KONDIDI EKSISTING IMTN SEBAGAI LANDASAN HAK PENGUASAAN TANAH DI KOTA SAMARINDA. _PDT 2024
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Diponegoro
Author
Pratama, Dimas Alan Yoga
Silviana, Ana
Ardani, Mira Novana
Silviana, Ana
Ardani, Mira Novana
Subject
Law
Datestamp
2025-01-16 02:59:10
Abstract :
Penelitian berjudul "Kondisi Eksisting IMTN Sebagai Landasan Hak Penguasaan Tanah di Kota Samarinda" menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dengan metode pemdekatan peraturan perundang-undangan. Kondisi eksisting IMTN di Kota Samarinda dijadikan sebagai landasan hak penguasaan atas tanah negara, yang juga berfungsi sebagai syarat administratif pada saat mendaftarkan hak atas tanahnya di Kantor Pertanahan untuk memperoleh sertipikat yang diakui oleh UUPA. IMTN memiliki tenggat waktu selama 3 (tiga) tahun setelah ditandatangani dan dapat dimohonkan perpanjangan waktu sebanyak 1 (satu) kali. IMTN diterbitkan melalui pendelegasian kewenangan oleh Walikota kepada Camat, Kepala DPMPTSP, serta dalam beberapa kasusu tertentu kepada Dinas PUPR. Hasil penelitian menjelaskan bahwa kondisi eksisting IMTN dan perlindungan hukum bagi masyarakat penerima IMTN di Kota Samarinda tersebut telah berhasil menurunkan atau mengurangi konflik pertanahan yang disebabkan oleh penggunaan segel-segel tanah lainnya. Namun, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat menyebabkan banyak dari mereka belum mengetahui tentang IMTN. Hal ini mengakibatkan rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap manfaat yang diperoleh dari IMTN tersebut sebagai landasan hak penguasaan tanah di Kota Samarinda. Kata kunci : Eksisting, IMTN, Landasan Hak Penguasaan Tanah Negara
Penelitian berjudul "Kondisi Eksisting IMTN Sebagai Landasan Hak Penguasaan Tanah di Kota Samarinda" menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dengan metode pemdekatan peraturan perundang-undangan. Kondisi eksisting IMTN di Kota Samarinda dijadikan sebagai landasan hak penguasaan atas tanah negara, yang juga berfungsi sebagai syarat administratif pada saat mendaftarkan hak atas tanahnya di Kantor Pertanahan untuk memperoleh sertipikat yang diakui oleh UUPA. IMTN memiliki tenggat waktu selama 3 (tiga) tahun setelah ditandatangani dan dapat dimohonkan perpanjangan waktu sebanyak 1 (satu) kali. IMTN diterbitkan melalui pendelegasian kewenangan oleh Walikota kepada Camat, Kepala DPMPTSP, serta dalam beberapa kasusu tertentu kepada Dinas PUPR. Hasil penelitian menjelaskan bahwa kondisi eksisting IMTN dan perlindungan hukum bagi masyarakat penerima IMTN di Kota Samarinda tersebut telah berhasil menurunkan atau mengurangi konflik pertanahan yang disebabkan oleh penggunaan segel-segel tanah lainnya. Namun, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat menyebabkan banyak dari mereka belum mengetahui tentang IMTN. Hal ini mengakibatkan rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap manfaat yang diperoleh dari IMTN tersebut sebagai landasan hak penguasaan tanah di Kota Samarinda. Kata kunci : Eksisting, IMTN, Landasan Hak Penguasaan Tanah Negara
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
