kata Kunci: Kebijakan zonasi, hak pendidikan, pemerataan pendidikan, pelayanan sektor publik, Kota Semarang. 189 PEM 2024
Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi kebijakan sistem zonasi dalam pemenuhan hak pendidikan warga negara, dengan studi kasus di SMA Negeri 1 dan SMA Negeri 3 Semarang. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif analisis untuk mengidentifikasi kelemahan, kecurangan, pelayanan, akses, keuntungan, dan kerugian yang ditimbulkan oleh implementasi kebijakan zonasi di Kota Semarang. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumen, yang kemudian dianalisis berdasarkan teori pendidikan, teori pemerataan pendidikan (Educational Equity Theory), teori kesejahteraan, dan teori pelayanan sektor publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan sistem zonasi memberikan dampak positif dalam menciptakan akses pendidikan yang lebih merata, terutama bagi siswa yang tinggal dekat dengan sekolah. Namun, kebijakan ini juga menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan kuota di sekolah tertentu, ketimpangan fasilitas pendidikan, dan praktik manipulasi data domisili oleh beberapa orang tua siswa. Pelayanan yang diberikan oleh SMA Negeri 1 dan SMA Negeri 3 Semarang dalam proses zonasi umumnya telah mempermudah siswa dalam pendaftaran, tetapi masih terdapat kendala teknis seperti kesalahan sistem daring dan validasi lokasi rumah. Penelitian ini juga menemukan bahwa kebijakan zonasi, meskipun bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi dalam pendidikan, belum sepenuhnya efektif dalam memenuhi prinsip pemerataan pendidikan. Hal ini terlihat dari ketidakpuasan sebagian siswa, terutama yang berada di luar zona, karena merasa tidak mendapatkan kesempatan yang adil untuk bersekolah di sekolah unggulan meskipun memiliki prestasi akademik yang tinggi. Penelitian ini memberikan kontribusi akademik dengan menawarkan pandangan holistik terhadap implementasi kebijakan zonasi. Selain itu, penelitian ini menekankan pentingnya pengawasan yang lebih ketat, penyesuaian kuota di sekolah tertentu, serta peningkatan literasi masyarakat tentang kebijakan zonasi untuk memastikan hak pendidikan warga negara dapat terpenuhi secara adil dan merata. Kata Kunci: Kebijakan zonasi, hak pendidikan, pemerataan pendidikan, pelayanan sektor publik, Kota Semarang. 189 PEM 2024
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
