Institusion
Universitas Diponegoro
Author
Aprilianto, Panca Prasetio
Subject
Social Science and Political Science
Datestamp
2025-01-03 08:25:15
Abstract :
Aset bergerak merupakan bagian penting dari kekayaan daerah yang berkontribusi
langsung terhadap kemampuan pemerintah daerah dalam memberikan layanan
kepada masyarakat. Pengelolaan yang efektif dapat meningkatkan efesiensi dan
efektivitas dalam penggunaan sumber daya dan menjadi sumber pendapatan bagi
daerah bila dikelola secara optimal. Penelitian ini menilai kesesuaian praktik
pengelolaan aset bergerak milik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Pemalang dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun
2016. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif yang bersifat
deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan
analisis dokumen untuk mendapatkan informasi yang komprehensif mengenai
pengelolaan aset bergerak di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Pemalang.
Hasil penelitian menunjukkan adanya celah antara kondisi aktual dan harapan
dalam pengelolaan berdasarkan peraturan tersebut. Terdapat ketidaksesuaian pada
tahap penggunaan, penatausahaan, serta pembinaan dalam pengelolaan aset
bergerak. Sementara pada tahap perencanaan dan penganggaran, pengadaan,
pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan,
penghapusan, serta pengawasan dan pengendalian sudah sesuai dengan peraturan.
Faktor yang menghambat pengelolaan aset bergerak dapat dibedakan menjadi dua
yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terdiri dari sumber daya
dengan kompetensi yang kurang dan budaya organisasi buruk yang terus berulang.
Sementara, faktor eksternal terdiri dari kondisi Kabupaten Pemalang sebagai salah
satu wilayah dengan tingkat kemiskinan ekstrem dan wilayah yang luas dengan
topografi yang beragam.
Rekomendasi yang dapat dilakukan adalah dengan peningkatan SDM dengan
edukasi hingga memberikan sanksi yang tegas terhadap pegawai yang
menyalahgunakan penggunaan kendaraan dinas. Bimbingan teknis dilakukan
terhadap pegawai internal untuk meningkatkan efisiensi dalam penggunaan dan
pemeliharaan alat berat agar tidak terus bergantung pada pihak eksternal.
Memperluas cakupan dalam pemeliharaan infrastruktur seperti jalan hingga
menjangkau wilayah terpencil untuk mengoptimalkan penggunaan aset bergerak.
Kata Kunci: Pengelolaan Aset, Barang Milik Daerah, Analisis Peraturan