IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGAWASAN ORGANISASI
KEMASYARAKATAN OLEH BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA SEMARANG
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Diponegoro
Author
Tami, Naisya Anjania
Subject
Social Science and Political Science
Datestamp
2024-12-27 02:10:08
Abstract :
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pengawasan organisasi kemasyarakatan yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang dan menganalisis faktor-faktor yang berkontribusi dalam implementasi kebijakan pengawasan organisasi kemasyarakatan yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang. Penelitian ini memakai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah untuk menganalisis proses implementasi kebijakan pengawasan dan Analisis faktor-faktor yang berkontribusi dalam implementasi kebijakan pengawasan dilakukan menggunakan model implementasi Edward III. Jenis penelitian ini ialah kualitatif deskriptif dengan memakai tiga jenis pengambilan data yakni wawancara, dokumentasi, dan observasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pelaksanaan pengawasan organisasi masyarakat yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang masih terdapat kendala dalam melakukan pengawasan organisasi masyarakat yang tidak tercatat di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang dan kurangnya Sumber Daya Manusia dalam sub tim terpadu pengawasan ormas yang bertugas terjun ke lapangan sehingga terkadang tidak semua kegiatan ormas dapat dipantau secara langsung pada hari yang sama.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pengawasan organisasi kemasyarakatan yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang dan menganalisis faktor-faktor yang berkontribusi dalam implementasi kebijakan pengawasan organisasi kemasyarakatan yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang. Penelitian ini memakai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah untuk menganalisis proses implementasi kebijakan pengawasan dan Analisis faktor-faktor yang berkontribusi dalam implementasi kebijakan pengawasan dilakukan menggunakan model implementasi Edward III. Jenis penelitian ini ialah kualitatif deskriptif dengan memakai tiga jenis pengambilan data yakni wawancara, dokumentasi, dan observasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pelaksanaan pengawasan organisasi masyarakat yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang masih terdapat kendala dalam melakukan pengawasan organisasi masyarakat yang tidak tercatat di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang dan kurangnya Sumber Daya Manusia dalam sub tim terpadu pengawasan ormas yang bertugas terjun ke lapangan sehingga terkadang tidak semua kegiatan ormas dapat dipantau secara langsung pada hari yang sama.
File :
Naisya Anjania Tami_COVER - Naisya Anjania Tami.pdf
Naisya Anjania Tami_BAB 1 - Naisya Anjania Tami.pdf
Naisya Anjania Tami_BAB II - Naisya Anjania Tami.pdf
Naisya Anjania Tami_BAB III - Naisya Anjania Tami.pdf
Naisya Anjania Tami_BAB IV - Naisya Anjania Tami.pdf
Naisya Anjania Tami_DAFTAR PUSTAKA - Naisya Anjania Tami.pdf
Naisya Anjania Tami_LAMPIRAN - Naisya Anjania Tami.pdf
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
