DIPLOMASI INDONESIA DALAM KERJA SAMA
INTERNASIONAL UNTUK PENGEMBALIAN ASET KASUS
KORUPSI DARI SINGAPURA
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Diponegoro
Author
PUTRI, CINTANIA AYU PRASETYANING
Subject
Social Science and Political Science
Datestamp
2025-01-08 03:55:24
Abstract :
Kasus korupsi di SKK Migas yang melibatkan aliran dana hasil suap ke Singapura mencerminkan kompleksitas pengembalian aset lintas negara yang menjadi tantangan besar bagi Indonesia. Dalam konteks ini, kerjasama internasional antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Indonesia dan Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB) Singapura sangat penting untuk melacak dan memulihkan aset yang telah disembunyikan di luar negeri. Penelitian ini berfokus pada analisis mekanisme kerjasama kedua lembaga tersebut dalam kerangka ASEAN, serta tantangan dan peluang yang dihadapi dalam proses pemulihan aset. Penelitian ini menggunakan teori Liberalisme Institusional untuk menjelaskan peran institusi seperti ASEAN-PAC dan MLAT ASEAN dalam memfasilitasi kerjasama lintas negara, sementara teori Interdependensi Kompleks digunakan untuk menganalisis hubungan saling ketergantungan antara Indonesia dan Singapura dalam kerjasama ini. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini menemukan bahwa kerangka hukum seperti ASEAN-PAC dan MLAT ASEAN telah memberikan dukungan penting dalam pertukaran informasi dan bantuan hukum. Namun, efektivitas kerjasama ini masih terhambat oleh perbedaan sistem hukum, kompleksitas pencucian uang, dan ketiadaan perjanjian Mutual Legal Assistance (MLA) antara kedua negara. Penelitian ini memberikan wawasan tentang pentingnya penguatan kerangka hukum dan institusional untuk mengoptimalkan upaya pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi. Kata Kunci: pengembalian aset, KPK, CPIB, ASEAN, Kerjasama internasional
Kasus korupsi di SKK Migas yang melibatkan aliran dana hasil suap ke Singapura mencerminkan kompleksitas pengembalian aset lintas negara yang menjadi tantangan besar bagi Indonesia. Dalam konteks ini, kerjasama internasional antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Indonesia dan Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB) Singapura sangat penting untuk melacak dan memulihkan aset yang telah disembunyikan di luar negeri. Penelitian ini berfokus pada analisis mekanisme kerjasama kedua lembaga tersebut dalam kerangka ASEAN, serta tantangan dan peluang yang dihadapi dalam proses pemulihan aset. Penelitian ini menggunakan teori Liberalisme Institusional untuk menjelaskan peran institusi seperti ASEAN-PAC dan MLAT ASEAN dalam memfasilitasi kerjasama lintas negara, sementara teori Interdependensi Kompleks digunakan untuk menganalisis hubungan saling ketergantungan antara Indonesia dan Singapura dalam kerjasama ini. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini menemukan bahwa kerangka hukum seperti ASEAN-PAC dan MLAT ASEAN telah memberikan dukungan penting dalam pertukaran informasi dan bantuan hukum. Namun, efektivitas kerjasama ini masih terhambat oleh perbedaan sistem hukum, kompleksitas pencucian uang, dan ketiadaan perjanjian Mutual Legal Assistance (MLA) antara kedua negara. Penelitian ini memberikan wawasan tentang pentingnya penguatan kerangka hukum dan institusional untuk mengoptimalkan upaya pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi. Kata Kunci: pengembalian aset, KPK, CPIB, ASEAN, Kerjasama internasional
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
