Abstract :
Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) berperan penting dalam
mendukung program keluarga berencana yang berkelanjutan, namun penerapannya di
Kabupaten Banyuasin masih menghadapi tantangan. Dua masalah utama yang
diidentifikasi adalah adanya gap antara target capaian dalam Perjanjian Kinerja Dinas
P2PAP2KB dan realisasi penggunaan MKJP Tahun 2023, serta rendahnya partisipasi
masyarakat dalam penggunaan MKJP dibandingkan dengan kontrasepsi non-jangka
panjang. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi strategi yang dapat
digunakan oleh Dinas P2PAP2KB Kabupaten Banyuasin untuk meningkatkan
penggunaan MKJP, dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi strategi
tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif
dengan cara mendeskripsikan fenomena secara rinci melalui analisis SWOT terhadap
faktor internal dan eksternal. Berdasarkan hasil analisis SWOT dan uji litmus,
ditemukan dua isu utama yang perlu ditangani oleh Dinas P2PAP2KB:
mendistribusikan penyuluh KB secara lebih merata ke wilayah-wilayah yang
membutuhkan, dengan memanfaatkan kerjasama antar dinas untuk memberikan
dukungan tambahan di daerah yang kekurangan tenaga kerja, serta membangun
sistem pemantauan tenaga kerja yang terencana, guna memastikan beban kerja
penyuluh KB terbagi lebih adil serta melibatkan instansi terkait untuk mendukung
wilayah yang memiliki keterbatasan tenaga kerja. Berdasarkan hasil penelitian,
disarankan agar Dinas P2PAP2KB Kabupaten Banyuasin mendistribusikan penyuluh
KB secara lebih merata ke wilayah-wilayah yang membutuhkan, dengan
memanfaatkan kerjasama antar dinas untuk memberikan dukungan tambahan di
daerah yang kekurangan tenaga kerja, dan membangun sistem pemantauan tenaga
kerja yang terencana, guna memastikan beban kerja penyuluh KB terbagi lebih adil
serta melibatkan instansi terkait untuk mendukung wilayah yang memiliki
keterbatasan tenaga kerja.
Kata kunci: Analisis SWOT, Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP),
Program Keluarga Berencana (KB), Strategi Dinas P2PAP2KB.
02 Administrasi Publik 2025