PENERAPAN PRINSIP VALUE FOR MONEY DALAM KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/ JASA PEMERINTAH UNTUK MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE DI INDONESIA. - 001 HAN 2021
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Diponegoro
Author
Palar, Vincensya Pingkan Meylinda
Solechan, Solechan
Wibawa, Kadek Cahya Susila
Solechan, Solechan
Wibawa, Kadek Cahya Susila
Subject
Law
Datestamp
2025-02-17 04:04:23
Abstract :
Kegiatan pembangunan sangat erat kaitannya dengan pengadaan barang/ jasa yang dilakukan pemerintah demi memenuhi kebutuhan rakyat dalam berbagai aspek, hal ini menjadikan PBJP sebagai salah satu instrumen pembangunan. Kegiatan pembangunan dan pengadaan barang/ jasa, sejatinya tidak dapat lepas dari penggunaan dan pengelolaan keuangan negara, karena keduanya dalam pelaksanaannya menggunakan anggaran yang bersumber dari APBN/ APBD, sehingga untuk itu perlu dilakukan pengaturan dibidang PBJP, salah satunya dengan menggunakan tolak ukur value for money dalam setiap kebijakan pengadaan yang dilakukan, dalam rangka mewujudkan good governance. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan metode pengumpulan data library research atau studi kepustakaan. Adapun sumber data yang digunakan adalah data-data primer dan data sekunder dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang terkait dengan pembahasan dari penelitian ini dalam rangka mencari tahu urgensi penerapan value for money dan pengaturannya dalam kebijakan PBJP, serta relevansi value for money dengan usaha perwujudan good governance dibidang PBJP. Data-data yang didapat, akan dianalisis, dan hasil penelitiannya akan disajikan dalam bentuk uraian yang bersifat deskriptif-analitis. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penerapan value for money dalam kebijakan PBJP sangat urgent untuk diterapkan, yaitu untuk mendorong praktek pengadaan barang/ jasa pemerintah yang baik, dan menghasilkan barang/ jasa yang tepat kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, penyedia; meningkatkan efisiensi penggunaan uang negara, yang dapat menekan kebocoran anggaran; meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan negara; meningkatkan efektifitas dan kualitas pelayanan publik; terwujudnya pemerintahan yang bersih. Selama ini pengaturan value for money dalam kebijakan PBJP, sangat terlihat jelas dalam penerapan e-procurement dan pemanfaatan e-marketplace; pengadaan berkelanjutan; serta penggunaan produk dalam negeri. Melalui penelitian ini juga, dapat dilihat relevansi yang nyata dari penerapan prinsip value for money dalam kebijakan PBJP untuk mewujudkan good governance di Indonesia. Kata Kunci: value for money, pengadaan barang/ jasa pemerintah, good governance, kebijakan, e-procurement, Perpres No. 16 Tahun 2018.
Kegiatan pembangunan sangat erat kaitannya dengan pengadaan barang/ jasa yang dilakukan pemerintah demi memenuhi kebutuhan rakyat dalam berbagai aspek, hal ini menjadikan PBJP sebagai salah satu instrumen pembangunan. Kegiatan pembangunan dan pengadaan barang/ jasa, sejatinya tidak dapat lepas dari penggunaan dan pengelolaan keuangan negara, karena keduanya dalam pelaksanaannya menggunakan anggaran yang bersumber dari APBN/ APBD, sehingga untuk itu perlu dilakukan pengaturan dibidang PBJP, salah satunya dengan menggunakan tolak ukur value for money dalam setiap kebijakan pengadaan yang dilakukan, dalam rangka mewujudkan good governance. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan metode pengumpulan data library research atau studi kepustakaan. Adapun sumber data yang digunakan adalah data-data primer dan data sekunder dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang terkait dengan pembahasan dari penelitian ini dalam rangka mencari tahu urgensi penerapan value for money dan pengaturannya dalam kebijakan PBJP, serta relevansi value for money dengan usaha perwujudan good governance dibidang PBJP. Data-data yang didapat, akan dianalisis, dan hasil penelitiannya akan disajikan dalam bentuk uraian yang bersifat deskriptif-analitis. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penerapan value for money dalam kebijakan PBJP sangat urgent untuk diterapkan, yaitu untuk mendorong praktek pengadaan barang/ jasa pemerintah yang baik, dan menghasilkan barang/ jasa yang tepat kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, penyedia; meningkatkan efisiensi penggunaan uang negara, yang dapat menekan kebocoran anggaran; meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan negara; meningkatkan efektifitas dan kualitas pelayanan publik; terwujudnya pemerintahan yang bersih. Selama ini pengaturan value for money dalam kebijakan PBJP, sangat terlihat jelas dalam penerapan e-procurement dan pemanfaatan e-marketplace; pengadaan berkelanjutan; serta penggunaan produk dalam negeri. Melalui penelitian ini juga, dapat dilihat relevansi yang nyata dari penerapan prinsip value for money dalam kebijakan PBJP untuk mewujudkan good governance di Indonesia. Kata Kunci: value for money, pengadaan barang/ jasa pemerintah, good governance, kebijakan, e-procurement, Perpres No. 16 Tahun 2018.
File :
Vincensya Pingkan Meylinda Palar-cover.pdf
Vincensya Pingkan Meylinda Palar-abstrak.pdf
Vincensya Pingkan Meylinda Palar-bab 1.pdf
Vincensya Pingkan Meylinda Palar-bab 2.pdf
Vincensya Pingkan Meylinda Palar-bab 3.pdf
Vincensya Pingkan Meylinda Palar-bab 4.pdf
Vincensya Pingkan Meylinda Palar-bab 5.pdf
Vincensya Pingkan Meylinda Palar-dapus.pdf
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
