IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENCEGAHAN TINDAK KEKERASAN
TERHADAP ANAK DI KOTA SEMARANG
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Diponegoro
Author
Bahrun, Meysie Putri Rani
Subject
Social Science and Political Science
Datestamp
2024-12-30 08:20:43
Abstract :
Kekerasan terhadap anak merupakan permasalahan serius yang dihadapi oleh Indonesia. Kota Semarang memiliki angka kekerasan yang paling tinggi diantara Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan yang diterapkan Pemerintah Kota Semarang dalam pencegahan tindak kekerasan terhadap anak di Kota Semarang. Kedua, menganalisis faktor pendorong dan penghambat dalam implementasi kebijakan tersebut. metode penelitian yang di gunakan deskriptif kualitatif, dengan pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa dasar terbentuknya kebijakan pencegahan tindak kekerasan terhadap anak sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2016. DP3A Kota Semarang sebagai pelaksana utama ditingkat daerah telah berperan penting dalam pelaksanaan kebijakan pencegahan kekerasan terhadap anak di Kota Semarang, melalui sosialisasi, edukasi, pelatihan, dan jejaring. Kebijakan pencegahan tindak kekerasan terhadap anak di Kota Semarang sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat namun tingkat partisipasi masyarakat masih perlu ditingkatkan. Faktor yang menjadi pendukung dalam implementasi kebijakan pencegahan tindak kekerasan terhadap anak adalah disposisi yang sudah dapat berjalan dengan baik, adapun faktor penghambat dalam implementasi kebijakan kebijakan pencegahan tindak kekerasan terhadap anak terletak pada fenomana komunikasi, sumber daya, dan struktur birokrasi. Dengan adanya hambatan tersebut peneliti merumuskan saran kepada seluruh pihak yang terkait dalam kebijakan pencegahan tindak kekerasan terhadap anak di Kota Semarang untuk Memperluas Jangkauan Kunjungan Lapangan; Penambahan Karyawan Magang; Perbaikan Struktur Birokrasi dan Pembagian Peran melalui Spesialisasi; dan Pemberdayaan Masyarakat untuk Partisipasi Aktif dalam Penyuluhan.
Kekerasan terhadap anak merupakan permasalahan serius yang dihadapi oleh Indonesia. Kota Semarang memiliki angka kekerasan yang paling tinggi diantara Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan yang diterapkan Pemerintah Kota Semarang dalam pencegahan tindak kekerasan terhadap anak di Kota Semarang. Kedua, menganalisis faktor pendorong dan penghambat dalam implementasi kebijakan tersebut. metode penelitian yang di gunakan deskriptif kualitatif, dengan pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa dasar terbentuknya kebijakan pencegahan tindak kekerasan terhadap anak sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2016. DP3A Kota Semarang sebagai pelaksana utama ditingkat daerah telah berperan penting dalam pelaksanaan kebijakan pencegahan kekerasan terhadap anak di Kota Semarang, melalui sosialisasi, edukasi, pelatihan, dan jejaring. Kebijakan pencegahan tindak kekerasan terhadap anak di Kota Semarang sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat namun tingkat partisipasi masyarakat masih perlu ditingkatkan. Faktor yang menjadi pendukung dalam implementasi kebijakan pencegahan tindak kekerasan terhadap anak adalah disposisi yang sudah dapat berjalan dengan baik, adapun faktor penghambat dalam implementasi kebijakan kebijakan pencegahan tindak kekerasan terhadap anak terletak pada fenomana komunikasi, sumber daya, dan struktur birokrasi. Dengan adanya hambatan tersebut peneliti merumuskan saran kepada seluruh pihak yang terkait dalam kebijakan pencegahan tindak kekerasan terhadap anak di Kota Semarang untuk Memperluas Jangkauan Kunjungan Lapangan; Penambahan Karyawan Magang; Perbaikan Struktur Birokrasi dan Pembagian Peran melalui Spesialisasi; dan Pemberdayaan Masyarakat untuk Partisipasi Aktif dalam Penyuluhan.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
